Amnesty International Sebut AS Bertanggung Jawab Serangan Sekolah Putri Iran

Amnesty International secara tegas menyatakan bahwa Amerika Serikat bertanggung jawab atas serangan rudal yang menghantam sebuah sekolah putri di Iran, yang menewaskan sedikitnya 170 orang. Serangan ini terjadi di Kota Minab, Iran selatan, pada 28 Februari 2026 dan menimbulkan kecaman luas di tingkat internasional.

Serangan dengan Rudal Tomahawk Milik AS

Berdasarkan laporan yang dikutip dari Al Jazeera, Amnesty International menyebut serangan tersebut menggunakan rudal Tomahawk, senjata berpemandu presisi yang secara eksklusif digunakan oleh militer Amerika Serikat dalam konflik ini. Analisis yang dilakukan Amnesty meliputi citra satelit, rekaman video, serta wawancara dengan para ahli yang menyimpulkan bahwa sekolah putri tersebut terkena serangan langsung, bersama dengan sejumlah bangunan di kompleks militer Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) yang berdekatan.

"Rudal Tomahawk secara eksklusif digunakan oleh pasukan AS dalam konflik ini dan merupakan rudal berpemandu presisi," ujar Amnesty International dalam pernyataannya.

Kegagalan Melindungi Warga Sipil dan Dugaan Pelanggaran Hukum Humaniter

Amnesty menilai bahwa serangan ini menunjukkan kegagalan militer AS dalam mengambil langkah pencegahan untuk melindungi warga sipil, yang dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Organisasi tersebut juga menyoroti kemungkinan penggunaan intelijen yang sudah usang, sehingga target sipil tidak terverifikasi secara tepat, yang berakibat fatal bagi korban jiwa di sekolah tersebut.

• Serangan terjadi di tengah konflik yang terus berlangsung antara AS-Israel dan Iran.
• Penggunaan intelijen yang kadaluarsa dapat menjadi penyebab kurang akuratnya target.
• Pelanggaran tersebut berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan perang.

Reaksi Pemerintah AS dan Tekanan Internasional

Pemerintah Amerika Serikat menyatakan tengah melakukan penyelidikan atas insiden ini, yang terjadi di tengah tekanan internasional untuk memastikan adanya akuntabilitas atas tragedi tersebut. Para ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut serangan ini sebagai "serangan serius terhadap anak-anak" yang menimbulkan duka mendalam.

Sementara itu, sejumlah anggota parlemen AS mendesak pemerintah untuk memberikan penjelasan jelas kepada publik dan Kongres terkait penyebab dan kronologi serangan tersebut. Amnesty International menegaskan bahwa pihak yang merencanakan dan melaksanakan serangan harus dimintai pertanggungjawaban secara penuh.

Potensi Kejahatan Perang dan Implikasi Hukum Internasional

Menurut Amnesty, bila serangan dilakukan tanpa langkah memadai untuk meminimalkan korban sipil, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai dugaan kejahatan perang. Kondisi ini menambah kekhawatiran atas pelanggaran hukum perang dalam konflik yang melibatkan AS, Israel, dan Iran.

"Serangan ini menunjukkan kegagalan serius dalam mematuhi hukum humaniter internasional dan perlindungan warga sipil," ujar Amnesty International.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, laporan Amnesty International ini menandai titik kritis dalam hubungan internasional dan konflik di Timur Tengah, khususnya yang melibatkan AS dan Iran. Tuduhan keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam serangan yang menimbulkan korban sipil besar ini berpotensi memicu dampak serius pada diplomasi dan stabilitas regional. Selain itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah AS menambah ketegangan di tingkat global dan mengundang kritik keras dari masyarakat internasional.

Lebih jauh, kasus ini memperlihatkan bagaimana penggunaan teknologi militer canggih, seperti rudal Tomahawk, tanpa verifikasi target yang akurat dapat menyebabkan tragedi kemanusiaan yang parah. Hal ini menjadi peringatan penting bagi semua pihak yang terlibat agar memprioritaskan perlindungan warga sipil dan mematuhi hukum humaniter internasional.

Ke depan, publik dan dunia internasional perlu mengawal proses penyelidikan dan penegakan hukum atas insiden ini agar tidak menjadi preseden buruk yang merusak tatanan hukum perang dan hak asasi manusia.

Terus pantau perkembangan terbaru terkait penyelidikan dan respons pemerintah AS serta reaksi global terhadap tragedi yang memilukan ini.