DPR Pertanyakan Penerimaan BI Rp66,65 Triliun Saat Rupiah Tertekan

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti besarnya penerimaan anggaran operasional Bank Indonesia (BI) dari pos Hasil Pengelolaan Aset Valas (HPAV) yang mencapai Rp66,65 triliun pada akhir kuartal IV-2026. Penerimaan ini mengalami pertumbuhan sebesar 212,25% dibandingkan periode sebelumnya, namun justru terjadi pada saat nilai tukar rupiah mengalami tekanan.

Realisasi HPAV sendiri berasal dari pendapatan bunga atau kupon Surat Berharga Syariah Negara (SSB), bunga deposito, dan giro milik BI. Ketua Komisi XI DPR, M. Misbakhun, mempertanyakan adanya kemungkinan bahwa pelemahan rupiah sengaja dibiarkan untuk meningkatkan pendapatan BI dari aset valas tersebut.

"Artinya apa di saat rupiah mengalami tekanan justru BI penerimaannya paling besar. Lha ini menjadi pertanyaan kita semua, apakah rupiah ini dibiarkan melemah supaya penerimaan BI besar?" kata Misbakhun.

Tekanan Rupiah dan Ketidaksesuaian Asumsi Nilai Tukar

Menurut catatan DPR, sejak tahun 2022, realisasi nilai tukar rupiah terus meleset dari asumsi yang diharapkan pemerintah. Misbakhun menyebutkan bahwa asumsi makro pada 2025 sebesar Rp16.000 per dolar AS tidak tercapai, dan realisasinya bahkan mencapai Rp16.865 per dolar AS. Hal ini menyebabkan negara harus menanggung beban berat akibat ketidaksesuaian asumsi tersebut.

Ketidaksesuaian nilai tukar ini berdampak langsung pada membengkaknya subsidi energi, terutama untuk bahan bakar minyak (BBM) dan LPG yang sebagian besar harus diimpor. Beban subsidi yang meningkat tentu menjadi tantangan besar bagi keuangan negara.

"Ada harga BBM yang harus kita impor, gas LPG harus impor, besaran ongkos negara luar biasa untuk memberikan bantalan subsidi energi, BBM dan LPG," ujar Misbakhun.

DPR Pertanyakan Kinerja BI di Tengah Kondisi Ekonomi yang Sulit

Misbakhun juga menyoroti bahwa walaupun realisasi penerimaan HPAV melebihi target 100%, hal ini tidak bisa dianggap sebagai sebuah prestasi. Menurutnya, penerimaan besar dari HPAV ini justru mencerminkan kondisi yang kurang ideal di pasar valuta asing dan nilai tukar rupiah.

"Angka di atas seratus ini bukan prestasi kalau kita melihat situasi sebenarnya. Ini angka yang bicara Pak...fantastis Pak kinerja 212%," ungkapnya.

Implikasi Kebijakan Nilai Tukar dan Subsidi Energi

• Tekanan nilai tukar rupiah menyebabkan biaya impor BBM dan LPG membengkak.
• Subsidi energi menjadi beban berat bagi APBN akibat pelemahan rupiah yang tidak sesuai asumsi makro.
• Penerimaan BI dari HPAV meningkat tajam karena pendapatan bunga dari aset valas yang dimiliki.
• Ketidaksesuaian antara asumsi nilai tukar dan realisasi menimbulkan pertanyaan soal kebijakan nilai tukar dan dampaknya pada ekonomi nasional.

Sikap DPR ini menandakan adanya kebutuhan mendesak untuk evaluasi kebijakan moneter dan fiskal, terutama terkait pengelolaan nilai tukar dan beban subsidi energi.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pertanyaan DPR terhadap Bank Indonesia bukan sekadar soal angka penerimaan HPAV yang besar, namun lebih dalam pada implikasi kebijakan nilai tukar yang mungkin disengaja atau tidak disengaja. Pelemahan rupiah yang berlarut-larut memberikan keuntungan finansial bagi BI melalui pendapatan aset valas, tetapi di sisi lain membebani APBN melalui subsidi energi yang membengkak.

Hal ini menunjukkan adanya ironi kebijakan di mana keuntungan jangka pendek bagi bank sentral berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih luas bagi perekonomian nasional. Jika rupiah terus melemah, inflasi dan ketergantungan impor energi akan semakin meningkat, memperberat beban fiskal.

Ke depan, publik dan pembuat kebijakan perlu mengawasi dengan ketat kebijakan nilai tukar dan langkah BI agar tidak hanya fokus pada pencapaian keuangan internal, tetapi juga memperhatikan dampak makroekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset valas harus diperkuat agar tidak menimbulkan keraguan publik.

Untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat membaca laporan lengkap di CNBC Indonesia serta mengikuti perkembangan terbaru terkait kebijakan nilai tukar dan subsidi energi di sumber berita terpercaya lainnya.