Machfud Arifin Soroti Transformasi Besar KUHP dan Sistem Hukum Indonesia

Anggota Komisi III DPR-RI Irjen Pol (Purn) H Machfud Arifin memberikan sorotan mendalam terkait transformasi besar dalam dunia hukum Indonesia menyusul disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional berdasarkan Undang-Undang No 01 Tahun 2023.

Menurut Machfud, KUHP baru ini bukan hanya penggantian teks regulasi lama, melainkan pergeseran paradigma hukum yang signifikan dari sistem hukum yang masih mengadopsi semangat kolonial menuju hukum yang lebih berakar pada nilai-nilai keindonesiaan. Hal ini menandai babak baru dalam penegakan hukum di tanah air yang lebih modern dan berkeadilan.

Transformasi Sistem Hukum Menuju Keadilan Modern

Dalam kunjungannya ke Mapolres Tanah Laut, Machfud Arifin menjelaskan bahwa Indonesia kini bergerak menuju sistem hukum yang tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku kejahatan, tetapi juga mengedepankan:

• Keadilan korektif bagi pelaku kejahatan, untuk memperbaiki kesalahan dan memberikan kesempatan perubahan.
• Rehabilitatif bagi korban, yang menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dalam proses hukum.
• Restoratif bagi masyarakat, mendorong penyelesaian yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan harmoni komunitas.

Model ini mencerminkan pergeseran sistem hukum yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pembangunan sosial.

Peran Polres Tanah Laut dalam Masa Transisi KUHP Baru

Machfud juga menekankan pentingnya peran Polres Tanah Laut dalam memberikan kepastian hukum di tengah masa transisi regulasi ini. Polres mempunyai tanggung jawab besar untuk memastikan penegakan hukum berjalan dengan adil dan efektif sesuai semangat KUHP terbaru.

Dalam kesempatan yang sama, ia memberikan penghargaan kepada Satresnarkoba Polres Tanah Laut atas keberhasilannya mengungkap kasus narkotika dengan pemusnahan sabu seberat 1,1 kilogram senilai lebih dari Rp1,3 miliar. Menurutnya, keberhasilan ini bukan sekadar angka statistik, tetapi merupakan bukti nyata penyelamatan lebih dari 28 ribu jiwa anak bangsa di Kalimantan Selatan.

“Ini adalah pesan kuat bahwa tidak ada tempat bagi bandar narkoba di Tanah Laut,” tegas mantan Kapolda Kalsel itu.

Penghargaan ini sekaligus menjadi motivasi agar aparat terus bekerja dengan hati, menjaga solidaritas, serta tidak lelah memberikan edukasi kepada masyarakat, karena pencegahan jauh lebih berharga daripada penindakan.

Kunjungan Kerja sebagai Tanggung Jawab Konstitusional

Machfud Arifin menjelaskan bahwa kunjungan kerja ke Polres Tanah Laut adalah bagian dari tugas konstitusionalnya sebagai anggota DPR-RI untuk memastikan kebijakan hukum di tingkat pusat dapat selaras dengan realitas di lapangan. Sinergi antara DPR dan Polri dinilai sangat penting untuk menjamin penegakan hukum yang efektif dan akuntabel.

Kapolres Tanah Laut AKBP Ricky Boy Siallagan menyambut hangat kunjungan tersebut dan menyampaikan apresiasi atas perhatian dari Komisi III DPR RI. Ia menyebut kunjungan ini menjadi momentum penting untuk mempererat sinergitas antara Polri dan DPR RI, khususnya dalam bidang hukum, keamanan, dan pengawasan kinerja Polri.

Kunjungan diakhiri dengan penyerahan plakat sebagai cinderamata dan sesi foto bersama, menandai kebersamaan dan sinergi yang terus terjaga antara lembaga legislatif dan penegak hukum.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, transformasi KUHP yang diusung menandai langkah maju dalam reformasi hukum Indonesia yang sudah lama dinantikan. Pergeseran dari hukum dengan akar kolonial menuju hukum berbasis nilai dan budaya Indonesia sangat penting agar sistem hukum bisa lebih diterima dan efektif dalam konteks sosial bangsa ini.

Namun, tantangan terbesar bukan hanya pada perubahan aturan, melainkan implementasinya di lapangan. Peran kepolisian daerah seperti Polres Tanah Laut menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa semangat KUHP baru benar-benar terwujud dalam praktik sehari-hari. Keberhasilan Satresnarkoba Tanah Laut dalam memberantas narkoba juga menjadi contoh konkret bagaimana penegak hukum dapat berkontribusi pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, publik perlu mengawasi bagaimana sinergi antara DPR, Polri, dan lembaga hukum lainnya dapat terus ditingkatkan agar reformasi hukum yang berkeadilan ini tidak hanya berhenti pada perubahan teks, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menegakkan keadilan secara menyeluruh.

Untuk informasi lebih lengkap dan update terkait transformasi hukum di Indonesia, Anda dapat membaca langsung sumber aslinya di ANTARA Kalsel.