Aturan Baru Rusun Subsidi Terbit Akhir Maret, Tenor KPR Jadi 30 Tahun

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan segera menerbitkan keputusan menteri (kepmen) baru terkait rumah susun subsidi yang ditargetkan disahkan pada akhir Maret 2026. Aturan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mendapatkan akses kepemilikan rumah dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang lebih ringan.

Perpanjangan Tenor KPR Rusun Subsidi Jadi 30 Tahun

Dalam sosialisasi rancangan kepmen di Kantor BP Tapera, Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2026), Ara menyampaikan bahwa masa tenor KPR rusun subsidi akan diperpanjang dari sebelumnya 20 tahun menjadi 30 tahun. Selain itu, bunga KPR juga ditetapkan sebesar 6 persen dengan sistem indent, sehingga memberikan kemudahan pembiayaan bagi MBR.

"Waktunya 30 tahun, bunganya 6 persen, kemudian juga sistem indent," ujar Maruarar Sirait.

Perluasan Ukuran dan Tipe Rusun Subsidi

Selain tenor KPR yang lebih panjang, aturan baru ini juga memperluas opsi ukuran rusun subsidi yang bisa dipilih. Jika sebelumnya luas unit rusun subsidi berkisar antara 21-36 meter persegi, kini akan diperluas hingga 45 meter persegi. Hal ini memungkinkan penghuni mendapatkan hunian yang lebih nyaman dengan pilihan tipe unit antara 1 hingga 3 kamar tidur.

Perubahan ini mempertimbangkan masukan dari pengembang dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Selain itu, ada perhatian khusus terhadap iuran pengelolaan lingkungan (IPL) dan biaya utilitas seperti listrik dan air agar tidak memberatkan penghuni.

Solusi untuk Backlog Kepemilikan Rumah di Perkotaan

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menilai aturan ini sebagai terobosan penting untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah yang sangat tinggi di kawasan perkotaan seperti Bandung, Bekasi, dan Depok.

"Backlog di perkotaan ini 3 kali lebih tinggi dibandingkan backlog di perdesaan," kata Amalia.

Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan solusi perumahan yang terjangkau dan layak untuk MBR di wilayah urban.

Target Penyaluran 50 Ribu Unit Rusun Subsidi Tahun Ini

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan bahwa tahun 2026 ditargetkan penyaluran 50 ribu unit rusun subsidi, terdiri dari 10 ribu unit yang sudah ada dan 40 ribu unit dalam proses pembangunan. Proyek-proyek seperti Meikarta diharapkan dapat memenuhi target ini dengan progres pembangunan minimal 20 persen agar KPR indent dapat dilakukan.

"Dari kuota 350 ribu rumah subsidi, rusun subsidi yang kita harapkan bisa masuk 50 ribu unit," ujar Heru.

Selain itu, pembeli rusun subsidi akan mendapatkan grace period atau masa tenggang selama dua tahun, memberikan fleksibilitas dalam pembayaran.

Batas Maksimal Harga dan Subsidi Tambahan

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati menjelaskan bahwa kepmen ini juga mengatur batas maksimal harga rusun subsidi yang dapat dibiayai melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Contohnya, di Jakarta Pusat batas harga maksimal adalah Rp 14,5 juta per meter persegi. Harga di atas batas ini tidak akan mendapatkan fasilitas subsidi.

Kementerian PKP juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyiapkan subsidi tambahan yang dapat membantu MBR agar mampu membeli rusun dengan harga terjangkau.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kebijakan baru ini merupakan langkah strategis yang langkah yang dinilai sangat tepat waktu untuk mengatasi masalah backlog perumahan di perkotaan yang terus meningkat. Dengan memperpanjang tenor KPR menjadi 30 tahun dan memperbesar ukuran unit, pemerintah tidak hanya menyediakan hunian terjangkau tetapi juga lebih layak dan nyaman bagi MBR.

Dalam jangka panjang, aturan ini bisa menjadi katalisator penting untuk mengurangi ketimpangan akses perumahan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah di kota-kota besar. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi di lapangan, terutama memastikan proyek pembangunan rusun berjalan tepat waktu dan biaya operasional tetap terjangkau.

Selanjutnya, publik perlu mengamati bagaimana respon pasar properti dan pengembang terhadap aturan ini, serta sejauh mana dukungan subsidi tambahan dari Kementerian Keuangan dapat memperkuat daya beli masyarakat. Jika berhasil, aturan ini bisa menjadi model yang dapat direplikasi di sektor perumahan lainnya.

Dengan penerbitan kepmen yang tinggal menghitung hari, masyarakat dan pelaku industri properti disarankan tetap mengikuti perkembangan terbaru agar dapat memanfaatkan peluang yang diberikan.