Malaysia Cabut Kesepakatan Dagang dengan AS Setelah MA Anulir Tarif Trump

Malaysia resmi mencabut kesepakatan perdagangan timbal balik (Agreement on Reciprocal Trade/ART) dengan Amerika Serikat (AS) menyusul keputusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan sebagian besar kebijakan tarif luas yang diterapkan pada era Presiden Donald Trump. Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam hubungan dagang kedua negara setelah kebijakan tarif yang sebelumnya menjadi dasar kesepakatan tersebut tidak lagi berlaku.

Putusan Mahkamah Agung AS dan Dampaknya pada Kesepakatan Dagang

Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia, Johari Abdul Ghani, menegaskan bahwa kesepakatan ART dengan AS sudah tidak berlaku lagi dan batal sepenuhnya setelah Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa pemberlakuan tarif harus didasarkan pada alasan yang jelas dan tidak bisa dilakukan secara menyeluruh tanpa dasar spesifik.

"Ini bukan ditunda. Ini sudah tidak ada lagi, batal sepenuhnya. Mahkamah Agung Amerika Serikat telah memutuskan bahwa jika ingin memberlakukan tarif, harus ada alasan yang jelas," ujar Johari kepada wartawan, dikutip dari New Strait Times, Minggu (15/3).

Menurut Johari, pemerintah AS kini tidak dapat menerapkan tarif secara umum tanpa penjelasan yang rinci mengenai sektor industri yang menjadi sasaran, terutama jika klaimnya didasarkan pada surplus perdagangan.

Perubahan Regulasi Tarif AS dan Implikasinya

Johari menjelaskan bahwa kebijakan tarif yang diberlakukan Trump menggunakan ketentuan Section 122 dari Trade Act, yang menetapkan tarif sementara sebesar 10% selama lima bulan. Kebijakan sementara ini berpotensi diikuti peninjauan melalui Section 301, yang mengizinkan AS menyelidiki praktik perdagangan negara lain yang dianggap merugikan.

Lebih lanjut, beberapa isu yang mungkin disorot dalam penyelidikan tersebut meliputi:

• Praktik dumping akibat kelebihan kapasitas produksi.
• Dugaan pelanggaran dalam proses manufaktur, seperti penggunaan tenaga kerja ilegal atau di bawah umur.
• Pelanggaran lingkungan.
• Subsidi ekspor yang berpotensi mengganggu persaingan pasar.

Perusahaan yang terbukti melanggar aturan berisiko menghadapi pembatasan ekspor ke AS, sedangkan negara yang gagal mengatasi praktik tersebut dapat dikenai tarif yang lebih tinggi.

Sektor Ekspor Malaysia yang Terancam dan Strategi Ke Depan

Johari menyebutkan beberapa sektor ekspor utama Malaysia yang berpotensi terdampak antara lain:

• Elektronik dan listrik.
• Minyak dan gas.
• Komoditas perkebunan seperti kelapa sawit.
• Sarung tangan dan produk berbasis karet lainnya.

Malaysia tetap sangat bergantung pada pasar AS, dengan nilai ekspor yang mencapai sekitar RM233 miliar pada tahun 2025. Namun, penyelidikan AS tidak hanya menyasar Malaysia melainkan sekitar 60 negara mitra dagang lainnya.

Johari menekankan pentingnya kepatuhan eksportir terhadap standar tenaga kerja dan lingkungan untuk menghindari gangguan perdagangan yang dapat merugikan negara.

"Yang penting, apa yang kita lakukan tidak merusak lingkungan, negara, maupun iklim," ujarnya.

Latar Belakang Tarif dan Kesepakatan ART

Pada fase awal kebijakan tarif Trump, Malaysia menghadapi tarif hingga 47%, yang kemudian berhasil ditekan menjadi 24%. Melalui skema ART, tarif kembali diturunkan menjadi 19%, dengan fasilitas bebas tarif untuk 1.711 produk Malaysia di berbagai sektor seperti elektronik, karet, dan turunan kelapa sawit.

Namun, pada Februari lalu Mahkamah Agung AS membatalkan tarif yang diberlakukan berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) karena kebijakan tersebut dianggap melampaui kewenangan yang diatur dalam undang-undang.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pencabutan kesepakatan dagang Malaysia-AS ini menjadi sinyal bahwa kebijakan proteksionisme era Trump mulai digeser dengan pendekatan yang lebih transparan dan berbasis aturan hukum yang ketat di AS. Namun, langkah ini juga menciptakan ketidakpastian baru bagi eksportir Malaysia karena AS kini mengintensifkan pengawasan terhadap praktik perdagangan dan standar produksi.

Penting untuk dicermati bahwa penyelidikan perdagangan AS yang melibatkan lebih dari 60 negara bisa memicu gelombang reformasi dalam tata kelola industri dan ekspor di Malaysia, terutama dalam hal kepatuhan tenaga kerja dan perlindungan lingkungan. Hal ini bukan hanya soal tarif, tetapi juga soal daya saing berkelanjutan dalam pasar global yang semakin mengedepankan standar sosial dan lingkungan.

Ke depan, pemerintah Malaysia dan pelaku usaha harus bersiap menyesuaikan strategi ekspor dengan memperkuat kepatuhan dan transparansi agar dapat mempertahankan akses pasar AS yang sangat bernilai. Pembaca disarankan untuk terus mengikuti perkembangan regulasi perdagangan ini karena bisa berdampak luas pada ekonomi nasional dan hubungan bilateral antara Malaysia dan AS.