DPR Sindir Bos BI soal Rupiah Ambrol: Kurs Rp17.845, Indonesia Merdeka?

Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, memberikan sindiran pedas terkait pelemahan nilai tukar rupiah yang sudah menembus Rp17.600 per dolar AS. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi XI DPR bersama Bank Indonesia (BI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Politikus PDI Perjuangan ini menyinggung ejekan di masyarakat yang menyebut jika rupiah mencapai angka Rp17.845 maka Indonesia merdeka. Sindiran ini mengindikasikan keprihatinan publik terhadap kondisi pelemahan rupiah yang dinilai kritis.

Pertanyaan Kritis atas Efektivitas Langkah BI

Harris mengakui bahwa BI telah melakukan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas rupiah, namun ia mempertanyakan efektivitas instrumen tersebut karena rupiah masih terus terdepresiasi.

"Maka pertanyaan kritisnya adalah semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan, tetapi kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi?" tanya Harris.

Menurut Harris, tekanan global memang menjadi faktor utama pelemahan rupiah, namun ia meminta agar pemerintah dan BI juga mengakui adanya masalah serius di dalam negeri.

• Defisit transaksi berjalan Indonesia yang membebani fiskal
• Arus modal asing yang keluar dalam jumlah besar
• Turunnya kepercayaan investor terhadap perekonomian domestik

Harris berharap BI bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dapat menemukan langkah yang tepat agar rupiah tidak melemah lebih dalam lagi.

Langkah BI Menstabilkan Rupiah

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, memaparkan tujuh langkah yang telah dilakukan untuk menguatkan rupiah:

1. Meningkatkan intervensi di pasar valas baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan meningkatkan dosis intervensi, termasuk melalui swap dan hedging.
2. Menaikkan suku bunga instrumen moneter SRBI sebesar hampir 100 basis poin untuk menarik aliran portofolio asing.
3. Membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder guna menjaga likuiditas rupiah dan memastikan intervensi tidak menyebabkan kekeringan likuiditas.
4. Menjaga kecukupan likuiditas pasar uang dan perbankan dengan pertumbuhan uang primer (M0) double digit sesuai koordinasi fiskal-moneter.
5. Memperketat pembelian dolar AS tanpa underlying transaksi, menurunkan batas pembelian dari US$100 ribu menjadi US$50 ribu dan akan menjadi US$25 ribu mulai Juni 2026.
6. Memperluas penggunaan transaksi mata uang lokal (LCT) terutama rupiah-yuan China untuk mengurangi ketergantungan dolar.
7. Memperketat pengawasan terhadap transaksi pembelian dolar dalam jumlah besar oleh bank maupun korporasi untuk mencegah spekulasi.

Perry mengungkapkan bahwa intervensi yang dilakukan telah mengakibatkan penurunan cadangan devisa Indonesia sekitar US$10 miliar, namun sebagian besar intervensi dilakukan melalui instrumen swap dan hedging sehingga cadangan devisa tetap aman berdasarkan standar IMF.

Untuk detail lebih lengkap, informasi ini juga dilaporkan oleh CNN Indonesia.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, sindiran Harris Turino bukan sekadar kritik biasa, melainkan cerminan dari ketidakpuasan yang meluas terhadap pengelolaan nilai tukar rupiah yang dianggap belum optimal. Meski BI sudah berupaya keras dengan berbagai instrumen kebijakan, rupiah yang terus melemah menunjukkan tantangan struktural yang lebih kompleks.

Tekanan global seperti ketidakpastian ekonomi dunia memang tidak bisa dihindari, namun masalah domestik seperti defisit transaksi berjalan dan keluarnya modal asing harus segera diatasi dengan kebijakan fiskal dan reformasi ekonomi yang berani dan terintegrasi. Jika tidak, pelemahan rupiah berpotensi memperburuk inflasi, menaikkan biaya impor, dan menurunkan daya beli masyarakat.

Ke depan, publik perlu mengawasi dengan cermat langkah-langkah BI dan pemerintah dalam menyeimbangkan stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan. Pendekatan yang transparan dan komunikasi yang terbuka sangat penting untuk membangun kepercayaan investor dan masyarakat luas.

Dengan situasi yang dinamis ini, terus ikuti perkembangan terbaru agar dapat memahami bagaimana kebijakan moneter dan fiskal Indonesia akan beradaptasi dan merespons tantangan global dan domestik yang ada.