Warga Hulu Sejahtera Jadi Kunci Utama Kendalikan Banjir di Bandung

Bandung - Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Jajang Rohana, menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan hulu merupakan bagian penting dari strategi pengendalian banjir di wilayah Bandung dan sekitarnya. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa persoalan banjir tidak dapat diselesaikan secara parsial karena erat kaitannya dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di daerah hulu serta dampaknya terhadap wilayah hilir.

Kolaborasi antara Warga Hulu dan Hilir

Menurut Jajang, solusi banjir harus melibatkan sinergi antara penduduk hulu dan hilir. Ia menjelaskan, bagi masyarakat di hilir, hujan deras dapat menjadi bencana banjir. Namun, bagi warga hulu, membuka lahan adalah kebutuhan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan adanya konflik kepentingan yang harus diatasi secara bersama-sama.

“Ini harus ada kolaborasi antara penduduk hulu dan hilir. Bagi penduduk hilir kalau terjadi hujan, akan menjadi bencana. Sedangkan orang hulu juga perlu kehidupan, makanya membuka lahan,” ujar Jajang dalam keterangannya di Bandung.

Alih Fungsi Lahan dan Risiko Banjir

Pembukaan lahan di kawasan hulu sebagai kebutuhan ekonomi masyarakat ternyata berdampak negatif terhadap daya serap air dan meningkatkan risiko banjir di hilir. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, Zeis Zultaqawa, menyatakan bahwa selama satu dekade terakhir terjadi alih fungsi lahan hijau seluas 942,68 hektare menjadi area bangunan. Perubahan ini secara langsung mengurangi area resapan air dan meningkatkan limpasan permukaan.

Di Kecamatan Cimenyan, misalnya, luas pemukiman meningkat sebesar 584,90 hektare sementara lahan pertanian berkurang 582,4 hektare. Fenomena ini memperkuat argumen bahwa alih fungsi lahan di hulu memperbesar risiko banjir di Bandung dan sekitarnya.

Dukungan Wilayah Hilir untuk Kesejahteraan Hulu

Untuk mengatasi masalah tersebut, Jajang mengusulkan adanya kontribusi dari masyarakat dan pemerintah di wilayah hilir untuk mendukung kesejahteraan warga hulu. Pendekatan ini diharapkan menciptakan kebersamaan dan solusi yang berkelanjutan antara kedua wilayah.

“Oleh karena itu, harus ada kebersamaan. Jadi orang yang ada di hilir ini juga harus berkontribusi untuk kesejahteraan orang-orang yang ada di hulu,” tambah Jajang.

Penataan Kawasan dan Perubahan Pola Ekonomi Masyarakat Hulu

Pemerintah Provinsi Jawa Barat merespon isu ini dengan rencana penataan kawasan secara menyeluruh, termasuk mendorong perubahan pola ekonomi masyarakat hulu agar sejalan dengan upaya konservasi lingkungan. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa masyarakat akan diarahkan untuk beralih ke sektor tanaman keras seperti teh dan kopi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan pertanian sayuran yang intensif.

“Saya mengeluarkan Pergub pengembalian kawasan Bandung Selatan jadi kawasan tanaman keras. Mau kopi, mau teh, mau apa lagi juga tidak apa-apa, bagaimana caranya? Sudah lah provinsi siap mengeluarkan uang, sudah dimulai kan dari sekarang,” ujar Gubernur Dedi.

Langkah ini diharapkan tidak hanya menekan risiko banjir tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat hulu dengan pendekatan yang berkelanjutan.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pendekatan pengendalian banjir yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat hulu merupakan langkah strategis yang sangat diperlukan, terutama di daerah yang mengalami tekanan akibat alih fungsi lahan. Seringkali, kebijakan pengendalian banjir hanya fokus pada pembangunan infrastruktur di hilir, sementara akar permasalahan di hulu diabaikan.

Keterlibatan masyarakat hulu dalam program konservasi dan perubahan pola ekonomi dapat menjadi game-changer dalam mengurangi risiko banjir. Namun, implementasi kebijakan ini harus didukung dengan insentif yang nyata bagi warga hulu agar mereka tidak terdorong membuka lahan secara ilegal demi memenuhi kebutuhan ekonomi.

Ke depan, publik perlu memantau bagaimana kolaborasi antara wilayah hulu dan hilir ini berjalan, serta apakah rencana penataan kawasan dan perubahan pola tanam yang diinisiasi oleh pemerintah provinsi dapat berjalan efektif. Pendekatan ini juga dapat menjadi model bagi daerah lain yang menghadapi masalah serupa.

Untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat mengunjungi sumber asli berita ini di ANTARA News serta melihat liputan terkait di CNN Indonesia.