Ketergantungan Impor LPG 7 Juta Ton per Tahun, Ini Penyebab Menurut Bahlil

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia baru-baru ini mengungkapkan fakta penting terkait ketergantungan Indonesia pada impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) sebesar 7 juta ton per tahun. Padahal, Indonesia dikenal memiliki sumber gas alam yang melimpah. Namun, kondisi ini menyebabkan keluarnya devisa hingga Rp 137 triliun per tahun, dimana Rp 80-87 triliun di antaranya merupakan subsidi dari pemerintah.

Fakta Kebutuhan dan Produksi LPG di Indonesia

Bahlil memaparkan bahwa kebutuhan LPG Indonesia mencapai 8,6 juta ton per tahun. Sedangkan kapasitas produksi LPG dalam negeri hanya sebesar 1,9 juta ton, namun realisasi produksinya berkisar antara 1,6 hingga 1,7 juta ton. Oleh karena itu, Indonesia harus mengimpor sekitar 7 juta ton LPG setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan domestik.

"Kebutuhan kita LPG 8,6 juta ton per tahun. Produksi kita kapasitas terpasang 1,9 juta (ton), tapi yang bisa produksi hanya 1,6-1,7 juta, maksimum. Jadi, kita impor 7 juta ton per tahun," jelas Bahlil dalam acara Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa, Sabtu (2/5/2026).

Alasan Ketergantungan Impor LPG Meski Gas Melimpah

Salah satu pertanyaan besar yang muncul adalah mengapa Indonesia harus impor LPG dalam jumlah besar padahal gas alam di dalam negeri cukup melimpah bahkan sampai ekspor. Bahlil menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh komposisi gas alam Indonesia yang berbeda dengan kebutuhan LPG.

LPG terutama terdiri dari C3 (propana) dan C4 (butana) sebagai bahan baku utama. Sedangkan gas alam Indonesia didominasi oleh C1 (metana) dan C2 (etana), sementara kandungan C3 dan C4 sangat kecil.

"Gas kita nggak pernah impor lagi loh. Gas itu sudah semuanya industri dalam negeri, bahkan kita ekspor 30% dari total lifting gas kita. Cuman kenapa LPG kita impor? Karena LPG itu bahan bakunya C3, C4. Gas kita itu C1, C2. Sementara C3, C4 ini kecil," tambah Bahlil.

Inovasi Energi: DME dan CNG sebagai Alternatif LPG

Untuk mengurangi ketergantungan impor LPG, Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mengembangkan alternatif bahan bakar lain, salah satunya adalah Dimethyl Ether (DME). DME merupakan gas turunan yang bisa diproduksi dari berbagai bahan baku seperti batu bara dan gas alam.

Proyek pembuatan DME sudah dimulai dengan peletakan batu pertama di Muara Enim, Sumatera Selatan.

Selain DME, Compressed Natural Gas (CNG) juga menjadi opsi pengganti LPG. CNG sudah banyak digunakan di beberapa restoran dan dapur makan bergizi gratis (MBG). Namun, bentuk kemasan seperti tabung LPG 3 kilogram belum tersedia, sehingga pemerintah berencana memperluas penggunaan CNG di masa depan.

"Untuk yang 3 kilogramnya ini baru mau dibuat dan ini kosnya lebih murah 30-40%. Ini juga tantangannya banyak. Saya bilang tidak ada urusan untuk efisiensi, kebaikan dan pelayanan rakyat apapun kita pertaruhkan untuk kita wujudkan agar kita mandiri," pungkas Bahlil.

Subsidi dan Dampak Ekonomi dari Impor LPG

Subsidi LPG yang mencapai Rp 80-87 triliun menunjukkan besarnya beban fiskal yang harus ditanggung negara agar harga LPG tetap terjangkau masyarakat. Ketergantungan impor LPG juga membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga pasar internasional yang dapat mempengaruhi stabilitas harga energi domestik.

• Devisa keluar besar: Rp 137 triliun per tahun untuk impor LPG.
• Subsidi pemerintah: Rp 80-87 triliun per tahun.
• Kebutuhan LPG: 8,6 juta ton per tahun.
• Produksi LPG domestik: 1,6-1,7 juta ton per tahun.
• Impor LPG: 7 juta ton per tahun.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pengungkapan Bahlil ini menegaskan bahwa masalah ketergantungan impor LPG bukan hanya soal ketersediaan gas alam di Indonesia, melainkan lebih kepada aspek komposisi gas yang tidak sesuai dengan kebutuhan LPG. Hal ini sekaligus membuka peluang besar bagi pengembangan energi alternatif seperti DME dan CNG yang bisa mengurangi beban impor dan subsidi negara.

Namun, transisi ke energi alternatif ini tidak mudah dan memerlukan investasi besar serta dukungan regulasi yang kuat agar dapat cepat diterapkan secara luas. Pemerintah perlu mempercepat riset dan pembangunan infrastruktur pendukung DME dan CNG, termasuk sosialisasi kepada masyarakat agar penggunaan energi alternatif bisa diterima dan efektif mengurangi ketergantungan LPG impor.

Ke depan, perkembangan teknologi dan kebijakan energi yang proaktif akan menjadi kunci bagi Indonesia untuk mencapai kemandirian energi, mengurangi subsidi yang membebani APBN, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Perkembangan terbaru dapat terus diikuti melalui sumber-sumber berita terpercaya seperti detikFinance dan media energi lainnya.