DPRD Kalsel Pelajari PKH dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi di Jawa Timur

Komisi IV Bidang Kesra DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan studi komparasi ke Jawa Timur untuk mempelajari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PSE). Kunjungan ini bertujuan memperkuat berbagai program penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalsel.

Tujuan dan Manfaat Studi Komparasi

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Haji Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menjelaskan bahwa kunjungan ini sebagai upaya belajar langsung dari implementasi program-program bantuan sosial di Jawa Timur yang telah berjalan efektif. Menurutnya, "Studi komparasi ke Jatim sebagai upaya memperkuat berbagai program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di provinsi kita".

Iskandar menambahkan bahwa Pemprov Jawa Timur mengoptimalkan program bantuan PSE agar lebih tepat sasaran dan mampu meningkatkan kemandirian masyarakat penerima manfaat.

Program Keluarga Harapan dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat dari pemerintah yang menyasar keluarga kurang mampu. Program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga agar bisa keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PSE) berfokus pada peningkatan taraf hidup masyarakat rentan melalui dukungan usaha produktif, pelatihan keterampilan, dan pendampingan pengembangan usaha kecil.

• PKH menitikberatkan pada bantuan sosial bersyarat dengan fokus pendidikan dan kesehatan
• PSE mendorong kemandirian ekonomi melalui pelatihan dan usaha produktif
• Kedua program bertujuan mengurangi angka kemiskinan secara berkelanjutan

Informasi dan Inovasi dari Kunjungan ke Dinsos Jatim

Iskandar mengaku kunjungan ke Dinas Sosial Jawa Timur memberikan banyak informasi dan masukan bermanfaat terkait implementasi program bantuan sosial.

"Alhamdulillah pada pertemuan Senin (9/3/2026) kita mendapatkan banyak informasi serta masukan yang sangat bermanfaat. Ini menjadi referensi bagi kami di Kalsel untuk melihat upaya pengurangan angka kemiskinan dan pengelolaan program bantuan sosial"

Politikus Partai Golkar ini mendorong agar ke depan muncul berbagai inovasi dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dari pemerintah daerah maupun dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di Kalsel.

Respon dan Harapan dari Dinas Sosial Jawa Timur

Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Restu Novi Widiana, menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi upaya memperkuat kebijakan sosial. Ia menyatakan bahwa studi komparasi menjadi sarana penting untuk berbagi pengalaman dan informasi antardaerah.

"Melalui pertemuan, kita bisa saling bertukar informasi tentang berbagai program yang dijalankan, sehingga dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan program kesejahteraan sosial"

Restu Novi juga berharap praktik baik yang diterapkan Jatim dapat menjadi acuan bagi Pemprov Kalsel dalam memperkuat program penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

Jadwal dan Konteks Kunjungan

Studi komparasi ini dilakukan pada 8-10 Maret 2026 sebagai bagian dari kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kalsel ke luar daerah. Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV, Haji Gusti Iskandar Sukma Alamsyah.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kunjungan Komisi IV DPRD Kalsel ke Jawa Timur ini menjadi langkah strategis yang menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengadopsi praktik terbaik penanggulangan kemiskinan. Program PKH dan PSE di Jatim telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga menjadi contoh yang layak ditiru oleh daerah lain seperti Kalsel.

Lebih jauh, fokus pada pemberdayaan ekonomi mandiri masyarakat rentan melalui PSE menunjukkan perubahan paradigma dari bantuan sosial yang sifatnya hanya konsumtif menjadi program yang sustainable dan produktif. Ini penting agar penerima manfaat tidak bergantung pada bantuan, melainkan mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan secara mandiri.

Ke depan, Kalsel perlu terus mendorong inovasi program kesejahteraan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta lewat CSR. Kolaborasi lintas sektor tersebut bisa menjadi kunci sukses dalam menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Pembelajaran dari Jawa Timur harus diikuti dengan langkah implementasi yang konkret agar manfaatnya terasa langsung oleh masyarakat.

Para pembaca disarankan untuk terus mengikuti perkembangan program-program sosial di Kalsel yang dapat membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas.