Siapa Cocok Jadi Wapres jika Gibran Mundur? Ini Jawaban Mahfud Md

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md buka suara soal sosok yang layak mengisi kursi wakil presiden jika Gibran Rakabuming Raka mundur atau dimakzulkan. Pernyataan itu muncul setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang disusul putusan Mahkamah Agung terkait ijazah Gibran.

Pernyataan Mahfud disampaikan dalam sebuah video yang diunggah kanal 20detik. Video itu sudah ditonton lebih dari 9.300 kali sejak pertama kali tayang, 21 jam sebelum artikel ini disusun. Dua tagar yang menempel: #mahfudmd dan #gibranrakabumingraka.

Posisi Gibran kini berada di titik kritis. Tekanan politik datang dari dua arah: putusan Mahkamah Konstitusi yang diikuti putusan Mahkamah Agung soal ijazahnya. Dari situ publik mulai bertanya, siapa yang pantas duduk di kursi Wapres jika Gibran benar-benar lengser.

Kronologi Tekanan terhadap Gibran Rakabuming Raka

Jalur perdebatan ini bermula dari persoalan ijazah Gibran. Mahkamah Konstitusi lebih dulu mengeluarkan putusan, lalu disusul Mahkamah Agung. Dua lembaga peradilan tertinggi itu kini disebut-sebut menjadi dasar bagi desakan agar Gibran mundur atau dimakzulkan.

Desakan itu bukan tanpa alasan. Putusan MK dan MA dipandang publik sebagai sinyal bahwa ada persoalan hukum yang serius di balik dokumen pendidikan yang menjadi syarat pencalonan Gibran pada Pilpres 2024. Namun perlu dicatat, artikel sumber tidak memerinci amar putusan kedua lembaga tersebut.

Yang jelas, tekanan politik bergerak cepat. Wacana pemakzulan yang biasanya hanya berputar di ruang diskusi kini masuk ke pemberitaan arus utama. Bahkan kanal video 20detik menjadikannya topik utama dengan judul yang menyentuh langsung skenario Gibran mundur.

Pertanyaan soal pengganti pun otomatis mengemuka. Dalam sistem presidensial Indonesia, kekosongan kursi wapres bukan perkara sederhana. Ada mekanisme konstitusional yang harus dilalui, dan itu tidak bisa diputuskan lewat tekanan opini di media sosial.

Pandangan Mahfud Md soal Sosok Pengganti Gibran

Mahfud Md termasuk tokoh yang dimintai pendapat soal kriteria wapres pengganti. Dalam video tersebut, ia memberi jawaban yang mencerminkan pengalamannya sebagai mantan hakim konstitusi dan mantan menteri.

Sayangnya, kutipan lengkap Mahfud tidak tersedia dalam naskah sumber yang diterima redaksi. Artikel ini hanya bisa merujuk pada konteks pertanyaan yang diajukan: siapa yang cocok menjadi wapres jika Gibran mundur.

Posisi Mahfud sendiri selama ini dikenal kritis terhadap berbagai persoalan hukum ketatanegaraan. Ia sering menekankan pentingnya prosedur konstitusional dalam setiap pergantian pejabat publik. Sikap itu sejalan dengan latar belakangnya sebagai akademisi hukum tata negara.

Dalam konteks ini, pernyataan Mahfud menjadi rujukan karena ia bukan politikus yang berbicara tanpa dasar. Ia pernah memimpin Mahkamah Konstitusi dan duduk di kursi Menkopolhukam. Pendapatnya soal mekanisme pergantian wapres punya bobot tersendiri.

Mekanisme Konstitusional jika Kursi Wapres Kosong

Pertanyaan "siapa yang cocok" tidak bisa dilepaskan dari pertanyaan "bagaimana prosedurnya". Konstitusi Indonesia sudah mengatur jalur pengisian kekosongan jabatan wapres. Publik perlu memahami alur ini agar diskusi tidak berhenti pada spekulasi nama.

Secara garis besar, ada beberapa tahapan yang harus dilalui:

• Presiden mengajukan usulan pengganti kepada lembaga legislatif untuk dibahas dan diputuskan.
• Usulan tersebut melalui proses pembahasan politik, bukan sekadar penunjukan langsung.
• Jika kursi wapres kosong bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan presiden, jalur yang ditempuh adalah pemilihan umum.
• Setiap penggantian tetap harus menghormati prinsip checks and balances antarlembaga negara.

