Rupiah Anjlok ke Rp17.664 Saat Ekonomi Tumbuh 5,61 Persen, DPR Soroti Ketidaknormalan

Nilai tukar rupiah anjlok ke level Rp17.664 per dolar AS pada perdagangan Senin (18/5/2026), menjadi titik terlemah sepanjang sejarah. Anjloknya rupiah ini menjadi sorotan tajam Anggota Komisi XI DPR RI, Primus Yustisio, terutama karena kondisi ini terjadi bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih terbilang kuat di kuartal I 2026, yaitu sebesar 5,61 persen.

Dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Bank Indonesia (BI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Primus menyampaikan keprihatinannya terkait kondisi yang dinilai anomali tersebut. Menurutnya, pelemahan rupiah yang terjadi sangat tajam dan tidak sejalan dengan tren pertumbuhan ekonomi yang positif.

"Pertumbuhan ekonomi kita 5,61 persen, tetapi nilai tukar rupiah kita jeblok, bahkan sekarang ada di level rekor terendah terhadap dolar," ujar Primus saat rapat kerja, Senin (18/5).

Pelemahan Rupiah Terhadap Hampir Semua Mata Uang Utama

Lebih lanjut, Primus menyatakan bahwa pelemahan rupiah bukan hanya terjadi terhadap dolar AS, tetapi hampir terhadap seluruh mata uang utama dunia. Beberapa mata uang yang disebut mengalami penguatan terhadap rupiah antara lain dolar Singapura, dolar Australia, ringgit Malaysia, rial Arab Saudi, dolar Hong Kong, dan euro Eropa.

Hal ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap rupiah bukan sekadar masalah domestik, melainkan juga dipengaruhi oleh kondisi global yang membuat rupiah kehilangan daya saingnya di pasar valuta asing.

Kritik Terhadap Bank Indonesia dan Seruan Pengunduran Diri

Primus Yustisio menilai bahwa Bank Indonesia telah kehilangan kepercayaan publik dan kredibilitas di mata pasar. Ia bahkan menyatakan bahwa BI telah mengabaikan tanggung jawabnya dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

"Menurut saya pribadi Bank Indonesia saat ini sudah menghilangkan trust (kepercayaan), Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya," katanya.

Atas kondisi ini, Primus menyarankan kepada Gubernur BI, Perry Warjiyo, untuk bersikap gentleman dengan mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral.

"Kadang kalau kita mengambil tindakan gentleman itu bukan penghinaan. Mungkin saatnya bapak mengundurkan diri, tidak ada salah," ujarnya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan bahwa pengunduran diri seorang gubernur bank sentral ketika gagal menjalankan tugasnya adalah hal yang umum di negara-negara maju seperti Korea dan Jepang.

Rekor Pelemahan Rupiah dan Implikasi Ekonomi

Data dari Bloomberg menunjukkan rupiah melemah 67 poin atau 0,38 persen ke posisi Rp17.664 per dolar AS pada pukul 13.20 WIB, setelah sebelumnya dibuka di level Rp17.630 per dolar AS.

Level ini bahkan melampaui rekor pelemahan rupiah saat krisis moneter 1998 yang sempat menyentuh sekitar Rp16.800 per dolar AS, menandakan tekanan berat yang dihadapi mata uang domestik saat ini.

• Pelemahan rupiah secara signifikan berpotensi meningkatkan biaya impor dan inflasi.
• Investor asing mungkin akan semakin berhati-hati, berpotensi memicu aliran modal keluar.
• Ketidakstabilan nilai tukar dapat mengganggu perencanaan bisnis dan investasi di dalam negeri.

Selain itu, pelemahan nilai tukar ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan BI dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kondisi anjloknya rupiah di tengah pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat mengindikasikan adanya ketidakseimbangan makroekonomi yang serius. Rupiah yang melemah secara tajam terhadap hampir semua mata uang utama bukan hanya persoalan nilai tukar, tapi juga mencerminkan hilangnya kepercayaan pasar terhadap fundamental ekonomi Indonesia.

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memegang peran krusial dalam menjaga stabilitas nilai tukar, inflasi, dan sistem keuangan. Kritik keras dari DPR terutama terkait kredibilitas BI harus menjadi sinyal bagi pemerintah dan otoritas terkait untuk mengevaluasi kebijakan dan komunikasi mereka. Jika tidak, pelemahan rupiah bisa memperburuk risiko inflasi dan menghambat investasi.

Ke depan, publik dan pelaku pasar harus memantau langkah strategis BI dan pemerintah dalam menstabilkan rupiah, seperti intervensi pasar, kebijakan suku bunga, atau reformasi struktural. Transparansi dan respons cepat sangat diperlukan agar kepercayaan dapat dipulihkan dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

Situasi ini juga mengingatkan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar tidak terjadi disonansi yang justru memperparah volatilitas nilai tukar. Terus ikuti perkembangan terbaru untuk memahami dinamika ekonomi Indonesia yang sedang mengalami periode penuh tantangan ini.