RUU PPRT Resmi Jadi Inisiatif DPR, Hadirkan Kepastian Hukum untuk Pekerja Rumah Tangga

Setelah perjuangan panjang lebih dari dua dekade, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) resmi ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 12 Maret 2026. Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi pekerja rumah tangga di Indonesia yang selama ini menghadapi kekosongan regulasi yang jelas.

RUU PPRT: Jawaban atas Kekosongan Perlindungan Hukum

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat atau yang akrab disapa Rerie, menegaskan bahwa keberadaan RUU PPRT merupakan langkah krusial untuk menutup celah hukum yang selama ini dialami pekerja rumah tangga. Dalam keterangannya, Rerie menyampaikan,

"Setelah perjuangan panjang lebih dari dua dekade, penetapan RUU PPRT sebagai RUU Inisiatif DPR merupakan momentum penting untuk menghadirkan perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja rumah tangga di Indonesia."

RUU ini diharapkan dapat mengatur hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja secara lebih formal dan terstruktur. Selama ini, hubungan kerja tersebut sering kali berlangsung secara informal tanpa standar perlindungan yang jelas, sehingga rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan.

Manfaat dan Isi Utama RUU PPRT

Berdasarkan penjelasan Rerie, RUU PPRT memiliki sejumlah manfaat dan tujuan utama, antara lain:

• Menciptakan kepastian hubungan kerja yang jelas antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja.
• Memberikan perlindungan hukum dari tindakan kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi.
• Mengakui pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan yang bermartabat dan layak dihargai.
• Mendorong mekanisme perlindungan yang komprehensif terhadap hak dan kewajiban pekerja rumah tangga.

Menurut Rerie, selama ini pekerja rumah tangga berada dalam posisi yang rentan karena tidak adanya aturan yang mengatur secara komprehensif hak-hak mereka maupun kewajiban pemberi kerja. RUU PPRT diharapkan dapat mengubah paradigma ini dengan memberikan legal framework yang adil dan berkeadaban.

Proses Legislasi dan Dukungan Para Pemangku Kepentingan

Proses legislasi RUU PPRT masih panjang. Setelah penetapan sebagai RUU Inisiatif DPR, langkah selanjutnya meliputi:

1. Penerbitan Surat Presiden (Surpres) sebagai dasar pembahasan bersama pemerintah.
2. Penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah.
3. Pembahasan Tingkat I antara DPR dan pemerintah.
4. Pembahasan Tingkat II di Rapat Paripurna DPR untuk pengesahan menjadi undang-undang.

Rerie mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil, LSM, komunitas pekerja rumah tangga, akademisi, dan publik untuk terus mengawal proses ini agar substansi perlindungan benar-benar terwujud dalam regulasi yang kuat dan implementatif.

Selain itu, Rerie juga memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah konsisten memperjuangkan lahirnya regulasi ini selama lebih dari 20 tahun. Menurutnya, kerja bersama ini adalah bukti komitmen kolektif untuk memastikan perlindungan layak bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, penetapan RUU PPRT sebagai inisiatif DPR menandai sebuah kemajuan signifikan dalam perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga yang selama ini terabaikan di Indonesia. Pekerja rumah tangga, yang mayoritas perempuan, seringkali mengalami kerentanan terhadap perlakuan tidak adil dan minimnya akses terhadap perlindungan hukum. Regulasi ini berpotensi menjadi tonggak perubahan sosial yang lebih luas, terutama dalam mengakui dan menghargai pekerjaan domestik sebagai bagian dari ekonomi formal.

Namun, tantangan terbesar kini adalah memastikan bahwa pembahasan RUU ini berjalan konstruktif dan substansial sehingga tidak hanya menjadi simbol legislasi, tetapi benar-benar mengatur hak dan kewajiban secara jelas dan mengikat. Seluruh elemen masyarakat dan pemerintah harus berkomitmen kuat untuk mengawal proses ini agar RUU PPRT dapat segera disahkan dan diimplementasikan secara efektif.

Ke depan, kita perlu memantau bagaimana regulasi ini berdampak pada perbaikan kesejahteraan pekerja rumah tangga dan apakah regulasi tersebut mampu mendorong perubahan budaya kerja yang lebih adil dan manusiawi dalam lingkungan domestik di Indonesia.

Mari kita terus mengawal dan mendukung lahirnya undang-undang ini agar manfaatnya dirasakan oleh jutaan pekerja rumah tangga di seluruh negeri.