Karantina NTB Pastikan 30 Ribu Sapi Bebas Penyakit Mulut dan Kuku Lewat Uji PCR

Balai Karantina Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan sebanyak 30.147 ekor sapi yang dilalulintaskan ke berbagai daerah di Indonesia bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK). Hal ini terjamin melalui pemeriksaan ketat menggunakan teknologi polymerase chain reaction (PCR) yang akurat dan terpercaya.

Kepala Karantina NTB, Ina Soelistyani, menyampaikan rasa syukur karena sepanjang tahun ini tidak ditemukan sapi yang positif PMK. "Kami bersyukur tahun ini tidak ada temuan sapi yang positif, sehingga tidak ada yang harus ditolak untuk bisa ditransportasikan ke luar daerah," ujarnya dalam wawancara khusus siniar Gerbang Mendengar di kantor ANTARA NTB, Mataram, Rabu.

Pentingnya Teknologi PCR dalam Menjamin Kesehatan Hewan Ternak

Penggunaan teknologi PCR menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga ketertelusuran dan kesehatan hewan ternak. Dengan metode ini, asal-usul sapi dan status kesehatannya dapat terdata secara akurat berdasarkan hasil uji laboratorium yang sah.

Balai Karantina NTB menggunakan hasil pemeriksaan PCR sebagai dasar penerbitan Laporan Hasil Uji, dokumen resmi yang membuktikan bahwa hewan ternak telah melewati prosedur karantina ketat dan aman untuk dilalulintaskan ke luar daerah.

Distribusi Sapi NTB ke Berbagai Wilayah Indonesia

Sepanjang periode 1 Januari hingga 5 Mei 2026, NTB mengirimkan sebanyak 30.147 ekor sapi ke berbagai wilayah di Indonesia. Wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) menjadi penyerap terbesar dengan total pengiriman mencapai 26.239 ekor sapi dalam 1.067 kali pengiriman.

Sementara itu, distribusi ke wilayah non-Jabodetabek tercatat sebanyak 3.908 ekor sapi dalam 49 kali pengiriman. Aktivitas pengiriman tertinggi terjadi pada April 2026, dengan jumlah mencapai 18.756 ekor sapi dari 811 kali pengiriman.

Menurut Ina, pengiriman sapi ke luar daerah dimulai sekitar 10 hari setelah Idul Fitri. Musim puncak pengiriman biasanya terjadi pada April, seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha.

"Kami lihat kebutuhan di Jabodetabek kurang lebih menurut hitungan BPS antara 20 ribu sampai 25 ribu ekor sapi. Tahun ini kebutuhan naik, ternyata NTB bisa pasok ke Jabodetabek sampai 26 ribu ekor sapi," jelas Ina.

Ajakan untuk Konsumen Cerdas dalam Membeli Hewan Kurban

Ina juga mengimbau masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas dengan membeli hewan kurban yang sudah melalui proses pemeriksaan kesehatan resmi. Baik oleh Balai Karantina maupun dinas peternakan setempat.

Konsumen disarankan menanyakan dan memastikan dokumen kesehatan hewan sebelum membeli kurban untuk perayaan Idul Adha pada 27 Mei 2026 mendatang. Jika hewan kurban berasal dari luar daerah, dokumen hasil pemeriksaan harus berasal dari Balai Karantina. Untuk hewan kurban dalam daerah, pemeriksaan dilakukan oleh dinas peternakan setempat.

"Yakinkan ketika membeli siapa yang memberikan penjaminan untuk kesehatan ternak tersebut. Itu yang paling utama bagi pembeli yang hendak membeli hewan kurban," pungkas Ina.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, keberhasilan Balai Karantina NTB dalam menjamin kesehatan lebih dari 30 ribu ekor sapi bebas penyakit mulut dan kuku merupakan pencapaian penting yang berdampak besar bagi ketahanan pangan nasional dan stabilitas pasar daging sapi. Langkah ini memperlihatkan bahwa teknologi PCR bukan sekadar alat diagnostik, tetapi juga instrumen vital dalam mengendalikan penyebaran penyakit hewan yang berpotensi merugikan ekonomi peternakan.

Selain itu, dominasi NTB sebagai pemasok utama sapi ke Jabodetabek memperkuat posisi NTB sebagai pusat produksi ternak strategis di Indonesia. Namun, publik dan pemangku kepentingan harus terus mengawasi agar prosedur karantina dan pemeriksaan kesehatan tidak dilonggarkan terutama menjelang musim kurban, agar potensi penyebaran PMK dari daerah lain dapat diminimalisir.

Konsumen juga memegang peran penting dalam menjaga kualitas dan keamanan daging sapi yang dikonsumsi. Dengan menuntut transparansi dokumen kesehatan hewan, masyarakat dapat membantu memperkuat sistem pengawasan dan meminimalisir risiko kesehatan masyarakat. Laporan lengkap Balai Karantina NTB menunjukkan bahwa pengawasan ketat ini adalah contoh terbaik bagaimana teknologi dan regulasi dapat berjalan beriringan untuk mendukung industri peternakan nasional.

Ke depan, perkembangan teknologi diagnostik dan peningkatan kapasitas laboratorium karantina harus terus didorong agar Indonesia mampu merespons cepat berbagai ancaman penyakit hewan yang berpotensi menimbulkan krisis pangan dan ekonomi. Masyarakat dan pelaku usaha juga harus semakin cerdas dan kritis dalam memilih dan menggunakan produk hewan kurban yang sehat dan aman.