Kelas Menengah Menyusut di Indonesia: Ancaman Kerawanan Sosial Meningkat

Kelas menengah Indonesia mengalami penyusutan signifikan yang bukan hanya fenomena statistik, melainkan juga tanda melemahnya fondasi ekonomi rumah tangga. Kondisi ini menjadi alarm bagi potensi meningkatnya kerawanan sosial apabila pemerintah tidak melakukan langkah antisipasi yang tepat.

Penyusutan Kelas Menengah dan Dampaknya

Berdasarkan laporan Mandiri Institute berjudul 'Demographic Insights: Dinamika Kelas Menengah di 2025' yang dirilis Februari 2026, jumlah penduduk kelas menengah Indonesia menurun sebanyak 1,2 juta jiwa, dari 47,9 juta jiwa di 2024 menjadi 46,7 juta jiwa pada 2025. Ini mengurangi proporsi kelas menengah dari 17,1 persen menjadi 16,6 persen dari total populasi.

Penurunan ini mengindikasikan keretakan dalam mobilitas sosial dan daya beli masyarakat, yang menjadi mesin utama pendorong konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Faktor Penyebab Penyusutan Kelas Menengah

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, menyatakan bahwa penyusutan kelas menengah berkaitan erat dengan terbatasnya penciptaan lapangan kerja formal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa dari 1,99 juta lapangan kerja yang tercipta antara Agustus 2024 hingga Agustus 2025, hanya sekitar 200 ribu berasal dari sektor formal, sementara sekitar 1,66 juta merupakan pekerjaan informal.

"Kelas menengah identik dengan pekerjaan formal, sementara yang tumbuh justru sektor informal," tambah Timboel.

Selain itu, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih terus terjadi di berbagai sektor. Timboel menyoroti belum optimalnya pemerintah dalam mencegah PHK karena belum terealisasinya pembentukan satuan tugas khusus (Satgas PHK) yang dijanjikan.

Minimnya perlindungan dan kompensasi bagi pekerja yang terdampak PHK juga menjadi masalah serius, yang berimbas pada penurunan daya beli kelas menengah. Inflasi yang lebih tinggi dari kenaikan upah riil semakin memperlemah posisi ekonomi mereka.

Konsekuensi Sosial dan Ekonomi

Penurunan daya beli kelas menengah berdampak langsung pada konsumsi rumah tangga, yang selama ini menyumbang sekitar 53 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan makin menyusutnya kelas menengah, konsumsi juga ikut melemah, berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengangguran, khususnya di kalangan usia muda (18-24 tahun), menjadi semakin mengkhawatirkan karena tingkat pengangguran di kelompok ini mencapai 16-17 persen. Kondisi ini meningkatkan risiko kerawanan sosial karena kelompok usia produktif yang tidak mendapat pekerjaan bisa mudah terdorong ke masalah sosial.

Hambatan Kualitas Tenaga Kerja dan Peluang Tenaga Asing

Timboel juga menggarisbawahi tantangan ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dengan kualitas tenaga kerja lokal. Sekitar 52 persen tenaga kerja Indonesia berpendidikan rendah (SMP ke bawah), sehingga sulit bersaing di sektor padat teknologi yang menjadi fokus investasi saat ini.

Akibatnya, banyak perusahaan lebih memilih menyerap tenaga kerja asing, yang semakin menyempitkan peluang bagi pekerja domestik.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, penyusutan kelas menengah bukan sekadar persoalan ekonomi mikro keluarga, tapi sinyal penting bagi kestabilan sosial dan ekonomi nasional. Jika tren ini terus berlanjut tanpa penanganan serius, Indonesia bisa menghadapi chain reaction berupa perlambatan ekonomi, meningkatnya pengangguran, dan eskalasi kerawanan sosial terutama di perkotaan.

Faktor kunci yang harus menjadi fokus pemerintah adalah penciptaan lapangan kerja formal berkualitas dan peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan serta program reskilling dan upskilling. Kebijakan ini harus selaras dengan perbaikan iklim investasi yang mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal.

Selain itu, pembentukan Satgas PHK dan perlindungan hak pekerja harus segera direalisasikan agar gelombang PHK dapat dikendalikan dan daya beli masyarakat bisa dipertahankan. Tanpa langkah-langkah tersebut, risiko ketegangan sosial dan kriminalitas di perkotaan diperkirakan akan meningkat tajam.

Situasi ini juga menjadi pengingat bahwa pemulihan ekonomi pasca-pandemi harus bersifat inklusif dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, bukan sekadar angka pertumbuhan makro semata.

Untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat membaca laporan aslinya di CNN Indonesia dan tinjauan mendalam dari Kompas.

Langkah ke Depan

Ke depan, pemerintah harus mempercepat kebijakan yang mampu menstabilkan kelas menengah dengan mengutamakan penciptaan pekerjaan formal dan perlindungan hak pekerja. Program pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan harus diperluas agar tenaga kerja Indonesia dapat bersaing di era ekonomi digital dan teknologi tinggi.

Selain itu, pengawasan ketat terhadap praktik PHK dan perlindungan sosial bagi pekerja sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial. Masyarakat juga perlu diberdayakan agar dapat beradaptasi dengan perubahan pasar tenaga kerja.

Dengan langkah strategis ini, diharapkan penyusutan kelas menengah dapat dihentikan dan Indonesia dapat menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta mengurangi risiko kerawanan sosial yang kian nyaring.