Bekasi Ajukan Banpres Rp250 Miliar Percepat Pembangunan Flyover Bulak Kapal

Pemerintah Kota Bekasi tengah mempercepat pembangunan flyover Bulak Kapal sebagai respons atas kecelakaan maut yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono mendapat arahan khusus dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk segera membuat surat permohonan percepatan proyek dan pengajuan dana bantuan presiden (banpres).

Tri Adhianto menjelaskan, pembangunan flyover tersebut membutuhkan total dana sekitar Rp250 miliar. Namun, saat ini dana yang baru terkumpul dari pemerintah provinsi hanya sebesar Rp30 miliar. Oleh karena itu, pihaknya berencana mengajukan sisa dana sebesar Rp220 miliar melalui banpres agar proyek dapat segera direalisasikan.

"Saya diminta untuk membuat surat sehingga ada satu proses percepatan ya dalam rangka untuk membangun flyover yang ada di Bulak Kapal," ujar Tri Adhianto kepada wartawan di RSUD Kota Bekasi, Selasa, 28 April 2026.

Lebih lanjut, Tri menegaskan bahwa surat permohonan tersebut akan diselesaikan dalam waktu dekat agar proses percepatan pembangunan flyover dapat berjalan maksimal. Dengan adanya dukungan dana dari pusat, pihaknya optimistis pengerjaan proyek bisa rampung dalam waktu sekitar enam bulan.

"Pak Dasco Wakil Ketua DPR memastikan akan ada proses percepatan. Saya yakin kalau ada uangnya 6 bulan harusnya sih selesai," tambahnya.

Urgensi Pembangunan Flyover Bulak Kapal Pasca Kecelakaan

Insiden kecelakaan fatal yang terjadi pada Senin malam, 27 April 2026 di Stasiun Bekasi Timur menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang dapat mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas di kawasan tersebut.

Flyover Bulak Kapal sendiri direncanakan untuk mengatasi kemacetan sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan kereta api yang selama ini rawan kecelakaan akibat perlintasan sebidang.

• Flyover Bulak Kapal diharapkan memisahkan jalur kendaraan dan rel kereta api sehingga menghilangkan perlintasan sebidang yang berisiko tinggi.
• Proyek ini juga akan mendukung kelancaran arus kendaraan dan transportasi di wilayah Bekasi Timur.
• Dengan adanya flyover, potensi kecelakaan serupa bisa diminimalisasi secara signifikan.

Rencana Pendanaan dan Percepatan Proyek

Untuk membiayai proyek ini, Pemkot Bekasi mengandalkan kombinasi dana dari pemerintah provinsi dan bantuan presiden (banpres). Saat ini, dari total kebutuhan Rp250 miliar, baru terkumpul Rp30 miliar. Sisanya sebesar Rp220 miliar diupayakan melalui banpres yang difasilitasi oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Menurut laporan Pikiran Rakyat, surat pengajuan dana percepatan ini tengah disiapkan agar proses pembangunan dapat berjalan cepat dan sesuai target.

Jika dana sudah tersedia, waktu pengerjaan diestimasi selesai dalam waktu enam bulan, sebuah periode yang relatif singkat untuk proyek infrastruktur dengan nilai investasi sebesar itu.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, inisiatif Pemkot Bekasi untuk mempercepat pembangunan flyover Bulak Kapal merupakan langkah strategis yang sangat diperlukan setelah kecelakaan tragis di Stasiun Bekasi Timur. Langkah ini tidak hanya penting untuk keselamatan publik, tetapi juga menjadi sinyal serius bagi pemerintah daerah dalam menangani permasalahan infrastruktur yang selama ini terabaikan.

Sosok Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang langsung turun tangan mempercepat pengajuan dana banpres juga menunjukkan adanya dukungan politik yang kuat di tingkat pusat. Hal ini menjadi peluang besar agar proyek ini dapat segera direalisasikan tanpa terhambat birokrasi dan kendala pendanaan yang sering kali menghambat pembangunan infrastruktur.

Namun, publik juga perlu mengawasi proses percepatan ini agar kualitas konstruksi dan keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Jangan sampai percepatan proyek justru menurunkan standar teknis yang berpotensi menimbulkan masalah baru di masa depan.

Ke depan, implementasi flyover Bulak Kapal bisa menjadi model bagi daerah lain dalam menangani perlintasan sebidang berisiko tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah harus terus memantau perkembangan proyek ini agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi keselamatan dan kelancaran transportasi.