Palantir dan AI: Menguak Kontroversi dan Pengaruhnya di Kampus Yale

Pada sebuah hari Kamis di bulan April, penulis menyusup ke salah satu gedung di ujung utara kampus Yale dengan bantuan seorang mahasiswa. Di lantai 14, Palantir Foundation — sebuah think tank yang dikelola oleh sejumlah eksekutif senior perusahaan perangkat lunak Palantir — tengah menyelenggarakan Forum Tahunan Atlantic and Pacific yang ke-3, bersama dengan Jackson School of Global Affairs, Yale. Acara ini tidak dipublikasikan secara luas dan hanya mengundang mahasiswa terpilih, tanpa ada tanda atau poster resmi di lobi gedung.

Palantir dikenal luas sebagai simbol negara pengawasan Amerika yang terus berkembang. Walaupun produk mereka terlihat biasa — perangkat lunak untuk mengelola dan menganalisis data — dalam praktiknya teknologi ini memiliki dampak besar, seperti membantu militer menentukan target serangan dan mendukung ICE dalam memilih sasaran deportasi berdasarkan data dari berbagai sumber, seperti Medicaid dan ponsel yang disita.

CEO Palantir, Alex Karp, bahkan secara terbuka mendukung sikap agresif perusahaan. Dalam sebuah wawancara dengan Fast Company, ia mengatakan bahwa satu-satunya cara menyelamatkan Barat dan menghentikan perang adalah dengan "menakuti habis musuh-musuh kita." Karp pernah berfantasi tentang menggunakan drone untuk menyemprotkan "urin bercampur fentanyl" kepada para analis yang mengkritik perusahaan dan bahkan menjual kaos bertuliskan "Tidak Ada Rahasia."

Suasana Forum dan Partisipan

Reputasi Palantir yang kontroversial membuat mereka kurang populer di kalangan mahasiswa Yale, bahkan pemerintah mahasiswa baru-baru ini mendesak universitas agar menarik investasinya dari perusahaan ini. Namun Forum Atlantic and Pacific menjadi wadah bagi pendukung dan calon pendukung ide Karp untuk berkumpul. Peserta terdiri dari staf Departemen Luar Negeri, profesor Yale, karyawan Palantir, termasuk Bill Rivers dari Corporate Affairs, serta para pemikir dan anggota Council on Foreign Relations seperti Gordon M. Goldstein dan Alan Raul.

Beberapa mahasiswa yang hadir merupakan murid Ted Wittenstein, pengajar Yale yang menjadi penyelenggara acara ini. Mereka mengakui bahwa undangan diberikan juga karena mereka tidak akan melakukan protes. Beberapa mahasiswa datang dengan harapan mendapat pekerjaan di Palantir, sementara yang lain tertarik pada tema konferensi tentang "Kekuatan dan Tujuan Negara di Era AI."

Diskusi dan Pandangan Konservatif

Wittenstein membuka acara dengan menyatakan perlunya lebih banyak forum yang mendorong keberagaman intelektual di tengah politik yang hiper-partisan. Namun, narasumber yang hadir mayoritas adalah eksekutif Palantir, intelektual konservatif, dan alumni komunitas intelijen, sehingga suasana terasa cukup tertutup dan selaras dengan pandangan tertentu.

Sesi pertama membahas "Pekerjaan, Tujuan, dan Kebahagiaan Manusia di Era AI" dengan pembicara Roger Kimball dan R.R. Reno, editor konservatif dari The New Criterion dan First Things. Mereka menepis ketakutan generasi muda terhadap AI yang dianggap dapat membuat mereka "useless" dan menghilangkan makna kerja atau belajar. Reno menyebut kekhawatiran ini sebagai "doomerisme" dan "nihilisme," membandingkannya dengan isu perubahan iklim yang menurutnya sudah selesai.

Ketika ditanya soal kemungkinan AI menciptakan kelas bawah permanen yang mengumpulkan kekayaan hanya bagi sedikit elit di Silicon Valley, Kimball menjawab dengan metafora "pasang surut yang mengangkat semua kapal," sementara Reno mengutip Alkitab bahwa "orang miskin akan selalu ada." Ia membayangkan munculnya "aristokrasi intelektual" yang mengendalikan pemikiran baru untuk AI, sementara yang lain hanyalah konsumen.

Dalam konteks pendidikan, Kimball mengkritik universitas yang dinilai teralihkan dari tujuan utamanya oleh "keprihatinan performatif terhadap keadilan sosial." Ia menyebut lulusan sastra klasik Princeton saja sudah tidak bisa membaca bahasa Latin, menandakan kemunduran pendidikan humanistik yang kini mulai bergerak keluar dari universitas.

Visi Palantir tentang Teknologi dan Negara

Karp dan Nicholas Zamiska, direktur urusan korporat Palantir yang juga pembicara, dalam buku mereka The Technological Republic mengkritik Silicon Valley yang kehilangan arah pasca Perang Dingin karena menjauh dari kepentingan publik. Mereka menuding universitas sebagai sumber kemunduran ini, dengan Stanford yang menghapus syarat Kuliah Sejarah Peradaban Barat pada 1968 dan generasi pembangun internet yang menolak peran negara.

