Sekjen PBB Tegaskan Supremasi Hukum Jadi Panduan Masa Depan Dunia

Den Haag – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres menyerukan kepada masyarakat internasional agar memilih masa depan yang dipandu oleh supremasi hukum, bukan oleh kesewenang-wenangan. Pernyataan ini disampaikan pada Jumat (17/4) di Den Haag, Belanda, dalam rangka memperingati 80 tahun berdirinya Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ).

Dalam pidatonya, Guterres mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap hukum internasional masih terus terjadi di depan mata dunia. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional, terutama di tengah tekanan besar terhadap sistem internasional yang terjadi akibat pergeseran dinamika kekuasaan global saat ini.

"Kepatuhan terhadap hukum internasional menjadi lebih penting dari sebelumnya justru karena sistem internasional sedang berada di bawah tekanan yang begitu besar, terutama di era pergeseran dinamika kekuasaan ini," ujar Guterres.

Sekjen PBB juga memperingatkan bahwa pelemahan hukum internasional berpotensi mengikis fondasi stabilitas dunia. "Ketika kesewenang-wenangan menggantikan kekuatan hukum, ketidakstabilan menyebar luas," tambahnya, menggambarkan risiko yang dihadapi jika supremasi hukum tidak ditegakkan.

Peran dan Tantangan Mahkamah Internasional

Presiden ICJ, Iwasawa Yuji, turut menyuarakan kekhawatiran serupa. Ia mencatat adanya tanda-tanda yang mengkhawatirkan berupa pengabaian kewajiban internasional, peningkatan penolakan terhadap kepatuhan hukum, dan berkembangnya skeptisisme terhadap multilateralisme, yang menjadi tantangan serius bagi perdamaian dunia.

"Mahkamah Internasional menanggapi tantangan-tantangan ini dengan menjalankan fungsi yudisialnya, yaitu dengan menafsirkan dan menerapkan hukum internasional secara ketat dan dengan iktikad baik," ujar Yuji.

ICJ sendiri merupakan pengadilan tertinggi PBB yang berperan dalam menyelesaikan sengketa antarnegara anggota. Dengan 193 negara anggota PBB, ICJ menyediakan mekanisme hukum yang penting agar negara-negara dapat menyelesaikan perselisihan tanpa harus menggunakan kekuatan militer atau konflik bersenjata.

Sejarah dan Momen Penting ICJ

Didirikan pada tahun 1945 dan bermarkas di Istana Perdamaian, Den Haag, ICJ memperingati 80 tahun sesi perdananya dengan mengadakan sidang resmi yang dihadiri oleh Raja Belanda Willem-Alexander serta pejabat senior internasional dan Belanda.

Perayaan ini tidak hanya menjadi momentum refleksi atas peran penting ICJ dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia, tetapi juga sebagai pengingat bagi komunitas internasional untuk tetap memegang teguh prinsip supremasi hukum sebagai fondasi hubungan antarnegara.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, seruan Antonio Guterres menegaskan bahwa di tengah ketegangan geopolitik global yang semakin kompleks, supremasi hukum internasional tidak boleh dilemahkan. Pelanggaran hukum yang berulang dapat menyebabkan disintegrasi sistem internasional yang selama ini menjadi penopang perdamaian dan keamanan dunia.

Kini, dunia menghadapi dilema antara memilih aturan hukum yang adil atau menyerah pada kekuatan dan kesewenang-wenangan yang berpotensi memicu konflik. ICJ sebagai institusi yudisial tertinggi harus terus diperkuat agar mampu menjalankan perannya secara efektif, terutama dalam menengahi sengketa negara dan memberikan preseden hukum yang mengikat.

Ke depan, komunitas internasional perlu meningkatkan dukungan terhadap multilateralitas dan penegakan hukum internasional agar stabilitas global dapat terjaga. Peran Indonesia dan negara-negara berkembang juga sangat penting dalam memperkuat supremasi hukum di forum internasional.

Untuk informasi lebih lengkap, baca laporan selengkapnya di ANTARA News dan berita internasional dari BBC News.