Perintah Eksekutif Trump Dorong Pemeriksaan Model AI Sebelum Rilis Publik

Gedung Putih berencana mengeluarkan perintah eksekutif pada hari Kamis yang mendorong adanya tinjauan sukarela oleh pemerintah terhadap model kecerdasan buatan (AI) baru sebelum secara resmi dirilis ke publik, menurut sumber yang mengetahui situasi tersebut yang memberi keterangan kepada CNN.

Isi Perintah Eksekutif dan Kerangka Waktu Tinjauan AI

Perintah ini akan mencakup sebuah kesepakatan sukarela di mana perusahaan pengembang AI diwajibkan untuk berbagi model-model canggih mereka kepada pemerintah selama periode tertentu sebelum peluncuran resmi. Masa tinjauan ini menjadi bahan diskusi antara industri dan pemerintahan, dengan salah satu versi perintah eksekutif mengusulkan periode peninjauan selama 90 hari sebelum model tersebut dapat diakses publik. Namun, beberapa perusahaan AI lebih memilih periode yang lebih singkat, seperti 14 hari.

Beberapa perusahaan AI terbesar, termasuk OpenAI dan Anthropic, telah terlibat dalam pembicaraan dengan Gedung Putih terkait perintah ini, menurut dua sumber yang mengetahui diskusi tersebut.

Ancaman Keamanan Siber dan Perlunya Tinjauan Awal

Para ahli memperingatkan bahwa model AI canggih dapat mempercepat serangan siber dengan sangat cepat. Oleh karena itu, tinjauan awal oleh pemerintah diharapkan dapat membantu memitigasi ancaman ini sebelum teknologi tersebut tersebar secara luas.

Satu draf perintah eksekutif dibagi menjadi dua bagian utama:

• Bagian keamanan siber, yang mengusulkan pembentukan clearinghouse sukarela yang dikelola oleh Departemen Keuangan bersama dengan berbagai instansi dan perusahaan AI untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan keamanan pada model AI yang belum dirilis.
• Bagian "covered frontier models", yang mendefinisikan tipe model AI yang akan masuk dalam kerangka kerja sukarela ini dan diatur untuk menjalani periode peninjauan 90 hari sebelum diakses publik.

Selain itu, bagian keamanan siber juga menyerukan peningkatan perekrutan di US Tech Force, sebuah tim insinyur yang bertugas memodernisasi sistem komputer pemerintahan.

Respons dan Pendekatan Perusahaan AI

Gedung Putih memilih untuk tidak berkomentar secara resmi mengenai perintah ini.

Sebelumnya, pemerintahan Trump mengambil pendekatan yang lebih longgar terhadap regulasi AI hingga baru-baru ini ketika Anthropic meluncurkan model Mythos yang diklaim mampu mengeksploitasi kerentanan keamanan siber dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Anthropic belum merilis model Mythos secara publik dan hanya memberikan akses terbatas melalui Project Glasswing, sebuah konsorsium perusahaan yang dikontrol ketat. Anthropic juga bekerja sama erat dengan perwakilan pemerintah federal, negara bagian, dan lokal. Demikian pula, OpenAI memberikan akses awal khusus kepada perusahaan dan pemerintah untuk memperkuat pertahanan siber mereka terhadap potensi ancaman AI.

Langkah Pemerintah dalam Regulasi AI

Departemen Perdagangan melalui National Institute of Standards and Technology (NIST) mengumumkan awal bulan ini bahwa perusahaan teknologi besar akan berbagi versi model AI yang belum dirilis dengan pemerintah untuk evaluasi keamanan nasional dan keselamatan publik. Namun, pengumuman tersebut kini sudah tidak tersedia lagi di situs web resmi Departemen Perdagangan.

Menurut laporan CNN, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengantisipasi dan mengelola risiko yang muncul dari perkembangan pesat teknologi AI (sumber CNN).

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, perintah eksekutif ini menandai perubahan penting dalam kebijakan pemerintah AS terhadap pengembangan dan pengawasan AI. Penggunaan kerangka kerja sukarela mungkin menjadi solusi pragmatis agar pemerintah dapat tetap memantau teknologi baru tanpa menghambat inovasi di industri AI yang sangat dinamis.

Namun, keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif dan itikad baik dari perusahaan AI. Masa peninjauan yang diusulkan selama 90 hari bisa menjadi titik kritis karena terlalu lama dapat memperlambat peluncuran teknologi, sedangkan periode yang terlalu singkat bisa mengurangi efektivitas pemeriksaan keamanan.

Lebih jauh, langkah ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah menyadari potensi risiko keamanan siber yang ditimbulkan oleh AI, termasuk kemungkinan eksploitasi yang dapat merusak infrastruktur kritis dan data sensitif. Ke depan, kita perlu mengamati apakah model pemeriksaan ini akan menjadi standar global atau hanya sebatas kebijakan nasional AS.

Dengan semakin meluasnya penerapan AI dalam berbagai sektor, regulasi dan pengawasan yang tepat akan menjadi kunci agar teknologi ini dapat berkembang secara bertanggung jawab dan aman.