Aturan DHE Tertunda, Purbaya Ungkap Banyak Pebisnis Lobi ke Istana

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, akhirnya angkat bicara terkait penundaan pelaksanaan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) yang sejatinya sudah harus diterapkan sejak awal tahun 2026. Penundaan ini menimbulkan tanda tanya besar, terutama dari para pelaku bisnis dan pengamat ekonomi nasional.

Dalam acara Jogja Financial Festival 2026 yang berlangsung di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, pada Jumat (22/5/2026), Purbaya menyampaikan bahwa banyak pelaku bisnis yang melakukan lobi hingga ke tingkat istana sehingga menyebabkan kebijakan ini bergeser dari jadwal awal.

"Saya duga banyak pelaku bisnis yang melobi sampai ke istana. Jadi bukan Presiden ya, sekeliling-sekelilingnya ada yang memperlambat. Harusnya Januari kan, mundur ke Maret, mundur ke April, sekarang Juni," ujar Purbaya sambil bercanda kepada Chairman CT Corp Chairul Tanjung.

Penundaan Aturan DHE dan Dampaknya

Aturan DHE yang mengatur mekanisme pengelolaan devisa hasil ekspor SDA ini memang sempat mengalami beberapa kali penundaan implementasi. Awalnya dijadwalkan berlaku Januari 2026, kemudian mundur ke Maret, April, dan akhirnya ditetapkan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.

Purbaya menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat nilai tukar rupiah dan mengoptimalkan pengelolaan devisa negara. Ia menjelaskan bahwa selama ini devisa yang masuk dari ekspor SDA tidak berkontribusi signifikan terhadap cadangan devisa (cadev) karena banyak mengalir melalui bank-bank kecil dan langsung keluar negeri.

"Kita lihat devisa kita (selama ini) tidak naik, seakan tidak berfungsi. Setelah dianalisa banyak yang masuk, disalurkan ke bank kecil dengan cepat dan mengurai keluar negeri sehingga dolar kita habis walaupun ekspor surplus, tapi tidak ada ke cadev. Jadi dengan menarik ke bank-bank Himbara kan pengawasannya lebih gampang, main-main kita pecat, jadi DHE itu akan semakin signifikan dan memperkuat nilai tukar rupiah," tegas Purbaya.

Bagaimana DHE Memperkuat Rupiah?

Dengan mewajibkan hasil ekspor SDA disalurkan melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), pemerintah mendapatkan kontrol yang lebih ketat terhadap aliran devisa. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan suplai dolar ke pasar domestik dan memperkuat posisi rupiah.

Purbaya juga menepis kekhawatiran bahwa kebijakan ini akan menyebabkan nilai tukar rupiah anjlok seperti krisis moneter 1998.

"Jadi teman-teman enggak usah takut tuh yang ribut-ribut nilai tukar akan jeblok seperti 1998. Ini akan ada suplai dolar yang signifikan ke ekonomi kita. Jadi rupiah akan menguat," jelasnya.

Reaksi Pelaku Bisnis dan Tantangan Implementasi

Chairul Tanjung, Chairman CT Corp, yang hadir dalam acara tersebut turut mempertanyakan alasan kebijakan DHE ini tertunda. Pernyataan Purbaya tentang lobi pelaku bisnis yang menghambat implementasi membuka tabir dinamika kebijakan ekonomi yang kompleks di Indonesia.

Penundaan ini menunjukkan adanya resistensi dari beberapa pihak yang mungkin merasa kebijakan tersebut mengurangi fleksibilitas dalam pengelolaan devisa mereka. Namun, dari sisi pemerintah, langkah ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan nilai tukar rupiah yang sehat.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, keterlambatan pelaksanaan aturan DHE ini mencerminkan pertempuran kepentingan antara kebutuhan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan kepentingan pelaku bisnis yang selama ini menikmati keleluasaan dalam pengelolaan devisa hasil ekspor.

Penundaan yang terjadi berulang kali juga mengindikasikan perlunya reformasi regulasi yang lebih tegas dan transparan agar kebijakan strategis seperti DHE dapat berjalan tanpa hambatan dari kepentingan kelompok tertentu. Dalam jangka panjang, penerapan aturan ini akan menjadi kunci bagi penguatan rupiah dan peningkatan cadangan devisa Indonesia.

Ke depan, masyarakat dan pelaku usaha perlu mengikuti perkembangan implementasi DHE ini secara cermat. Pemerintah juga harus memastikan pengawasan dan penegakan aturan berjalan efektif agar target penguatan nilai tukar rupiah tercapai tanpa menimbulkan gejolak di pasar.

Untuk informasi lebih lengkap dan update kebijakan DHE, Anda dapat membaca berita aslinya di CNBC Indonesia serta mengikuti analisis dari sumber ekonomi terpercaya seperti Kompas.