Komisi III DPR Tinjau Penegakan Hukum di Polres Tanah Laut untuk Perkuat Sinergi

Anggota Komisi III DPR RI melakukan kunjungan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum di Polres Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan, sebagai upaya memastikan kebijakan hukum nasional berjalan selaras dengan kondisi di lapangan daerah.

Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap aparat penegak hukum sekaligus memperkuat sinergi antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan DPR RI dalam menjaga stabilitas hukum nasional yang kondusif.

Tujuan Kunjungan dan Fungsi Pengawasan DPR

Irjen Pol (Purn) Drs Machfud Arifin, anggota Komisi III DPR RI, menyatakan saat kunjungan di Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Senin, bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tugas konstitusional DPR untuk memastikan implementasi kebijakan pusat berjalan efektif dan sesuai dengan dinamika di daerah.

"Kunjungan ini merupakan bagian dari tugas konstitusional DPR RI untuk memastikan kebijakan pusat berjalan selaras dengan kondisi penegakan hukum di daerah," ujar Machfud Arifin.

Menurutnya, penguatan pengawasan terhadap aparat penegak hukum sangat penting agar sistem hukum nasional dapat menjawab tantangan yang berkembang di masyarakat saat ini.

Penerapan KUHP Nasional dan Modernisasi Sistem Hukum

Dalam kesempatan tersebut, Machfud juga menyoroti implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional sebagai bagian dari pembaruan hukum di Indonesia. Ia menyebut penerapan KUHP Nasional merupakan langkah strategis menuju sistem keadilan yang lebih modern, yang mengedepankan aspek korektif, rehabilitatif, dan restoratif.

"Penerapan KUHP Nasional menjadi langkah menuju sistem keadilan yang lebih modern, korektif, rehabilitatif, dan restoratif," tambahnya.

Apresiasi atas Pengungkapan Kasus Narkotika

Machfud juga memberikan apresiasi kepada jajaran Polres Tanah Laut atas keberhasilan dalam pengungkapan kasus narkotika. Dalam operasi tersebut, Polres Tala berhasil menyita dan memusnahkan sabu seberat 1,1 kilogram yang bernilai lebih dari Rp1,3 miliar.

"Kami mengapresiasi keberhasilan pengungkapan kasus narkotika dan pemusnahan barang bukti sabu seberat 1,1 kilogram dengan nilai lebih dari Rp1,3 miliar," ucap Machfud.

Sementara itu, Kapolres Tanah Laut, AKBP Ricky Boy Siallagan, menilai kunjungan tersebut sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja penegakan hukum di wilayahnya, sekaligus memperkuat kesiapan institusi dalam mendukung sistem hukum nasional.

Sinergi Antara DPR dan Polri dalam Penegakan Hukum

Kegiatan ini turut dihadiri Wakapolres Tanah Laut Kompol Thomas Afrian, para pejabat utama Polres, serta kapolsek dan jajarannya sebagai bentuk komitmen bersama menjaga penegakan hukum yang efektif dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Melalui peninjauan langsung ini, diharapkan sinergi antara lembaga legislatif dan aparat penegak hukum semakin solid dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat, serta menjawab tantangan hukum yang terus berkembang.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kunjungan Komisi III DPR ke Polres Tanah Laut bukan hanya sekadar agenda rutin pengawasan, tetapi juga sinyal kuat bahwa pemerintah melalui DPR ingin memastikan aparat penegak hukum di daerah dapat bekerja optimal dengan kebijakan nasional yang baru, terutama dalam penerapan KUHP Nasional.

Hal ini penting karena implementasi KUHP baru membawa perubahan paradigma hukum yang menuntut adaptasi cepat dari aparat penegak hukum di lapangan. Penekanan pada aspek korektif dan restoratif menunjukkan bahwa penegakan hukum ke depan bukan hanya soal penindakan, tapi juga pemulihan dan keadilan sosial.

Selain itu, apresiasi terhadap keberhasilan pengungkapan kasus narkotika mengindikasikan fokus serius DPR dan Polri dalam perang melawan narkoba di wilayah Kalimantan Selatan, yang selama ini menjadi salah satu jalur peredaran narkotika utama. Kunjungan ini juga bisa menjadi momentum untuk meningkatkan fasilitas, sumber daya, dan dukungan kebijakan agar aparat hukum daerah makin kuat.

Ke depan, publik perlu terus mengawasi bagaimana kebijakan hukum nasional ini diimplementasikan di daerah. Kunjungan seperti ini harus berkelanjutan dan diikuti dengan evaluasi yang transparan agar sistem hukum di Indonesia semakin kredibel dan dipercaya masyarakat.

Untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat membaca artikel asli di ANTARA Kalsel serta berita terkait dari CNN Indonesia.