Penanganan Banjir Palembang Berbasis Kajian Ilmiah dengan Kolam Retensi Terintegrasi

Permasalahan banjir yang kerap terjadi di Palembang mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) untuk merumuskan kebijakan penanganan yang berbasis kajian ilmiah. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan solusi komprehensif dan berkelanjutan dengan mengedepankan optimalisasi infrastruktur serta kolaborasi berbagai pihak.

Kajian Ilmiah Jadi Dasar Kebijakan Penanganan Banjir Palembang

Dalam sebuah audiensi antara Wali Kota Palembang Ratu Dewa dan Lembaga Kajian Pembangunan Sumatera Selatan (LKPSS) pada 5 Mei 2026 di Rumah Dinas Wali Kota, dibahas secara mendalam strategi penanganan banjir yang selama ini menjadi masalah berulang di kota tersebut. Rapat ini menegaskan pentingnya pendekatan sistematis dan terpadu yang mengandalkan data dan kajian ilmiah sebagai landasan kebijakan.

Ketua LKPSS, Rahidin H Anang, memaparkan sejumlah rekomendasi strategis yang sudah dirancang untuk membantu Pemkot dalam mengatasi persoalan banjir dan infrastruktur kota secara keseluruhan.

Optimalisasi Kolam Retensi Terintegrasi sebagai Solusi Utama

Menurut Rahidin, penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial karena kompleksitas persoalan yang melibatkan berbagai faktor, seperti curah hujan tinggi, pasang surut air, dan perilaku masyarakat. Oleh sebab itu, pendekatan yang diusulkan adalah optimalisasi kolam retensi yang saling terhubung secara terintegrasi.

“Pendalaman kolam retensi terintegrasi perlu didukung pemanfaatan teknologi,”

Kolam retensi berfungsi sebagai penampung sementara air hujan yang berlebih sehingga dapat mengurangi limpasan air dan mencegah banjir di daerah pemukiman dan pusat kota. Dengan sistem yang terhubung, air dapat dialirkan secara aman dan terkontrol.

Sinergi Pemerintah, Akademisi, dan Masyarakat Kunci Solusi Berkelanjutan

Wali Kota Ratu Dewa menyatakan apresiasi atas masukan dari LKPSS dan menegaskan bahwa kebijakan penanganan banjir harus dilakukan secara kolaboratif. Ia menilai bahwa sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat merupakan kunci utama untuk menghasilkan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Menurutnya, faktor penyebab banjir tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial, sehingga diperlukan keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Penanganan banjir menjadi prioritas utama dalam pembangunan kota agar Palembang bisa menjadi kota yang lebih tertata dan nyaman.

“Masukan ini akan menjadi perhatian serius dalam langkah kebijakan ke depan,”

Perhatian pada Infrastruktur Pendukung Lainnya

Selain fokus pada banjir, LKPSS juga menyoroti pentingnya penataan infrastruktur lain yang mendukung tata kota, seperti pengelolaan kabel fiber optik dan parkir. Pembenahan infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan publik serta estetika kota Palembang.

Penataan kabel fiber optik yang rapi dan manajemen parkir yang baik bisa mencegah gangguan teknis dan kemacetan, yang selama ini juga menjadi keluhan masyarakat.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, langkah Pemkot Palembang mengadopsi kebijakan berbasis kajian ilmiah merupakan langkah maju dan tepat dalam menghadapi masalah banjir yang sudah menjadi tantangan lama. Pendekatan terintegrasi, khususnya optimalisasi kolam retensi yang saling terhubung, menunjukkan pemahaman bahwa solusi banjir tidak bisa hanya bersifat reaktif atau parsial.

Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi yang konsisten serta sinergi nyata antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Kolaborasi ini harus melampaui sekadar pertemuan formal dan berubah menjadi aksi nyata di lapangan, misalnya dengan sosialisasi, pengawasan, dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna.

Selain itu, pemkot juga perlu mengantisipasi tantangan lain seperti perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan intensitas hujan ekstrem dan kondisi geografis Palembang yang rawan banjir. Penguatan kapasitas kelembagaan dan anggaran juga menjadi faktor penting agar kebijakan ini dapat berjalan optimal.

Ke depan, publik dan pemangku kepentingan harus terus memantau perkembangan kebijakan ini, termasuk progres pembangunan kolam retensi dan hasil evaluasi dampaknya. Transparansi serta partisipasi masyarakat menjadi kunci agar solusi yang diambil benar-benar berkelanjutan dan efektif.

Untuk informasi lebih lengkap dan perkembangan terkini terkait kebijakan penanganan banjir di Palembang, kunjungi situs resmi RRI dan laman berita terpercaya lainnya.