Dasco Fasilitasi Pertemuan TikTok dan Menaker Bahas Isu PHK Grup Tokopedia

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memfasilitasi pertemuan penting antara perwakilan TikTok dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli untuk membahas isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tengah viral di kalangan karyawan grup bisnis TikTok-Tokopedia.

Pertemuan berlangsung di Gedung Nusantara III DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, 6 Juli 2026. Usai pertemuan, Dasco menggelar konferensi pers yang menegaskan tujuan utama dari mediasi tersebut.

Dasco Angkat Isu PHK Grup TikTok-Tokopedia

Dalam konferensi pers, Dasco menyampaikan, "Hari ini saya memfasilitasi pertemuan dengan mengundang perwakilan TikTok dari China dan Indonesia, yang juga merupakan pengakuisisi Tokopedia." Ia menegaskan bahwa DPR ingin mendengar langsung penjelasan terkait isu PHK yang ramai diperbincangkan di media sosial.

"Kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima masukan dan menyikapi isu viral, khususnya mengenai pemutusan hubungan kerja karyawan TikTok," ujar Dasco.

Penjelasan Resmi dari Tokopedia dan TikTok

Stephanie Susilo, Executive Director Tokopedia dan TikTok E-commerce Indonesia, hadir dalam pertemuan dan menyampaikan klarifikasi resmi. Ia dengan tegas membantah adanya pemecatan karyawan di grup bisnis tersebut.

"Tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang terjadi adalah penataan tenaga kerja dan penerapan internal mobility di dalam grup," jelas Stephanie.

Penataan tenaga kerja ini merupakan langkah strategis perusahaan untuk mengatur ulang sumber daya manusia sesuai kebutuhan bisnis yang dinamis. Stephanie menambahkan bahwa dalam proses ini terdapat beberapa karyawan yang memilih mengambil paket kompensasi dan mencari peluang kerja di luar grup.

Rekrutmen dan Peluang Kerja di Grup TikTok-Tokopedia

Selain penataan tenaga kerja, Stephanie mengungkapkan bahwa grup TikTok-Tokopedia tengah membuka peluang rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia, sebagai bagian dari strategi pengembangan bisnis dan ekspansi pasar.

• Penataan tenaga kerja dilakukan untuk efisiensi dan penyesuaian internal.
• Karyawan dapat memilih kompensasi atau penempatan di posisi lain dalam grup.
• Perusahaan membuka rekrutmen baru untuk memperkuat tim di Indonesia.

Langkah ini diharapkan mampu menjawab kekhawatiran publik dan karyawan terkait isu PHK sekaligus membuka kesempatan kerja baru di tengah dinamika industri digital.

Respon Pemerintah dan DPR

Selain memfasilitasi pertemuan, DPR terus memantau perkembangan isu ketenagakerjaan di perusahaan teknologi besar sebagai bagian dari pengawasannya terhadap perlindungan hak pekerja. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli turut memberikan perhatian serius terhadap hal ini dan berkomitmen untuk memastikan agar proses penataan tenaga kerja berjalan sesuai regulasi.

Isu ini juga mendapat perhatian dari serikat pekerja, seperti yang disampaikan oleh Said Iqbal yang berencana mendatangi kantor TikTok untuk meminta penjelasan terkait isu PHK massal di Tokopedia.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pertemuan yang difasilitasi oleh Sufmi Dasco Ahmad ini menunjukkan peran strategis DPR dalam menjembatani komunikasi antara perusahaan dan pemerintah, khususnya dalam isu ketenagakerjaan yang sensitif. Klarifikasi dari pihak TikTok-Tokopedia penting untuk meredam kekhawatiran publik dan mencegah misinformasi yang bisa berdampak negatif pada reputasi perusahaan serta stabilitas pasar tenaga kerja.

Namun, kata "penataan tenaga kerja" seringkali menjadi istilah yang ambigu dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi karyawan. Oleh karena itu, transparansi dan komunikasi terbuka dari perusahaan sangat krusial agar para pekerja memahami hak dan opsi mereka secara jelas.

Ke depan, publik harus terus mengawasi bagaimana proses internal mobility dan rekrutmen baru ini berjalan, apakah benar-benar dapat mengakomodasi kebutuhan karyawan lama dan membuka peluang kerja yang layak bagi tenaga kerja baru. DPR dan Kemenaker perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan perusahaan, namun juga melindungi hak pekerja.

Untuk informasi lebih lengkap dan perkembangan terbaru, Anda dapat membaca berita asli di detikcom serta mengikuti update dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Dengan langkah koordinasi seperti ini, diharapkan isu sensitif terkait ketenagakerjaan di era digital dapat dikelola dengan lebih baik dan berkeadilan bagi seluruh pihak terkait.