3 Sekuriti Keroyok Maling di Konsel: Didenda Rp 50 Juta dan Seekor Kerbau

Nov 19, 2026 - 10:20
 0  0
3 Sekuriti Keroyok Maling di Konsel: Didenda Rp 50 Juta dan Seekor Kerbau

Kasus tiga sekuriti yang mengeroyok terduga maling di Konawe Selatan berakhir damai lewat adat Metinggoroa. Perusahaan tempat mereka bekerja menanggung denda Rp 50 juta, satu ekor kerbau, dan biaya pengobatan korban.

Ad
Ad

Ketiga sekuriti berinisial YD (41), SR (41), dan SU (38) sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan terhadap AJ (39) di area proyek pembangunan SMA Unggul Garuda, Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara. Perdamaian adat digelar di Balai Desa Lebo Jaya, Senin (16/11), dan laporan kedua belah pihak resmi dicabut di Polsek Konda.

Baca juga: Mobil Guru di Lombok Dibobol Maling: Uang Rp 200 Juta Raib Saat Jam Sekolah

Kronologi Pengeroyokan yang Viral di Media Sosial

Peristiwa bermula pada Selasa (10/11) malam. AJ diduga melakukan pencurian di lokasi proyek pembangunan SMA Unggul Garuda. Ketiga sekuriti yang bertugas di area tersebut menangkapnya, lalu menghakimi sendiri.

Rekaman pengeroyokan itu tersebar luas di media sosial dan memicu kemarahan warganet. Dalam video yang beredar, AJ terlihat dihakimi dengan tangan terikat tali ke belakang. Ketiga pelaku menendang dan memukul pria tersebut. Mereka masih mengenakan pakaian pengamanan perusahaan saat melakukan aksi itu.

Polisi bergerak cepat. Ketiga sekuriti ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. AJ pun tak luput dari jerat hukum. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus pencurian, meski saat itu masih menjalani perawatan akibat pengeroyokan.

"Untuk yang maling juga sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan masih akan menjalani pemeriksaan lagi, dia masih perawatan," beber Kapolsek Konda Iptu Kasibun saat dihubungi, Minggu (15/11).

Baca juga: Illicit Enrichment Dicoret dari UU Perampasan Aset, ICW Curiga Pejabat Takut Disasar

Kasus ini sempat mencuat sebagai sorotan publik di Sulawesi Tenggara. Publik menyoroti tindakan main hakim sendiri yang dilakukan petugas keamanan, sekaligus mempertanyakan pengawasan perusahaan terhadap anggotanya di lapangan.

Penyelesaian Adat Metinggoroa dan Sanksi yang Dijatuhkan

Alih-alih berlanjut ke meja hijau, kasus ini diselesaikan melalui jalur adat. Prosesi perdamaian adat Metinggoroa berlangsung di Balai Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Senin (16/11) siang. Acara itu dihadiri tokoh masyarakat, tokoh adat, kedua belah pihak yang berselisih, hingga perwakilan perusahaan tempat ketiga sekuriti bekerja.

Kapolsek Konda Iptu Kasibun membenarkan penyelesaian tersebut. "Iya, benar kasus tersebut sudah diselesaikan lewat adat (Metinggoroa)," kata Kasibun dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).

Dalam prosesi adat itu, pihak perusahaan menyerahkan sejumlah perlengkapan adat kepada AJ yang diposisikan sebagai pihak korban. Perusahaan juga dibebani biaya pengobatan dan perawatan korban.

"Dalam pelaksanaan adat Metinggoroa, pihak perusahaan menyerahkan satu pasang kain kaci, satu ekor kerbau secara simbolis dan biaya pengobatan sebesar Rp 50 juta," ungkap Kasibun.

Rincian sanksi adat tersebut mencakup:

  • Satu pasang kain kaci sebagai perlengkapan adat Metinggoroa.
  • Satu ekor kerbau yang diserahkan secara simbolis.
  • Biaya pengobatan dan perawatan korban sebesar Rp 50 juta.
  • Pencabutan laporan oleh kedua belah pihak di Polsek Konda.

Perdamaian ditandai dengan pencabutan laporan oleh kedua pihak. Proses hukum atas laporan dugaan pengeroyokan dan pencurian tidak lagi dilanjutkan. "Setelah pelaksanaan adat, kedua belah pihak melakukan pencabutan laporan," imbuh Kasibun.

Peran Perusahaan dan Posisi Hukum Ketiga Sekuriti

Yang menarik dari penyelesaian ini, beban sanksi adat tidak jatuh sepenuhnya ke pundak ketiga sekuriti. Perusahaan tempat mereka bekerja yang menanggung denda Rp 50 juta, biaya pengobatan, dan penyerahan kerbau. Pola ini lazim dalam mekanisme adat di sejumlah daerah, di mana institusi pemilik tenaga kerja ikut bertanggung jawab atas perilaku anggotanya.

Ketiga sekuriti, YD (41), SR (41), dan SU (38), sebelumnya berstatus tersangka. Mereka ditangkap usai rekaman pengeroyokan viral. Namun status hukum itu tidak berujung pada proses peradilan pidana karena laporan sudah dicabut melalui kesepakatan adat.

AJ, terduga pelaku pencurian, juga berstatus tersangka. Polisi menyatakan ia masih menjalani pemeriksaan lanjutan lantaran kondisinya belum pulih. Kasibun menyampaikan hal itu pada Minggu (15/11), beberapa hari sebelum prosesi adat digelar.

