Iran Klaim AS Bohong soal Biaya Perang Capai Rp1.733 Triliun

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Jumat (1/5/2026) secara tegas menuduh pemerintah Amerika Serikat berbohong terkait biaya perang yang tengah berlangsung, dengan klaim bahwa angka resmi yang dirilis jauh dari kenyataan. Araghchi menyatakan bahwa beban keuangan yang ditanggung AS telah mencapai USD100 miliar atau sekitar Rp1.733 triliun, jauh lebih besar dari yang selama ini diklaim pemerintah AS.

Pernyataan ini diungkapkan Araghchi melalui unggahan di platform media sosial AS, X (sebelumnya Twitter), di mana ia menyebut Pentagon telah menyesatkan publik tentang besarnya biaya perang. Menurutnya, pengeluaran yang sebenarnya telah mencapai empat kali lipat dari angka yang diumumkan resmi.

Biaya Perang AS dan Dampaknya pada Warga

Araghchi menyoroti bahwa ‘taruhan Netanyahu’ - merujuk pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu - secara langsung membebani AS hingga angka tersebut. Ia menulis,

“Taruhan Netanyahu telah secara langsung merugikan Amerika USD100 miliar sejauh ini, empat kali lipat dari yang diklaim.”

Selain itu, Araghchi juga menegaskan bahwa biaya tidak langsung yang harus ditanggung oleh wajib pajak Amerika jauh lebih besar lagi. Ia mengungkapkan bahwa setiap rumah tangga di AS harus membayar tagihan tambahan sekitar USD500 per bulan yang terus meningkat seiring berlanjutnya konflik.

Kritik Terhadap Kebijakan AS terhadap Israel

Dalam pernyataannya, Araghchi juga mengkritik kebijakan luar negeri AS yang dinilainya terlalu memihak Israel dengan mengorbankan kepentingan Amerika sendiri. Ia menulis dengan tegas,

“Israel Pertama selalu berarti Amerika Terakhir.”

Pernyataan ini mencerminkan ketegangan yang terus berlangsung antara Iran dan AS terkait kebijakan AS di Timur Tengah, khususnya dukungan kuat AS terhadap Israel yang sering menjadi sumber konflik regional.

Konsekuensi dan Kontroversi

Klaim Araghchi ini membuka kembali perdebatan tentang sejauh mana pemerintah AS transparan mengenai biaya perang yang dikeluarkan, terutama dalam konteks konflik di Timur Tengah yang telah berlangsung bertahun-tahun. Pengeluaran perang yang sangat besar ini tidak hanya berdampak pada anggaran nasional, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat AS yang harus menanggung beban pajak lebih tinggi.

• Biaya perang resmi AS yang diumumkan jauh lebih kecil dibandingkan klaim Iran.
• Pengeluaran mencapai USD100 miliar, setara sekitar Rp1.733 triliun.
• Warga AS harus membayar tambahan USD500 per rumah tangga per bulan akibat biaya perang.
• Kritik tajam terhadap dukungan AS terhadap Israel yang dianggap merugikan kepentingan Amerika.

Menurut laporan SINDOnews, tuduhan ini menambah kontroversi seputar transparansi pengeluaran militer AS dan kebijakan luar negeri yang dinilai sebagian pihak tidak seimbang.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pernyataan Abbas Araghchi bukan sekadar kritik biasa, tetapi menyoroti sebuah masalah yang sangat penting dan sering terabaikan, yaitu transparansi dan akuntabilitas pengeluaran militer dalam konflik yang melibatkan kepentingan geopolitik besar. Klaim biaya sebesar USD100 miliar ini menandakan bahwa dampak ekonomi dari perang tidak hanya terbatas pada anggaran pemerintah pusat, tetapi juga secara langsung membebani masyarakat luas melalui pajak yang terus meningkat.

Lebih jauh, kritik terhadap kebijakan AS yang memprioritaskan Israel menjadi sinyal kuat bahwa dinamika politik luar negeri AS bisa menciptakan ketegangan internal dan eksternal yang berdampak luas. Hal ini berpotensi memicu perdebatan publik di AS mengenai prioritas kebijakan luar negeri dan pengeluaran negara.

Ke depan, publik dan pengamat harus terus mengawasi bagaimana pemerintah AS menyikapi tuduhan ini, apakah akan ada revisi transparansi data pengeluaran perang atau perubahan kebijakan luar negeri terkait Israel. Situasi ini juga menjadi pengingat pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan dana publik yang berdampak sangat besar bagi kesejahteraan rakyat.