Banjir Bandar Lampung Makan Korban Jiwa, Pemkot Kritik Pengelolaan Sungai Lamban

Banjir yang melanda Kota Bandar Lampung pada Jumat, 6 Maret 2026, menimbulkan dampak serius, termasuk korban jiwa akibat dua orang dilaporkan hanyut. Peristiwa ini memicu sorotan tajam dari Pemerintah Kota Bandar Lampung serta Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pengelolaan sungai yang dianggap belum optimal.

Banjir di Bandar Lampung: Penyebab dan Dampak

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyatakan bahwa banjir terjadi akibat hujan lebat mendadak dan kerusakan tanggul di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Dalam rapat koordinasi lintas instansi pada 10 Maret 2026, Mirza menegaskan bahwa tanggul jebol menjadi salah satu pemicu utama banjir yang meluas.

“Pertama kami sangat menyayangkan peristiwa banjir kemarin. Memang terjadi hujan sangat lebat secara mendadak, dan ada tanggul yang jebol di Lampung Selatan,” ujar Mirza.

Meski demikian, pemerintah daerah bergerak cepat dengan mengkoordinasikan berbagai pihak seperti Pemkot Bandar Lampung, Pemkab Lampung Selatan, dan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWS) untuk menangani dampak banjir dan melakukan langkah mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang.

Kritik Wali Kota Bandar Lampung terhadap Balai Sungai

Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung yang dinilai lamban dalam menangani persoalan sungai, yang menjadi salah satu penyebab banjir. Ia menegaskan bahwa pengelolaan sungai dan irigasi memang bukan kewenangan pemerintah daerah, melainkan berada di bawah balai sungai.

“Yang namanya sungai, kali, dan irigasi di kota maupun kabupaten itu bukan kewenangan daerah, tapi kewenangan balai,” tegas Eva Dwiana.

Wali kota mengaku telah melakukan beberapa kali pertemuan langsung dengan kepala BBWS, bahkan menawarkan dukungan anggaran dari Pemkot Bandar Lampung agar penanganan sungai bisa segera dilakukan.

• Beberapa kali kunjungan ke kantor BBWS untuk membahas banjir.
• Pertemuan langsung dengan kepala balai beberapa bulan terakhir.
• Penawaran bantuan anggaran dari Pemkot untuk percepatan penanganan sungai.

Penanganan Banjir Harus Komprehensif dan Kolaboratif

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menekankan bahwa masalah banjir bukan hanya menjadi tanggung jawab satu daerah saja, melainkan memerlukan penanganan lintas daerah secara menyeluruh.

“Permasalahan banjir ini bukan hanya masalah satu daerah, bukan hanya wali kota atau kabupaten tertentu. Ini menjadi masalah bersama bagi Provinsi Lampung,” jelas Marindo.

Menurutnya, penanganan harus dilakukan dari hulu hingga hilir sungai dan melibatkan seluruh pihak terkait agar efektif dan berkelanjutan.

Keterangan Kepala BBWS: Normalisasi dan Master Plan Banjir

Kepala BBWS Mesuji Sekampung, Elroy Koyari, menjelaskan bahwa kapasitas sungai di Bandar Lampung sudah menurun akibat pendangkalan, sehingga normalisasi sungai dan peninggian tanggul menjadi langkah penting jangka pendek untuk menekan risiko banjir.

• Normalisasi sungai untuk menambah kapasitas aliran air.
• Peninggian tanggul yang elevasinya sudah rendah.
• Penataan sempadan sungai agar rumah warga tidak terlalu dekat dengan aliran sungai.
• Penyusunan master plan penanganan banjir sebagai langkah jangka panjang.

“Yang paling penting sebenarnya master plan banjir ini belum ada. Kalau sudah ada, kita tahu langkah apa yang harus dilakukan secara menyeluruh,” ungkap Elroy.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, banjir di Bandar Lampung yang memakan korban jiwa ini menunjukkan kegagalan sistem pengelolaan sungai yang sudah lama menjadi masalah kronis. Pemerintah daerah dan pusat harus segera mempercepat penanganan dengan pendekatan lintas sektoral. Kritik Wali Kota Eva Dwiana terhadap lambannya Balai Sungai patut menjadi alarm bahwa koordinasi dan prioritas penanganan infrastruktur sungai masih belum berjalan efektif.

Lebih jauh, penanggulangan banjir memerlukan strategi jangka panjang seperti penyusunan master plan yang komprehensif dan pelibatan masyarakat dalam menjaga sempadan sungai. Jika tidak, bencana serupa akan terus berulang, mengancam keselamatan warga dan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar.

Masyarakat dan pemerintah harus bersama-sama mengawasi implementasi rencana mitigasi dan memastikan anggaran serta sumber daya dijalankan secara tepat guna. Krisis banjir ini bukan hanya persoalan teknis, tapi juga soal politik dan komitmen bersama dalam menjaga lingkungan dan infrastruktur vital.

Kedepannya, pembaca diharapkan terus mengikuti perkembangan penanganan banjir dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dari semua pihak terkait agar bandar Lampung dan daerah sekitarnya bisa terbebas dari ancaman banjir yang mematikan.