Pertemuan DK PBB Soal Nuklir Iran Memanas, AS Vs China-Rusia Makin Tajam

Ketegangan diplomatik kembali memuncak di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terkait program nuklir Iran. Dalam pertemuan yang berlangsung pada Maret 2026, Amerika Serikat (AS) dan sekutu baratnya bersitegang dengan Rusia dan China yang berusaha melindungi Iran dari penerapan sanksi baru.

Sidang yang dipimpin AS sebagai ketua DK PBB bulan ini berlangsung penuh tensi. Rusia dan China berupaya menggagalkan pembahasan komite pengawas sanksi PBB terhadap Iran, yang dikenal dengan UN Security Council Resolution 1737 Committee. Namun, mayoritas anggota dewan menolak upaya itu dengan hasil pemungutan suara 11 menolak, 2 mendukung, dan 2 abstain, sehingga pembahasan tetap berlanjut.

AS Tuding Rusia dan China Lindungi Iran

Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, secara tegas menuduh Rusia dan China berusaha menghalangi kerja komite tersebut demi mempertahankan hubungan militer dan strategis dengan Iran. Ia menegaskan bahwa semua anggota PBB wajib menerapkan embargo senjata dan membekukan aset terkait Iran.

"Semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menerapkan embargo senjata terhadap Iran, melarang transfer dan perdagangan teknologi rudal, serta membekukan aset keuangan yang relevan," ujar Waltz.

Waltz juga menyinggung laporan terbaru dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang menyatakan Iran telah memproduksi dan menyimpan uranium yang diperkaya hingga 60%. Ia menuduh Iran menolak memberikan akses pemeriksaan kepada IAEA terkait uranium tersebut.

Rusia dan China Bantah Tuduhan AS

Namun, tuduhan AS dibantah keras oleh Duta Besar Rusia, Vasily Nebenzya, yang menilai Barat sengaja menciptakan kepanikan global dengan narasi yang tidak didukung laporan IAEA.

"Mereka memicu histeria seputar dugaan rencana Iran untuk memperoleh senjata nuklir, sesuatu yang tidak pernah dikonfirmasi oleh laporan IAEA," kata Nebenzya.

Sementara itu, perwakilan China, Fu Cong, menuduh AS telah menggunakan kekuatan militer secara terbuka selama proses diplomasi masih berlangsung, sehingga menggagalkan upaya negosiasi.

Sekutu Barat Dukung AS, Iran Tegaskan Program Nuklir Damai

Perwakilan Inggris dan Prancis di DK PBB menyatakan dukungan terhadap upaya AS memberlakukan kembali sanksi. Paris bahkan mengungkapkan bahwa stok material nuklir Iran cukup untuk memproduksi hingga 10 perangkat senjata nuklir, meningkatkan kekhawatiran internasional.

Di sisi lain, Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, menegaskan bahwa program nuklir Iran sepenuhnya untuk tujuan damai dan menolak keras upaya pengenaan sanksi baru.

"Program nuklir Iran selalu sepenuhnya bersifat damai," ujar Iravani.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya menggunakan program nuklir Iran sebagai alasan utama melancarkan perang terhadap Teheran, bahkan mengklaim Iran akan memiliki senjata nuklir dalam dua minggu jika tidak diserang. Namun, klaim ini dipertanyakan oleh beberapa sumber intelijen AS.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, perdebatan panas di Dewan Keamanan PBB ini mencerminkan polarisasi mendalam antara kekuatan global dalam isu nuklir Iran yang bukan hanya soal keamanan regional, tetapi juga persaingan geopolitik. Upaya AS dan sekutu barat untuk memperketat sanksi menunjukkan keinginan mereka mengekang pengaruh Iran di Timur Tengah, sementara Rusia dan China berusaha menjaga mitra strategis yang penting bagi kepentingan energi dan militer mereka.

Konflik ini berpotensi memperpanjang ketidakstabilan kawasan dan menghambat proses diplomasi yang seharusnya menjadi jalan utama penyelesaian. Selain itu, tuduhan dan klaim yang saling bertolak belakang antara pihak-pihak besar menimbulkan ketidakpastian yang bisa memicu eskalasi militer lebih luas.

Penting bagi pembaca untuk mengikuti perkembangan berikutnya, terutama langkah-langkah diplomatik dan posisi negara-negara anggota DK PBB, karena keputusan mereka akan sangat menentukan arah keamanan global dan masa depan program nuklir Iran.