DPR Dorong Perubahan Ambang Batas Parlemen yang Tak Memberatkan Partai

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan harapannya agar wacana perubahan ambang batas parlemen dalam RUU Pemilu tidak memberatkan partai-partai politik lain. Pernyataan ini disampaikan saat proses pembahasan RUU Pemilu masih dalam tahap simulasi dan kajian internal masing-masing fraksi di DPR.

Dasco menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada angka final mengenai usulan perubahan ambang batas parlemen yang akan dimasukkan dalam RUU tersebut. "Kita lagi lihat untuk ambang batas yang kira-kira kemudian tidak memberatkan partai-partai yang lain," ujar Dasco di kompleks parlemen, Selasa (22/4).

Lebih lanjut ia menambahkan, "Belum ada pembahasan seperti itu. Kita juga belum kemudian berkoordinasi dengan partai-partai." Hal ini menunjukkan proses pembahasan masih sangat awal dan terbuka untuk dialog antarfraksi.

Proses Pembahasan RUU Pemilu Masih Berjalan dengan Hati-hati

Dasco mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pembahasan RUU Pemilu agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Ia menyampaikan, "Kita ya bukan apa-apa, jangan sampai nanti kita buru-buru atau cepat-cepat UU Pemilu, nanti ada lagi yang gugat."

Menurutnya, meskipun RUU Pemilu yang masuk agenda legislasi prioritas 2026 belum diselesaikan, tahapan pemilu yang dijadwalkan mulai akhir tahun 2026 tetap bisa berjalan dengan menggunakan UU Pemilu yang lama. "Dengan UU Pemilu yang lama, tahapan itu tetap bisa jalan," jelasnya.

Dasco juga memastikan pembahasan RUU Pemilu tidak akan dilakukan secara terburu-buru di menit-menit akhir karena dikhawatirkan akan menghasilkan undang-undang yang kurang sempurna. "Kalau pembahasannya di akhir-akhir, justru kan nanti undang-undangnya kurang baik kali ya. Sementara kalau dari sekarang ke pemilu juga masih juga agak lama. Jadi kita masih memang perlu dilakukan pengkajian simulasi," tambahnya.

10 Isu Perubahan Penting dalam RUU Pemilu

Anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menguraikan setidaknya terdapat 10 isu utama yang diangkat dalam RUU Pemilu, beberapa di antaranya merupakan amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Berikut adalah isu-isu tersebut:

1. Sistem pemilu legislatif, apakah tetap menggunakan sistem proporsional terbuka, tertutup, atau campuran.
2. Perubahan ambang batas parlemen.
3. Perubahan ambang batas presiden, yang MK minta untuk dihapuskan.
4. Jumlah kursi per daerah pemilihan (dapil).
5. Sistem konversi suara menjadi kursi di DPR.
6. Pemisahan pemilu lokal dan nasional sesuai Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.
7. Perbaikan sistem untuk mengurangi praktik money politic dan vote buying.
8. Digitalisasi dalam setiap tahap pemilu.
9. Perubahan lembaga penyelenggara pemilu terkait profesionalitas dan integritas.
10. Penyelesaian sengketa pemilu, termasuk dorongan pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu.

Doli menyebutkan, "Itu beberapa atau 10 isu, 5 kontemporer 5 klasik yang pasti akan kita bahas dalam pembahasan undang-undang pemilu."

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, keputusan DPR untuk tidak tergesa-gesa dalam mengubah ambang batas parlemen merupakan langkah strategis yang penting demi menjaga stabilitas politik dan memberikan ruang bagi partai-partai kecil agar tetap bisa berkompetisi secara sehat. Perubahan ambang batas parlemen yang terlalu tinggi dapat mematikan keberagaman politik dan mengganggu representasi suara rakyat secara luas.

Selain itu, perkembangan 10 isu utama dalam RUU Pemilu menunjukkan DPR sedang berusaha menyelaraskan regulasi pemilu dengan tuntutan zaman dan putusan MK terbaru. Namun, tantangan besar terletak pada bagaimana DPR dapat merumuskan aturan yang inklusif dan tidak menimbulkan polemik baru yang berujung pada gugatan hukum.

Ke depan, publik perlu mencermati dinamika pembahasan RUU Pemilu, terutama terkait ambang batas parlemen dan presiden, serta upaya digitalisasi dan pemberantasan politik uang. Keberhasilan pembaruan ini bisa menjadi kunci bagi demokrasi Indonesia yang lebih sehat dan berkeadilan.

Untuk informasi lebih lengkap dan perkembangan selanjutnya, kunjungi laporan lengkapnya di CNN Indonesia serta sumber terpercaya terkait kebijakan pemilu di Indonesia.