Mereka memandang moto Google "Don't be evil" sebagai contoh sikap moral yang terlalu sederhana dan menghindari tantangan nyata dalam dunia penuh ketidaksempurnaan. Palantir memilih jalur berbeda dengan menerima "kerumitan" dan mendukung kemitraan erat antara negara dan industri perangkat lunak.

Di era Trump, strategi ini sangat menguntungkan. Pendapatan Palantir tumbuh 93 persen tahun lalu, menjadikannya salah satu dari 20 perusahaan Amerika paling bernilai. Kontrak pemerintah yang besar termasuk $30 juta dari ICE untuk platform deportasi ImmigrationOS, $10 miliar dari Angkatan Darat, $1,3 miliar dari Pentagon untuk perangkat lunak pelabelan gambar drone Maven, dan hampir $448 juta dari Angkatan Laut.

Saham Palantir kini naik lebih dari tiga kali lipat sejak sebelum Pemilu 2024. Presiden bahkan memuji kemampuan perusahaan di media sosialnya, menegaskan hubungan erat antara kekuasaan politik dan Palantir.

Debat tentang Regulasi AI dan Masa Depan Pemerintahan

Dalam forum tersebut, pandangan para pembicara tentang regulasi AI bervariasi dari skeptis hingga menolak. Zamiska menolak menetapkan batas regulasi yang jelas dan menginginkan kemitraan publik-swasta yang lebih dalam dan terintegrasi. Dean Ball, mantan penasihat Trump dan penulis AI Action Plan, menganggap sebagian besar undang-undang terkait AI di negara bagian sebagai tidak perlu, kecuali yang menyangkut risiko bencana AI.

Ball mengemukakan bahwa AI bisa menggantikan Mahkamah Agung bahkan pemerintah AS suatu saat nanti, dengan institusi masa depan yang bersifat "mesin" dan bukan manusia. Ia mengaku sebagai "techno-optimist dan institutional pessimist," dan menegaskan keunggulan AS atas China dalam AI karena jumlah dan kualitas komputer yang dimiliki AS.

Elliot Gaiser, asisten jaksa agung di Office of Legal Counsel, lebih berhati-hati tentang menyerahkan tata kelola kepada mesin karena itu tidak akan nyaman bagi "rakyat berdaulat." Namun, ia mengusulkan teori hukum yang memberi presiden kewenangan luas menggunakan Defense Production Act untuk membangun pusat data dan mengesampingkan hukum negara bagian demi pertahanan nasional — sebuah kebijakan yang memicu kekhawatiran aktivis lingkungan.

Meskipun demikian, tidak semua pihak di forum mendukung kebijakan pemerintahan. Ball menyebut sengketa dengan Anthropic "kontraproduktif," sementara Jenderal Timothy Haugh menilai pengawasan domestik bukan tugas departemen mereka. Gaiser tidak berkomentar soal litigasi yang sedang berjalan.

Realita Mahasiswa dan Moralitas dalam Dunia Kerja

Saat sesi istirahat, penulis berbaur dengan mahasiswa. Mayoritas memberikan penilaian negatif terhadap Palantir karena kekhawatiran moral dan akses informasi ke militer AS. Namun, kenyataan lapangan menunjukkan bahwa tawaran pekerjaan di Palantir bisa menjadi pilihan pragmatis bagi mereka yang sulit mendapatkan pekerjaan lain, meski moralitas perusahaan dipertanyakan.

Seorang mahasiswa baru mengakui bahwa "pekerjaan adalah pekerjaan," dan ketika pilihan terbatas, banyak yang terpaksa menerima tawaran tersebut sebagai peluang hidup. Fenomena ini menggambarkan dilema etika yang dihadapi generasi muda di tengah dominasi perusahaan teknologi kontroversial seperti Palantir.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, forum rahasia Palantir di Yale ini menunjukkan bagaimana perusahaan teknologi yang kontroversial berupaya membangun narasi dan jaringan pengaruh di kalangan elit akademik dan pemerintahan. Mereka tidak hanya mempromosikan teknologi AI sebagai alat kekuatan negara, tetapi juga meredefinisi hubungan antara sektor publik dan swasta dengan pendekatan yang lebih agresif dan pragmatis.

Namun, pendekatan ini menimbulkan risiko serius bagi kebebasan sipil dan etika penggunaan teknologi, terutama di bidang pengawasan dan penegakan hukum. Ketika kekuatan teknologi semakin terintegrasi dengan negara, pengawasan dan kontrol masyarakat harus menjadi perhatian utama agar tidak terjadi penyalahgunaan yang merugikan publik.

Ke depan, penting untuk mengawasi bagaimana kebijakan AI dan kemitraan publik-swasta ini berkembang, terutama dalam konteks regulasi yang memadai dan transparansi. Keterlibatan mahasiswa dan masyarakat sipil dalam diskusi ini juga krusial agar suara kritis tidak terpinggirkan oleh kekuatan korporasi dan politik.

Untuk informasi lebih lanjut tentang konferensi ini dan dampaknya, lihat laporan asli di New York Magazine dan sumber terpercaya lainnya seperti CNN Indonesia Teknologi.