Delpedro Divonis Bebas: ISESS Kritik Polisi soal Kriminalisasi Hukum

Jakarta – Vonis bebas terhadap Delpedro Marhaen dan rekan-rekannya oleh majelis hakim kembali menimbulkan sorotan tajam terhadap pola penegakan hukum di Indonesia. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai bebasnya Delpedro menjadi bukti nyata bahwa hukum kerap kali disalahgunakan sebagai alat kriminalisasi.

Kritik Terhadap Standar Penangkapan Polisi

Bambang mengungkapkan bahwa kasus ini menunjukkan adanya masalah serius dalam standar penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian. Menurutnya, penangkapan yang dilakukan tanpa adanya bukti kuat justru berpotensi mengubah fungsi hukum menjadi alat kriminalisasi yang merugikan masyarakat.

"Vonis bebas dalam kasus Delpedro menunjukkan ada problem dalam standar penangkapan. Jika aparat terlalu cepat menangkap tanpa basis bukti yang kuat, penegakan hukum berisiko berubah menjadi kriminalisasi," ujar Bambang kepada Kompas.com, Minggu (8/3/2026).

Lebih lanjut, Bambang menegaskan bahwa kesalahan ini bukan hanya sekadar "salah tangkap", melainkan juga mencederai kredibilitas institusi kepolisian yang seharusnya menjaga keadilan dan keamanan masyarakat.

Bebasnya Delpedro Konfirmasi Asumsi Masyarakat

Menurut Bambang, vonis bebas Delpedro dan kawan-kawan sejalan dengan asumsi publik yang selama ini menyatakan bahwa hukum bisa menjadi alat kriminalisasi. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia.

Berikut beberapa poin penting terkait kasus ini yang perlu diperhatikan:

• Penangkapan tanpa bukti kuat yang dilakukan polisi terhadap Delpedro dan aktivis lain pada kasus demo Agustus 2025.
• Vonis bebas oleh hakim karena tidak terbukti adanya penghasutan dalam demonstrasi tersebut.
• Penguatan persepsi masyarakat bahwa hukum bisa dipakai untuk menekan kelompok tertentu secara tidak adil.
• Ancaman terhadap kredibilitas kepolisian jika praktik penangkapan tanpa dasar kuat terus berlanjut.

Dampak dan Implikasi bagi Penegakan Hukum

Kasus Delpedro merupakan cerminan tantangan besar dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait perlakuan terhadap aktivis dan pengkritik pemerintah. Jika aparat kepolisian tidak memperbaiki standar dan prosedur penangkapan, maka:

1. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat keamanan semakin menurun.
2. Potensi terjadinya kriminalisasi politik dan pelanggaran hak asasi manusia meningkat.
3. Risiko konflik sosial dan ketegangan politik yang berkepanjangan semakin besar.

Karena itu, penting bagi institusi kepolisian untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik penangkapan dan penyidikan agar tidak menimbulkan kesan penyalahgunaan wewenang.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, vonis bebas terhadap Delpedro Marhaen bukan hanya kemenangan hukum bagi seorang aktivis, tetapi juga alarm keras bagi sistem penegakan hukum di Indonesia. Kasus ini mencerminkan kegagalan institusi kepolisian dalam memastikan bukti yang cukup sebelum melakukan penangkapan, yang berujung pada kriminalisasi yang tidak berdasar.

Lebih dari itu, kasus ini menunjukkan bagaimana hukum dapat disalahgunakan untuk membungkam suara kritis dan mengintimidasi kelompok protes. Jika tidak ada reformasi dan pengawasan ketat, praktik seperti ini dapat terus merusak demokrasi dan meredam kebebasan berpendapat di tanah air.

Ke depan, publik dan pemangku kebijakan harus menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dari aparat penegak hukum. Reformasi prosedur dan pelatihan yang berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia adalah jalan satu-satunya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Kasus Delpedro harus menjadi titik balik yang serius bagi penegakan hukum di Indonesia agar tidak lagi menjadi alat kriminalisasi politik.

Tetap ikuti perkembangan terbaru kasus dan reformasi hukum di Indonesia hanya di sini.