Hukum Internasional Terancam Lemah dalam Eskalasi Konflik AS-Iran-Israel 2026

Tatanan hukum internasional yang telah dibangun sejak pasca Perang Dunia II kini menghadapi ujian paling berat dalam delapan dekade terakhir. Konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran sepanjang 2024 hingga awal 2026 tidak hanya sekadar insiden bersenjata, melainkan sebuah manifestasi kegagalan mekanisme keamanan kolektif dunia, terutama yang diatur oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Konflik AS-Iran-Israel dan Dampaknya pada Hukum Internasional

Perang bayangan yang sebelumnya terjadi berubah menjadi konfrontasi terbuka antarnegara dengan pertukaran rudal langsung sejak 2024. Ambang batas deterrence hancur, dan norma tidak tertulis yang selama ini menjaga stabilitas kawasan pun runtuh. Dalam Perang 12 Hari tahun 2025, negara-negara besar mulai menafsirkan agresi sebagai tindakan pembelaan diri yang diperluas, membuka preseden berbahaya di mana serangan pre-emptive dilakukan tanpa mandat Dewan Keamanan PBB.

Konflik ini juga memperlihatkan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Meskipun konflik masuk kategori International Armed Conflict (IAC) yang seharusnya tunduk pada Konvensi Jenewa 1949, realitas di lapangan menunjukkan pengabaian perlindungan warga sipil. Contohnya, serangan ke sekolah Shajarah Tayyebeh di Minab menjadi bukti nyata bagaimana warga sipil menjadi korban utama.

Ketidakmampuan Hukum Internasional Melindungi Negara Netral

Tragedi di Selat Hormuz pada Maret 2026, di mana sebuah tugboat berbendera UEA meledak dan menyebabkan kematian tiga WNI, menegaskan bahwa ruang sipil kini berubah menjadi zona perang tanpa aturan jelas. Iran menggunakan argumen aid or assistance untuk membenarkan serangan terhadap infrastruktur negara tetangga seperti Bahrain dan Kuwait, sehingga membingungkan batas antara kombatan dan pihak netral.

Situasi ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum internasional bagi negara-negara netral dan ketidakmampuan mekanisme dunia dalam mencegah eskalasi konflik yang berpotensi meluas.

Peran Dewan Keamanan PBB dan Krisis Kepemimpinan Global

PBB, khususnya Dewan Keamanan, yang seharusnya menjadi penjaga perdamaian dunia, kini justru menjadi arena pertarungan kepentingan. Amerika Serikat rutin menggunakan hak vetonya untuk memblokir resolusi gencatan senjata, memperlihatkan bahwa kepatuhan pada hukum internasional bersifat opsional bagi anggota tetap Dewan Keamanan.

Mekanisme hukum seperti snapback sanctions yang diterapkan pada Agustus 2025 malah menimbulkan perpecahan karena Rusia dan China menilai langkah tersebut cacat hukum. Akibatnya, hukum internasional tidak lagi menjadi aturan bersama tetapi berubah menjadi instrumen perang politik atau lawfare.

Risiko dan Preseden Berbahaya bagi Tatanan Dunia

Fenomena ini membawa kesimpulan suram: tatanan hukum yang berbasis aturan (rules-based order) sedang berada di ambang kehancuran. Piagam PBB memang secara tegas melarang perang agresif, namun efektivitasnya dilumpuhkan oleh struktur kekuasaan yang timpang di Dewan Keamanan.

Tanpa reformasi radikal terhadap hak veto, hukum internasional akan terus menjadi "macan kertas" yang hanya mampu mencatat kehancuran dan penderitaan tanpa kemampuan mencegahnya. Para penjaga keamanan justru menjadi pelaku dalam persaingan kekuasaan yang merusak tatanan hukum itu sendiri.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, eskalasi konflik AS-Iran-Israel pada 2024-2026 bukan hanya masalah regional, tetapi sinyal kegagalan sistem global dalam menegakkan hukum internasional secara konsisten dan adil. Ketika negara-negara besar menggunakan hak veto untuk melindungi kepentingannya, hal ini melemahkan legitimasi PBB sebagai institusi perdamaian dunia.

Preseden serangan pre-emptive tanpa mandat Dewan Keamanan membuka celah bagi negara-negara lain melakukan tindakan serupa, yang dapat memperluas konflik dan meningkatkan risiko perang besar. Selain itu, ketidakmampuan melindungi negara netral dan warga sipil menunjukkan bahwa hukum humaniter internasional perlu diperkuat dan diawasi lebih ketat.

Ke depan, pembaca harus mencermati dinamika reformasi PBB, terutama terkait hak veto dan mekanisme perdamaian. Jika tidak ada perubahan mendasar, dunia akan terus menyaksikan kegagalan hukum internasional yang berujung pada kerusakan stabilitas global dan penderitaan manusia yang semakin masif.

Kita harus tetap waspada dan mendukung upaya penciptaan tatanan dunia yang benar-benar berdasarkan aturan bersama, bukan kekuatan dan kepentingan sepihak.