Longsor TPST Bantargebang Tewaskan 4 Orang, Pemerintah Siapkan Sanksi Tegas

Insiden longsor gunungan sampah setinggi sekitar 50 meter di Zona IV TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, pada akhir pekan lalu menelan korban jiwa sebanyak empat orang. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyiapkan langkah tegas berupa penegakan hukum untuk memastikan pertanggungjawaban pengelolaan sampah yang berisiko tinggi di lokasi tersebut.

Detail Korban dan Kronologi Longsor TPST Bantargebang

Dalam pernyataannya pada Senin, 9 Maret 2026, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa korban meninggal dunia adalah Enda Widayanti (25), Sumini (60), Dedi Sutrisno (22), dan Iwan Supriyatin (40). Longsor tersebut terjadi akibat gunungan sampah yang selama ini menumpuk dan membebani lokasi TPST Bantargebang.

Hanif menegaskan, kejadian ini seharusnya tidak terjadi jika pengelolaan sampah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. TPST Bantargebang harus menjadi pelajaran penting untuk melakukan perbaikan demi keselamatan jiwa dan kelestarian lingkungan.

Masalah Pengelolaan Sampah dan Risiko Longsor

TPST Bantargebang selama 37 tahun terakhir telah menampung sekitar 80 juta ton sampah. Namun, metode pengelolaan yang selama ini diterapkan menggunakan sistem open dumping dinilai sudah tidak dapat ditoleransi lagi. Sistem ini berisiko tinggi membahayakan keselamatan warga maupun petugas pengelola.

Kondisi overload dan pengelolaan yang tidak memadai menyebabkan risiko longsor semakin besar. Sejarah mencatat bahwa TPST Bantargebang sudah beberapa kali mengalami insiden serupa, antara lain:

• Longsor pada 2003 yang menimbun permukiman warga.
• Runtuhnya Zona III pada 2006 yang menyebabkan korban jiwa dan menimbun puluhan pemulung.
• Amblasnya landasan pembuangan sampah pada Januari 2026 yang menyeret tiga truk sampah ke dasar sungai.

Longsor terkini yang terjadi pada Maret 2026 semakin menguatkan indikasi bahwa TPST Bantargebang mengalami beban berat yang membahayakan lingkungan dan keselamatan manusia.

Penegakan Hukum dan Sanksi Bagi Pelaku Kelalaian

Menanggapi kejadian ini, pemerintah telah melakukan penyidikan dan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sejak 2 Maret 2026 untuk sejumlah lokasi pengelolaan sampah berisiko tinggi, termasuk TPST Bantargebang.

"Pihak yang terbukti lalai dalam pengelolaan lingkungan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," tegas Hanif Faisol Nurofiq.

Ancaman pidana yang disiapkan adalah penjara selama 5 sampai 10 tahun dan denda antara Rp5 miliar hingga Rp10 miliar bagi pihak yang kelalaiannya menyebabkan kematian. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menindak pelanggaran pengelolaan sampah yang membahayakan masyarakat.

Langkah Pembenahan Sistem Pengelolaan Sampah

Selain penegakan hukum, pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah pembenahan sistem pengelolaan sampah di TPST Bantargebang. Salah satunya adalah mengalihkan fungsi TPST Bantargebang menjadi pusat pengelolaan sampah anorganik dengan penguatan pemilahan dari sumber serta optimalisasi fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan.

Strategi ini diharapkan dapat mengurangi beban tumpukan sampah dan meminimalisir risiko longsor dan pencemaran lingkungan yang selama ini menjadi masalah utama di TPST Bantargebang.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, insiden longsor di TPST Bantargebang merupakan alarm keras bagi pemerintah dan masyarakat bahwa pengelolaan sampah secara open dumping dan tanpa pengawasan ketat sudah tidak layak diteruskan, terutama di wilayah yang sangat padat penduduk seperti Bekasi dan Jakarta. Risiko keselamatan dan lingkungan yang mengancam harus menjadi prioritas utama dalam reformasi sistem pengelolaan sampah nasional.

Penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang lalai bukan hanya soal memberikan efek jera, tapi juga memastikan bahwa standar pengelolaan lingkungan ditegakkan secara konsisten. Ini penting untuk mencegah tragedi serupa berulang kembali di masa depan.

Ke depan, pembenahan sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi dan pemisahan sampah sejak dari hulu, seperti yang direncanakan dengan pemanfaatan RDF, harus didukung oleh kebijakan yang kuat dan partisipasi aktif masyarakat. Monitoring dan evaluasi berkala juga sangat diperlukan agar pengelolaan sampah bisa berjalan lebih aman dan berkelanjutan.

Warga dan pemangku kepentingan diharapkan terus mengikuti perkembangan kasus ini serta mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi krisis sampah yang selama ini menjadi tantangan besar di wilayah Jabodetabek.