Bahaya AI Mempermudah Pengawasan Pemerintah, Legislator Khawatir

Teknologi kecerdasan buatan (AI) kini semakin memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap warga negara Amerika Serikat, yang memicu kekhawatiran mendalam dari para anggota parlemen. Kecanggihan AI dalam menyaring data besar dan melacak lokasi individu menjadi sorotan utama dalam perdebatan mengenai reformasi Undang-Undang Pengawasan Intelijen Asing (Foreign Intelligence Surveillance Act/FISA), terutama pasal 702 yang memungkinkan pengawasan tanpa surat perintah.

AI dan Pengawasan Tanpa Surat Perintah

Pasal 702 FISA memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengumpulkan komunikasi warga asing di luar negeri, namun juga memungkinkan penangkapan komunikasi warga Amerika yang berinteraksi dengan orang asing tersebut. Hal ini berujung pada pencarian data tanpa surat perintah pada pesan, email, dan komunikasi lainnya yang tersimpan dalam basis data pemerintah.

Rep. Thomas Massie (R-Ky.) mengilustrasikan kekhawatirannya dalam konferensi pers, "Bayangkan jika bukan hanya satu orang yang dicari, tapi AI yang dilepaskan untuk mengakses seluruh database tersebut. Hampir tidak ada yang tidak bisa diketahui pemerintah tentang Anda."

Seiring berjalannya waktu, kemampuan AI meningkatkan kecepatan dan kedalaman analisis data, sehingga memperbesar potensi pelanggaran privasi.

Perjuangan Reformasi FISA di Kongres

Dalam beberapa pekan terakhir, koalisi bipartisan anggota parlemen berupaya mengatasi kekhawatiran ini dengan mengusulkan reformasi undang-undang tersebut. Pada bulan Maret, Rep. Warren Davidson (R-Ohio) bersama rekan di Senat memperkenalkan RUU reformasi FISA yang luas.

"Sudah bertahun-tahun terjadi penyalahgunaan pasal 702," kata Sen. Ron Wyden (D-Ore.), salah satu penaja RUU tersebut. "Aparat pemerintah menggunakan data 702 untuk mengawasi pengunjuk rasa Black Lives Matter, donatur kampanye politik, pejabat terpilih, bahkan hakim negara bagian yang mengkritik kepolisian."

Wyden menegaskan bahwa teknologi baru seperti AI membutuhkan aturan baru agar hak privasi dan kebebasan konstitusional warga negara tetap terlindungi.

Namun, proses pembaharuan FISA tahun ini penuh ketegangan. Pasal 702 semula akan berakhir pada akhir April 2026, namun diperpanjang 10 hari setelah kegagalan pengesahan RUU perpanjangan yang lebih lama.

Gedung Putih mendesak agar perpanjangan disahkan tanpa perubahan signifikan, sementara berbagai pihak di Kongres menuntut penguatan perlindungan.

Kontroversi dan Ketegangan Politik

Pada Kamis, Ketua DPR Mike Johnson (R-La.) mengajukan rancangan undang-undang terbaru yang memperpanjang Pasal 702 selama tiga tahun, namun tanpa menambahkan kewajiban surat perintah yang diminta oleh beberapa anggota parlemen.

"RUU terbaru hanya formalitas agar Presiden dan Direktur FBI dapat mengawasi warga tanpa surat perintah," kata Wyden kepada NBC News, "Jangan terkecoh oleh reformasi palsu."

Ketegangan politik semakin memuncak setelah sekelompok 20 anggota Partai Republik dari House Freedom Caucus menolak perpanjangan lima tahun dan bahkan perpanjangan 18 bulan, hingga akhirnya disepakati perpanjangan 10 hari sambil dicarikan solusi baru.

Bahkan sejumlah Demokrat yang sebelumnya mendukung FISA pada 2024 kini menolak memperpanjang tanpa perubahan substansial. Rep. Jamie Raskin (D-Md.) menekankan pentingnya reformasi untuk melindungi privasi dan kebebasan sipil, terutama setelah pengawasan internal yang melemah pada era pemerintahan Trump.

Peran Data Komersil dan AI dalam Pengawasan

Selain data komunikasi, pemerintah juga membeli data komersil dari broker data yang mengumpulkan informasi warga dari iklan, pelacakan daring, hingga catatan publik. Data ini memungkinkan pelacakan lokasi, aktivitas internet, riwayat perjalanan, bahkan pola pembelian warga secara tepat.

Direktur NSA dan FBI sudah mengakui praktik ini, namun kekhawatiran muncul karena AI memungkinkan pencarian yang lebih akurat dan masif terhadap data tersebut.

Brendan Steinhauser, CEO Alliance for Secure AI, menyebut teknologi ini sebagai "panopticon" modern yang memperbesar kekuatan pengawasan pemerintah secara masif dan mengancam kebebasan sipil.

Pada akhir Maret, Sen. Wyden mengirim surat kepada perusahaan AI terkemuka untuk menanyakan apakah teknologi mereka digunakan pemerintah untuk pengawasan, termasuk menggunakan data komersil dan intelijen yang berisi data warga AS. Hanya Anthropic dan Google yang memberikan tanggapan resmi, sementara OpenAI dan xAI tidak merespons.

Dalam suratnya, Google menyatakan menghormati privasi dan kebebasan sipil, sedangkan Anthropic menegaskan larangan penggunaan teknologi mereka untuk pengawasan domestik tanpa otorisasi, namun mengizinkan analisis intelijen asing sesuai hukum.

CEO Anthropic Dario Amodei menegaskan, "Penggunaan AI untuk pengawasan massal domestik bertentangan dengan nilai demokrasi dan berisiko serius bagi kebebasan fundamental kita."

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, perkembangan AI yang memperkuat kemampuan pengawasan pemerintah ini menjadi ujian besar bagi demokrasi dan hak privasi warga negara. Meski teknologi membuka peluang keamanan nasional yang lebih efisien, tanpa regulasi ketat dan transparansi, potensi penyalahgunaan sangat besar.

Perdebatan soal FISA dan pengawasan data komersil sebenarnya mencerminkan ketegangan lama antara kebutuhan keamanan dan hak privasi, namun dimensi AI kini menambah kompleksitas dan kecepatan yang sebelumnya tidak pernah ada.

Ke depan, publik harus mendesak agar pembuat kebijakan menetapkan aturan yang lebih tegas, termasuk kewajiban surat perintah dan pengawasan independen yang kuat, agar teknologi AI tidak menjadi alat pengawasan tanpa batas. Selain itu, keterbukaan perusahaan teknologi dalam mengungkapkan hubungan mereka dengan pemerintah juga penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Dengan semakin maraknya AI dalam pengolahan data pengawasan, isu ini akan terus berkembang dan mempengaruhi kebijakan keamanan dan privasi global. Untuk informasi terbaru dan analisis mendalam, terus ikuti perkembangan di NBC News dan sumber terpercaya lainnya.