Alur itu menjelaskan mengapa wacana "siapa yang cocok" sebenarnya bukan soal selera politik semata. Ada prosedur yang mengikat, dan siapa pun yang duduk di kursi wapres harus lolos uji konstitusional.

Selain itu, posisi wapres dalam sistem Indonesia bukan sekadar pelengkap. Wapres bisa mengambil alih kekuasaan presiden jika presiden berhalangan tetap. Karena itu, kualitas dan legitimasi penggantinya menjadi penting bagi stabilitas pemerintahan.

Reaksi Publik dan Dinamika Politik Terkini

Video 20detik itu mencatat lebih dari 9.300 penayangan dalam waktu sekitar 21 jam. Angka itu menunjukkan isu ini menyedot perhatian publik yang cukup besar, meski bukan termasuk viral luar biasa.

Perhatian publik wajar. Gibran adalah wapres yang paling sering diperdebatkan sejak awal pencalonannya. Kontroversi ijazah yang menyeret namanya kini memasuki babak baru setelah putusan MK dan MA.

Di ruang diskusi publik, nama-nama pengganti mulai disebut-sebut. Namun artikel sumber tidak menyebut satu pun nama kandidat. Yang muncul justru pertanyaan normatif: siapa yang cocok, dan berdasarkan kriteria apa?

Dinamika ini juga menempatkan partai politik dalam posisi sulit. Mereka harus bersiap menghadapi skenario terburuk tanpa terkesan mendesak Gibran mundur. Di sisi lain, koalisi pendukung pemerintah perlu menjaga stabilitas jika kursi wapres benar-benar kosong.

Langkah Selanjutnya dan Dampak bagi Pemerintahan

Sampai artikel ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari Istana soal skenario Gibran mundur. Begitu pula dari Gibran sendiri. Yang beredar di publik masih sebatas desakan dan pernyataan tokoh, termasuk Mahfud Md.

Jika desakan itu berlanjut, ada beberapa kemungkinan yang terbuka. Pertama, Gibran bertahan dan menghadapi proses politik yang ada. Kedua, ia mundur dan membuka jalur pengisian kursi wapres lewat mekanisme konstitusional. Ketiga, proses pemakzulan bergulir meski jalur ini secara politik berat.

Apa pun pilihannya, dampaknya akan terasa pada stabilitas kabinet. Pergantian wapres di tengah masa jabatan selalu menimbulkan gejolak politik, terutama jika terjadi di tahun-tahun awal pemerintahan.

Bagi publik, isu ini menjadi ujian bagi kualitas demokrasi. Apakah pergantian pejabat tinggi negara diputuskan lewat prosedur hukum, atau justru lewat tekanan opini yang mengabaikan konstitusi. Jawabannya akan terlihat dari langkah yang diambil dalam beberapa pekan ke depan.

Analisis Redaksi

Pernyataan Mahfud Md soal siapa yang cocok menjadi wapres jika Gibran mundur sebenarnya menohok ke inti persoalan. Ia tidak menjawab dengan daftar nama, melainkan mengarahkan perhatian pada prosedur dan kelayakan. Di tengah hiruk-pikuk politik yang cenderung menyebut nama lebih dulu, pendekatan itu terasa menyejukkan.

Masalahnya, diskusi publik sering melompati tahap prosedural. Begitu ada desakan mundur, nama-nama pengganti langsung dilempar ke ruang publik tanpa mempertimbangkan mekanisme yang ada. Padahal, dalam sistem presidensial, kursi wapres bukan hadiah bagi partai yang paling vokal menekan.

Kritik yang lebih mendasar tertuju pada cara elite politik mengelola konflik. Isu ijazah Gibran sudah berlarut-larut dan menyedot energi publik. Alih-alih menuntaskannya lewat jalur hukum yang jelas, perdebatan justru melebar ke wacana pemakzulan dan pergantian wapres. Ini pertanda buruk bagi kualitas politik nasional.

Yang paling dirugikan tentu publik. Perhatian yang seharusnya tercurah pada persoalan ekonomi dan kesejahteraan tersedot ke drama politik. Karena itu, langkah paling bijak adalah mendorong penyelesaian hukum yang transparan, bukan memperpanjang ketidakpastian politik.

Sumber: mkri.id