Kecelakaan Bus ALS Kembali Terjadi, Pengamat Desak Perbaikan Sistem Transportasi

Kecelakaan bus ALS kembali terjadi di ruas Jalan Lintas Sumatra, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musi Rawas Utara pada Rabu siang, 6 Mei 2026. Insiden tragis ini menewaskan sedikitnya 16 orang, mengingatkan kembali pada rentetan kecelakaan serupa yang sudah sering melibatkan bus ALS dalam hampir satu dekade terakhir.

Menurut catatan, setidaknya telah terjadi sembilan kecelakaan bus ALS dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun. Peristiwa ini memunculkan kembali perdebatan mengenai pengawasan dan penegakan aturan di sektor transportasi umum, khususnya angkutan lintas provinsi.

Pengamat Dorong Penyelidikan dan Penegakan Aturan Ketat

Pengamat transportasi publik sekaligus Ketua Inisiatif Strategis Transportasi (Instran), Budi Susandi, menegaskan pentingnya dilakukannya penyelidikan khusus atas kecelakaan ini. Ia menilai kecelakaan yang berulang kali menimpa bus ALS menunjukkan adanya celah besar dalam pengelolaan perusahaan transportasi tersebut.

"Kecelakaan bus ALS ini kerap terjadi. Berarti ada celah dari sisi perusahaan penyedia layanan transportasi. Harus diselidiki permasalahannya ada di mana," ujar Budi kepada Metrotvnews.com.

Lebih lanjut, Budi menegaskan bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki regulasi yang cukup kuat untuk mencegah kecelakaan, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2026 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum. Namun, regulasi tersebut tidak cukup jika tidak diimplementasikan dan diawasi dengan ketat.

"Kita sudah memiliki aturan yang kuat. Tinggal dijalankan saja serta diawasi secara ketat pelaksanaannya," jelasnya.

Celah Pelanggaran dan Kebutuhan Pengawasan Ketat

Budi mengungkapkan bahwa meskipun aturan sudah ada, celah pelanggaran masih marak terjadi. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sering menyalahgunakan situasi, sehingga terjadi pelanggaran keselamatan yang berujung kecelakaan.

Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah agar tidak hanya meningkatkan pengawasan, tetapi juga melakukan tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran, termasuk pencabutan izin operasional perusahaan jika diperlukan.

• Pengawasan ketat harus dilakukan secara rutin dan menyeluruh.
• Penindakan tegas terhadap pelanggaran harus menjadi prioritas.
• Pencabutan izin perusahaan yang tidak memenuhi standar keselamatan harus dipertimbangkan.

Perbaikan Sistem dan Sumber Daya Manusia

Terkait perbaikan yang harus dilakukan, Budi menyoroti tiga aspek utama, yaitu perawatan kendaraan, sistem manajemen perusahaan, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) sopir.

1. Perawatan: Bengkel harus dapat melakukan perawatan angkutan umum secara optimal, tidak hanya dari sisi fasilitas, tetapi juga tenaga ahli. Budi menyarankan penggunaan tenaga lulusan SMK yang sudah tersertifikasi sebagai mekanik.
2. Perusahaan: Perusahaan wajib membangun sistem yang baik, mematuhi aturan keselamatan, dan meningkatkan kapasitas SDM, termasuk sopir. Penjadwalan kerja harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan sopir agar terhindar dari kelelahan.
3. Sumber Daya Manusia: Sopir harus memiliki kemampuan dan pengalaman mumpuni, terutama dalam mengendalikan kecepatan pada jalur arteri yang menantang seperti yang dilalui bus ALS.

"Di jalan arteri sopir harus memiliki kemampuan dan pengalaman mumpuni terutama menyesuaikan kecepatan dengan medan yang dilalui," tuturnya.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kecelakaan bus ALS yang berulang kali terjadi bukan sekadar masalah teknis, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem pengawasan dan implementasi aturan di sektor transportasi umum. Meski regulasi sudah ada, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan membuat pelanggaran keselamatan masih sering terjadi.

Jika tidak ada perubahan signifikan dalam pengawasan dan penegakan aturan, maka risiko kecelakaan serupa akan terus menghantui masyarakat pengguna transportasi umum, terutama yang melintasi jalur-jalur rawan di Sumatra. Pemerintah harus segera mengambil langkah sistemik dan berkelanjutan untuk memastikan keselamatan perjalanan publik.

Perhatian khusus juga harus diberikan pada peningkatan kapasitas SDM sopir dan manajemen perusahaan agar tidak hanya mengutamakan profit, tetapi juga keselamatan penumpang. Ini adalah momentum penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem transportasi umum di Indonesia.

Untuk informasi dan update perkembangan selanjutnya, terus pantau berita transportasi di media terpercaya.