Amsal Sitepu Dituntut 2 Tahun, Kuasa Hukum Pertanyakan Kerugian Negara Rp202 Juta

Amsal Christy Sitepu, yang dikenal sebagai Amsal Sitepu dan menjabat sebagai Direktur CV Promiseland, saat ini menghadapi tuntutan hukuman selama dua tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek pembuatan video profil 20 desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Tuntutan tersebut disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Karo pada persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Medan, Jumat (20/2/2026).

Kasus ini bermula dari dugaan bahwa proyek pembuatan video profil desa yang dikerjakan oleh Amsal Sitepu menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 202.161.980. Angka kerugian negara tersebut menjadi dasar utama tuntutan pidana yang dikenakan kepada terdakwa.

Dugaan Kerugian Negara Rp202 Juta dan Kontroversinya

Dalam sidang yang menjadi sorotan publik ini, Jaksa menyatakan bahwa perbuatan Amsal Sitepu telah menyebabkan kerugian negara dengan nilai yang signifikan, yakni lebih dari Rp 200 juta. Namun, perhitungan tersebut mendapatkan penolakan dari pihak pembela.

Willyam Raja Dev, penasihat hukum Amsal Sitepu, dengan tegas mempertanyakan keabsahan dan metode perhitungan kerugian negara yang digunakan oleh jaksa. Dalam pernyataannya kepada media pada Minggu (29/3/2026) malam, Willyam mengatakan:

"Ini yang paling kita garis bawahi. Perhitungan Rp 200 juta ini dari mana,"

Pernyataan tersebut menandakan bahwa tim kuasa hukum Amsal meragukan bukti dan dasar perhitungan yang dijadikan acuan dalam proses hukum ini. Mereka menduga ada ketidaktepatan atau kekeliruan dalam penilaian yang berujung pada tuntutan berat terhadap kliennya.

Latar Belakang Kasus dan Dampaknya pada Proyek Pemerintah Daerah

Kasus ini bermula dari proyek pemerintah daerah Kabupaten Karo yang menganggarkan pembuatan video profil untuk 20 desa. Video profil tersebut bertujuan untuk mendokumentasikan potensi dan keunikan desa-desa di wilayah tersebut sebagai bagian dari pengembangan pariwisata dan promosi daerah.

Namun, dugaan mark up harga dan penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan proyek tersebut menjadi fokus penyelidikan Kejaksaan Negeri Karo. Versi jaksa menyebutkan terdapat kejanggalan dalam pelaksanaan proyek yang menyebabkan kerugian negara, sementara kuasa hukum terdakwa menolak tuduhan tersebut dan meminta bukti yang transparan serta akurat.

• Proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo merupakan bagian dari program pemerintah daerah untuk meningkatkan citra dan potensi wisata lokal.
• Nilai kerugian negara yang dituduhkan mencapai Rp202.161.980, yang menjadi dasar tuntutan penjara dua tahun.
• Kuasa hukum Amsal Sitepu mempertanyakan metode perhitungan dan keabsahan angka kerugian tersebut.
• Sidang masih berlangsung dan akan menjadi penentu nasib hukum Amsal Sitepu ke depan.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kasus Amsal Sitepu ini mencerminkan masalah klasik dalam penegakan hukum korupsi di tingkat daerah, terutama terkait dengan penghitungan kerugian negara yang sering kali menjadi titik krusial dalam persidangan. Ketidakjelasan metode perhitungan dan kurang transparannya bukti keuangan dapat membuka ruang bagi interpretasi yang bias dan berpotensi merugikan terdakwa secara tidak adil.

Lebih jauh, kasus ini penting untuk dicermati karena proyek yang bersinggungan langsung dengan pengembangan potensi desa dan pariwisata dapat terhambat akibat proses hukum yang berlarut-larut dan penuh kontroversi. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menimbulkan efek jera yang berlebihan bagi pelaku usaha lokal dan mempengaruhi iklim investasi di daerah.

Ke depan, publik dan pengamat hukum perlu mengawasi proses persidangan ini agar berjalan transparan dan adil, sekaligus mendesak agar ada standarisasi yang jelas dalam perhitungan kerugian negara yang menjadi dasar tuntutan, demi perlindungan hak terdakwa dan kepastian hukum.

Untuk informasi lebih lengkap dan perkembangan terbaru seputar kasus ini, simak terus update dari sumber resmi, termasuk laporan dari Kompas.com serta media nasional terpercaya lainnya.