Kasus ini sempat diliput dalam sejumlah pemberitaan, termasuk soal penetapan tersangka terhadap ketiga sekuriti dan kronologi pengeroyokan. Informasi awal mengenai penetapan tersangka dapat ditelusuri pada laporan detikSulsel.

Mengapa Jalur Adat Dipilih dalam Kasus Pengeroyokan

Penyelesaian lewat adat Metinggoroa di Konawe Selatan bukan hal baru bagi masyarakat setempat. Mekanisme ini dikenal sebagai cara merajut kembali hubungan antarwarga yang retak akibat konflik, termasuk kasus pidana ringan yang melibatkan pihak-pihak dengan ikatan sosial erat.

Dalam prosesi adat, kedua belah pihak duduk bersama di hadapan tokoh adat dan tokoh masyarakat. Perwakilan perusahaan hadir sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan karyawannya. Penyerahan kain kaci, kerbau, dan biaya pengobatan menjadi simbol pemulihan hubungan, bukan sekadar transaksi materi.

Jalur ini memangkas proses peradilan yang panjang. Namun, pilihan tersebut juga memicu diskusi soal kepastian hukum, terutama karena kasus bermula dari dugaan tindak pidana pencurian yang tetap berstatus tersangka. Polisi menegaskan proses hukum tidak dilanjutkan setelah pencabutan laporan oleh kedua pihak.

Praktik serupa juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia, di mana restorative justice dan mekanisme adat kerap berdampingan dengan sistem peradilan formal. Untuk kasus dengan ancaman pidana tertentu, polisi memiliki kewenangan menghentikan penyidikan melalui keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku. Rujukan umum mengenai kebijakan restorative justice dapat dilihat pada kanal informasi hukum Indonesia.

Dampak bagi Perusahaan Keamanan dan Proyek Sekolah Garuda

Insiden ini menjadi pukulan reputasi bagi perusahaan jasa keamanan yang menaungi ketiga sekuriti. Nama perusahaan tidak disebutkan dalam keterangan polisi, tetapi perwakilannya hadir langsung dalam prosesi adat dan menanggung seluruh beban sanksi.

Lokasi kejadian, proyek pembangunan SMA Unggul Garuda di Desa Lebo Jaya, merupakan bagian dari program pendidikan yang tengah berjalan di Konawe Selatan. Kejadian pengeroyokan di area proyek berpotensi memengaruhi pengawasan keamanan di lokasi tersebut ke depan.

Bagi warga sekitar, penyelesaian adat menjadi jalan tengah. Ketegangan antara petugas keamanan dan masyarakat setempat mereda setelah kedua pihak sepakat berdamai. Tokoh adat dan tokoh masyarakat yang hadir dalam prosesi itu berperan sebagai penengah.

Kasus ini juga menjadi pengingat bagi perusahaan penyedia jasa keamanan soal pentingnya pembinaan anggota. Aksi main hakim sendiri, sekalipun terhadap pelaku pencurian, berujung pada konsekuensi hukum dan sosial yang tidak ringan.

Langkah Selanjutnya Setelah Pencabutan Laporan

Dengan dicabutnya laporan oleh kedua pihak, proses hukum atas dugaan pengeroyokan tidak dilanjutkan. Begitu pula laporan terkait dugaan pencurian yang melibatkan AJ.

Namun, status tersangka terhadap AJ sempat disampaikan polisi sebelum prosesi adat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai kelanjutan pemeriksaan terhadap AJ setelah perdamaian. Polisi sebelumnya menyebut AJ masih menjalani perawatan akibat pengeroyokan.

Ketiga sekuriti, YD, SR, dan SU, tidak lagi menghadapi proses pidana. Mereka kembali ke lingkungan masing-masing setelah kewajiban adat dipenuhi pihak perusahaan.

Yang tersisa dari kasus ini adalah catatan tentang bagaimana sebuah video viral, tekanan publik, dan mekanisme adat bertemu dalam satu peristiwa. Polisi memilih mengakomodasi penyelesaian adat, sementara publik menunggu apakah kejadian serupa bisa dicegah di kemudian hari.

Analisis Redaksi

Ada dua hal yang layak dicermati dari penyelesaian kasus ini. Pertama, kecepatan polisi menetapkan tersangka patut diapresiasi. Ketiga sekuriti tidak diberi ruang untuk berlindung di balik status sebagai petugas keamanan. Video viral menjadi bukti awal yang kuat, dan penetapan tersangka menunjukkan proses hukum berjalan semestinya.

Kedua, pilihan jalur adat Metinggoroa memunculkan pertanyaan yang lebih pelik. Ketika sebuah kasus pengeroyokan yang terekam jelas dan telah berkekuatan tersangka berakhir dengan pencabutan laporan, publik berhak bertanya soal kepastian hukum. Apakah mekanisme adat menjadi jalan damai yang sah, atau justru celah bagi penyelesaian yang mengabaikan rasa keadilan bagi korban?

Yang paling mencolok, beban sanksi jatuh ke perusahaan, bukan ke individu pelaku. Pola ini lazim dalam tradisi adat, tetapi dalam konteks hukum modern, pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana karyawan perlu dirumuskan lebih jelas. Tanpa itu, efek jera terhadap pelaku perorangan bisa melemah. Kasus ini menunjukkan adat dan hukum formal masih mencari titik temu, dan titik temu itu belum selesai.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad