Iklan Politik Berbasis AI Muncul, Memicu Kekhawatiran Besar Menjelang Pemilu 2026

Sejak November lalu, setidaknya 15 iklan kampanye politik yang menggunakan konten berbasis AI telah beredar, memicu kekhawatiran bahwa teknologi yang kini semakin umum ini dapat membingungkan bahkan menyesatkan pemilih menjelang pemilihan umum tengah periode 2026.

Di berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari pemilihan dewan sekolah hingga gubernur, AI digunakan untuk memperhalus pidato, mengubah sosok politisi menjadi kartun, hingga meniru suara rival politik secara realistis. Salah satu kasus yang mencuat terjadi di Massachusetts, saat kampanye calon gubernur dari Partai Republik, Brian Shortsleeve, membuat iklan radio dengan suara yang menyerupai Gubernur Demokrat Maura Healey, mengucapkan pernyataan yang sebenarnya tidak pernah diucapkan oleh Healey, termasuk terkait kondisi ekonomi negara bagian tersebut.

Iklan tersebut tidak mencantumkan label AI, melainkan hanya disertai keterangan bahwa suara itu adalah gambaran "bagaimana jika dia jujur." Selain itu, kampanye Shortsleeve juga merilis video AI yang menggambarkan Healey sebagai tokoh Grinch dan video lain yang menunjukkan dirinya dengan mata merah menyala sambil mendesis, tanpa adanya penjelasan bahwa video tersebut dihasilkan oleh AI.

Patrick Nelson, direktur komunikasi kampanye Shortsleeve, menyatakan bahwa penggunaan AI dimaksudkan untuk "mendidik pemilih secara kreatif, humoris, dan menyenangkan". Ia menambahkan bahwa kebijakan kampanye mereka adalah mencantumkan pengungkapan penggunaan AI jika menampilkan seseorang dengan cara yang "tidak jelas bagi pemirsa yang masuk akal". Sementara itu, kampanye Healey mengacu pada pernyataan Partai Demokrat Massachusetts yang menuding Shortsleeve berbohong kepada pemilih.

"Dia harus berhenti berbohong pada pemilih dan mengatakan yang sebenarnya — dia akan menjadi alat bagi agenda berbahaya Presiden Trump," ujar Ketua Partai Demokrat Massachusetts, Steve Kerrigan.

Baru-baru ini, Komite Senator Nasional Partai Republik juga merilis video AI yang menampilkan James Talarico, calon Demokrat untuk Senat Texas, membaca cuitan asli mengenai isu ras dan hak transgender. Juru bicara Talarico, JT Ennis, menanggapi iklan tersebut dengan menyatakan bahwa kandidat utama Partai Republik justru yang merasa "takut" terhadap Talarico.

Di tingkat lokal, kampanye walikota New York yang melibatkan mantan Gubernur Andrew Cuomo juga menggunakan AI dalam beberapa iklan, termasuk yang menampilkan para kriminal sebagai dukungan kepada Walikota Zohran Mamdani. Di Texas, penggunaan AI dalam kampanye Senat oleh Rep. Jasmine Crockett mendapat sorotan luas, bahkan sosoknya juga diseret dalam iklan AI oleh pihak lawan dari Partai Republik.

AI dalam Politik: Antara Efisiensi dan Risiko Menyesatkan

Fenomena ini menunjukkan bahwa AI bukan hanya akan masuk ke dunia politik, melainkan sudah menjadi bagian dari kampanye politik saat ini. Hal yang menjadi perdebatan utama adalah batasan legal dan etis dalam penggunaan teknologi ini.

"Setiap kali AI generatif digunakan untuk membuat pesan atau gambar yang menyesatkan, saya berharap semua pihak sepakat bahwa itu adalah hal negatif," kata Mark Jablonowski, CEO DSPolitical, sebuah firma periklanan progresif. "Jika ada upaya penipuan atau pembuatan konten yang tidak pernah ada sebelumnya, itu menjadi masalah besar."

Perkembangan pesat teknologi AI video yang dulunya masih kasar kini mampu menghasilkan media yang sangat realistis, sehingga sulit dibedakan dari rekaman asli tanpa pemeriksaan cermat. Produksi iklan politik biasanya mahal, dengan biaya mulai dari sekitar $1.000 hingga puluhan ribu dolar tergantung pada berbagai faktor seperti produksi, pemeran, pascaproduksi, dan distribusi.

Bagi kampanye dengan anggaran terbatas maupun besar, penggunaan AI bisa menjadi solusi menghemat biaya dan mempercepat proses produksi. Todd Belt, profesor dan direktur program manajemen politik di George Washington University, menyatakan,

"Bukan ukuran kampanyenya yang menentukan, tapi apakah mereka menggunakan agensi iklan yang margin keuntungannya tipis dan perlu menyelesaikan iklan dengan cepat."

Namun, efisiensi ini datang dengan risiko menyesatkan pemilih apabila pembuat konten tidak mengikuti panduan etis yang jelas, ujar Jablonowski.

Regulasi AI dalam Iklan Politik Masih Terbatas

Penggunaan AI dalam iklan politik saat ini sebagian besar diatur di tingkat negara bagian di Amerika Serikat. Sebanyak 26 negara bagian memiliki undang-undang yang mengatur penggunaan deepfake politik — yaitu video atau audio yang sangat realistis hasil AI — dengan kewajiban pengungkapan atau pelarangan sebelum pemilu, menurut National Conference of State Legislatures. Beberapa negara bagian seperti Maine dan Vermont juga telah mengajukan rancangan undang-undang yang mewajibkan pengungkapan konten AI dalam iklan politik.

Pada tingkat federal, regulasi AI masih belum jelas. Pada 2023, Senator Amy Klobuchar dan Anggota Kongres Yvette Clark mengajukan RUU REAL Political Advertisements Act yang mewajibkan pengungkapan penggunaan AI dalam iklan politik, namun RUU tersebut belum pernah dibahas di parlemen.

Menurut Jablonowski, penggunaan iklan AI diprediksi akan meningkat tajam menjelang pemilu tengah periode, meskipun ia optimistis sebagian besar kampanye akan berusaha bertindak etis.

"Kabar baiknya, saya pikir sebagian besar kampanye dari kedua kubu ingin melakukan hal yang benar," katanya. "Tentu saja, akan ada contoh-contoh di mana orang-orang salah langkah."

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, masuknya teknologi AI dalam iklan politik menandai perubahan besar dalam cara kampanye dijalankan. Efisiensi dan kreativitas yang ditawarkan AI bisa menjadi 'pedang bermata dua' jika tanpa regulasi dan pengawasan yang ketat.

Selain risiko menggiring opini publik dengan informasi yang tidak benar atau manipulatif, penggunaan AI juga dapat memperlebar jurang ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Deepfake dan konten palsu berpotensi memperkeruh iklim politik yang sudah sarat polarisasi.

Ke depan, publik dan pembuat kebijakan harus mendorong transparansi dan membangun regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kampanye harus bertanggung jawab dan tidak menggunakan AI untuk menyesatkan pemilih demi keuntungan politik jangka pendek.

Dengan demikian, masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital agar mampu membedakan konten yang asli dan buatan, menjaga agar demokrasi tetap sehat di era teknologi maju ini.

Simak terus perkembangan terbaru mengenai regulasi dan penggunaan AI dalam politik menjelang Pemilu 2026 agar Anda tetap mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya.