Bonus Demografi Berakhir: Kegagalan Sistem Perlindungan Usia Tua di Indonesia

Bonus demografi Indonesia yang selama ini menjadi kebanggaan diperkirakan akan berakhir dalam beberapa dekade mendatang, menyisakan tantangan besar berupa beban demografi lansia yang harus ditanggung tanpa sistem perlindungan sosial yang memadai. Tulisan ini mengulas mengapa kontrak sosial ketenagakerjaan kita belum selesai dan bagaimana sistem perlindungan usia tua perlu direformasi secara menyeluruh.

Kontrak Sosial Ketenagakerjaan yang Terbatas pada Masa Bekerja

Dalam peringatan Hari Buruh atau May Day, hampir semua tuntutan mengarah pada perbaikan kondisi saat pekerja masih aktif bekerja, seperti pengesahan RUU Ketenagakerjaan, penghapusan outsourcing, hingga kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Namun, apa yang terjadi setelah pekerja tidak lagi produktif? Pertanyaan ini jarang dibahas dalam percakapan publik.

Seorang pensiunan pengawas pabrik tekstil di Cimahi menjadi gambaran nyata masalah ini. Ia sudah menghabiskan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) untuk kebutuhan mendesak dan kini menggantungkan hidup kepada anaknya, yang juga berprofesi sebagai buruh tekstil. Kisah ini menegaskan bahwa sistem perlindungan saat ini hanya berfungsi sebagai pesangon, bukan jaminan hari tua yang berkelanjutan.

Data PHK dan Tantangan Pekerja Usia Lanjut

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 88.519 pekerja mengalami PHK sepanjang 2025, meningkat dari 77.965 pada 2024. Di awal 2026, sudah ada 8.389 kasus PHK, dengan Jawa Barat sebagai salah satu provinsi terdampak. Sektor tekstil sendiri diperkirakan telah memberhentikan sekitar 250.000 pekerja selama dua tahun terakhir.

Bagi pekerja muda, PHK mungkin hanya gangguan sementara karena mereka masih memiliki waktu dan kemampuan untuk beradaptasi. Namun, bagi pekerja berusia 50-an ke atas, PHK biasanya menandai akhir karier formal mereka, dengan pilihan terbatas di sektor informal yang tidak menjamin pendapatan tetap.

• Berdagang kecil-kecilan
• Menjadi driver ojek online
• Menjadi pengangguran terselubung di rumah tangga

Situasi ini menimbulkan risiko kemiskinan baru bagi kelompok lansia yang tidak memiliki penghasilan stabil.

Kelemahan Sistem Jaminan Hari Tua dan Pensiun Saat Ini

Indonesia memiliki JHT yang dimaksudkan sebagai bantalan finansial usia tua, tetapi sistem ini masih mengutamakan pencairan sekaligus (lumpsum), bukan pembayaran berkala bulanan yang lebih stabil. Rata-rata saldo JHT pekerja dengan masa kerja panjang sekitar Rp100-200 juta, yang hanya cukup untuk biaya hidup minimal selama 3-5 tahun. Padahal, harapan hidup penduduk usia 60 tahun masih mencapai 15-20 tahun.

Sementara itu, Jaminan Pensiun BPJS yang memberikan anuitas bulanan belum menjangkau pekerja sektor informal yang mendominasi angkatan kerja. Berbeda dengan negara seperti Singapura dengan CPF Life atau Malaysia dengan EPF i Saraan, Indonesia belum memiliki sistem pensiun multi pilar yang inklusif dan komprehensif.

Menurut laporan detik.com, tanpa reformasi sistem pensiun, Indonesia berisiko mengalami "tua sebelum kaya" dengan meningkatnya kelompok lansia miskin dalam dua dekade mendatang.

Langkah Reformasi Sistem Perlindungan Sosial yang Mendesak

Penulis mengusulkan tiga langkah utama untuk menjawab tantangan ini:

1. Konsolidasi JHT dan Jaminan Pensiun menjadi skema Jaminan Penghasilan Seumur Hidup yang memberikan penghasilan bulanan setelah usia 60 tahun. Pencairan sebagian tetap diperbolehkan dengan batas maksimal, seperti untuk biaya perumahan atau kesehatan.
2. Pembentukan Akun Perlindungan Portabel untuk pekerja informal dan ekonomi digital yang bersifat individual, terhubung dengan nomor induk kependudukan, serta menerima kontribusi dari pekerja, pemerintah, dan platform digital.
3. Perluasan agenda May Day agar tuntutan tidak hanya berfokus pada upah dan outsourcing, tapi juga reformasi arsitektur pensiun sebagai agenda jangka panjang serikat pekerja.

Studi dari Basri, Hanna, dan Olken (2020) menunjukkan bahwa ruang fiskal untuk memperluas perlindungan sosial masih tersedia jika subsidi tidak tepat sasaran direlokasi dan reformasi administrasi perpajakan dilakukan.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, masalah sistem perlindungan usia tua di Indonesia menggambarkan kegagalan kontrak sosial yang fundamental antara negara dan pekerja. Selama ini, fokus kebijakan ketenagakerjaan hanya pada masa produktif, mengabaikan fase pensiun yang justru memerlukan dukungan finansial berkelanjutan. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini tidak hanya akan meningkatkan kemiskinan di kalangan lansia, tetapi juga membebani keluarga dan sistem sosial secara luas.

Reformasi sistem pensiun multi pilar yang inklusif bagi pekerja formal dan informal harus menjadi prioritas nasional, mengingat perubahan demografi yang tak terelakkan. Indonesia memiliki kesempatan untuk belajar dari negara lain dan memanfaatkan infrastruktur digital untuk menciptakan model perlindungan sosial yang modern dan berkelanjutan.

Ke depan, publik perlu terus mengawal agenda reformasi ini dan mendorong pemerintah serta serikat pekerja untuk tidak hanya fokus pada tuntutan jangka pendek, tetapi juga membangun kontrak sosial yang menyeluruh dari upah hingga usia tua.

Sumber berita selengkapnya dapat dibaca di detik.com.