WFH ASN Hari Jumat Dipertanyakan PDIP dan PKB: Efektifkah Tekan Konsumsi BBM?

Pemerintah pusat resmi menerapkan skema Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat sebagai langkah efisiensi energi nasional. Kebijakan ini diumumkan pada 31 Maret 2026 sebagai respons terhadap gejolak energi global akibat konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Meski bertujuan menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM), kebijakan ini memicu berbagai pertanyaan dan kritik dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terutama dari Fraksi PDIP dan PKB. Mereka mempertanyakan efektivitas penetapan hari Jumat sebagai hari WFH dan mengingatkan potensi penyalahgunaan oleh ASN.

Kebijakan WFH Jumat dan Tujuan Efisiensi Energi

Aturan WFH setiap Jumat diatur melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Kebijakan ini bertujuan menekan konsumsi BBM di sektor pemerintahan, mengingat konflik di Asia Barat telah menimbulkan ketidakpastian pasokan energi global.

Namun, terdapat pengecualian bagi 11 jabatan ASN di tingkat provinsi dan 12 jabatan di tingkat kabupaten/kota yang wajib hadir fisik di kantor pada hari Jumat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memperkirakan kebijakan ini mampu menghemat anggaran negara hingga Rp6,2 triliun dari penghematan kompensasi BBM.

PDIP Heran Pemilihan Hari Jumat untuk WFH

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Yevry Sitorus, menyatakan kebingungannya atas keputusan pemerintah memilih hari Jumat sebagai hari WFH ASN.

"Terus terang saya bingung jika hari Jumat yang dipilih untuk WFH, karena ada potensi bahwa itu tidak akan efektif menekan konsumsi BBM," kata Deddy pada Rabu (1/4).

Deddy menilai bahwa hari Jumat berpotensi tidak mengurangi mobilitas masyarakat secara signifikan karena bisa saja ASN justru memanfaatkan hari kerja tersebut untuk aktivitas di luar kantor yang tetap membutuhkan konsumsi BBM.

Meski demikian, ia menyatakan akan mengamati perkembangan kebijakan tersebut selama beberapa minggu ke depan sebelum mengambil keputusan evaluasi.

PKB Wanti-wanti ASN Agar Tidak Menyalahgunakan WFH

Sementara itu, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Indrajaya, mendesak agar penerapan WFH diawasi ketat agar ASN tidak menggunakan waktu bekerja dari rumah untuk kegiatan lain seperti jalan-jalan.

"Kebijakan WFH ini harus diawasi secara serius. ASN harus betul-betul menjalankan tugasnya dari rumah, bukan justru memanfaatkan waktu tersebut untuk kegiatan lain di luar pekerjaan," tegas Indra.

Dia juga menekankan pentingnya ASN tetap responsif dan selalu mudah dihubungi selama WFH, serta perangkat elektronik pendukung harus selalu aktif agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Anggota PKB lainnya, Muhammad Khozin, juga mengkritik pemilihan hari Jumat karena berpotensi menjadi long weekend yang memperlemah tujuan penghematan energi.

"Pilihan hari ini tidak ideal karena dikhawatirkan akan berubah menjadi long weekend," ujar Khozin.

Khozin meminta evaluasi dan pengawasan berkelanjutan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menurut dia, WFH harus mampu menekan konsumsi BBM internal pemerintah sekaligus menjaga produktivitas ASN.

Manfaat Tambahan dan Tantangan Kebijakan WFH ASN

• Pengurangan penggunaan mobil dinas dan dorongan penggunaan transportasi publik sebagai bagian dari kebijakan energi.
• Kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mendesain transportasi umum yang lebih baik dan mengendalikan polusi udara.
• Kebutuhan pengawasan ketat agar WFH tidak mengurangi kualitas pelayanan publik.
• Penyesuaian kebijakan jika eskalasi konflik global dan dampak energi terus berlanjut.

Menurut laporan CNN Indonesia, pemerintah juga membatasi penggunaan mobil dinas dan mendorong ASN memanfaatkan transportasi umum sebagai bagian dari strategi efisiensi energi nasional.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kebijakan WFH ASN setiap Jumat memang merupakan langkah yang strategis untuk mengurangi konsumsi BBM dan beban anggaran negara, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik global. Namun, pemilihan hari Jumat sebagai hari WFH berpotensi menimbulkan tantangan serius, seperti berubahnya hari kerja menjadi long weekend yang justru meningkatkan mobilitas di hari lain.

Selain itu, aspek psikososial dan pola mobilitas masyarakat perlu menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan hari WFH agar benar-benar efektif menekan konsumsi energi. Pengawasan ketat dan evaluasi berkala menjadi kunci agar kebijakan ini tidak hanya menjadi simbolis tetapi berdampak nyata terhadap efisiensi energi dan produktivitas ASN.

Ke depan, pemerintah harus mengintegrasikan kebijakan WFH dengan perbaikan sistem transportasi umum dan pengendalian polusi udara sebagai bagian dari program keberlanjutan jangka panjang. Masyarakat dan stakeholder harus mengikuti perkembangan evaluasi kebijakan ini agar dapat memberikan masukan yang konstruktif.

Dengan demikian, keputusan pemerintah mengenai WFH ASN tidak hanya memiliki dampak langsung pada konsumsi BBM, tetapi juga berpotensi menjadi momentum reformasi birokrasi dan transportasi publik di Indonesia.