Pramono Anung Tegas Tindak Manipulasi Laporan JAKI dengan Foto AI

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil sikap tegas terkait dugaan manipulasi laporan warga yang masuk melalui aplikasi JAKI. Dugaan manipulasi ini berupa penggunaan foto hasil editan atau teknologi Artificial Intelligence (AI) pada bukti tindak lanjut aduan masyarakat.

Pramono secara langsung menginstruksikan jajaran Inspektorat Pemprov DKI untuk melakukan investigasi mendalam terhadap dugaan pelanggaran yang melibatkan jajaran aparatur wilayah setempat, khususnya di Kelurahan Kalisari, Jakarta Timur.

"Urusan dengan AI yang ada di JAKI. Saya sudah meminta kepada Inspektorat untuk memeriksa apakah itu lurahnya, lurah di Kalisari maupun Kasubdinnya," tegas Pramono saat ditemui di Pasar Gardu Asem, Jakarta Pusat, Senin (6/4).

Langkah Tegas Pemerintah DKI Jakarta

Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa tidak akan menoleransi segala bentuk tindakan manipulatif dalam pelayanan publik. Siapapun yang terbukti melakukan manipulasi tindak lanjut laporan akan langsung dijatuhi sanksi sebagai bentuk penegakan hukum dan menjaga prinsip keterbukaan publik.

"Siapapun yang salah harus diberikan hukuman dan ini tidak boleh terulang kembali. Karena bagaimanapun bagi Pemerintah Jakarta, transparansi itu menjadi hal yang penting," ujar Pramono.

Dugaan Manipulasi Laporan di Aplikasi JAKI

Laporan awal yang mencuat berasal dari keluhan warga mengenai parkir liar di salah satu perumahan di Jakarta Timur. Dalam foto aduan yang dilampirkan, terlihat deretan mobil terparkir di bahu jalan dengan seorang petugas mengenakan pakaian oranye berdiri di lokasi.

Namun, kejanggalan muncul pada foto bukti tindak lanjut dalam aplikasi JAKI. Meskipun mobil yang sebelumnya tampak sudah tidak ada, sudut pengambilan gambar tetap tidak berubah, menimbulkan kecurigaan. Selain itu, terdapat detail tidak wajar pada seragam petugas dalam foto tersebut.

Fakta-fakta ini memicu dugaan bahwa penyelesaian masalah sengaja dimanipulasi menggunakan foto hasil rekayasa AI.

Kejujuran Aparatur Jadi Prioritas

Pramono menegaskan bahwa kejujuran aparat dalam menangani keluhan masyarakat adalah hal utama. Ia menilai memalsukan penyelesaian aduan dengan teknologi AI sama halnya dengan berbohong langsung kepada warga Jakarta.

"Lebih baik misalnya, belum selesai ya belum selesai saja daripada kemudian dilakukan dengan AI yang notabene itu membohongi. Kami, saya sudah meminta kepada Inspektorat untuk diberikan sanksi untuk itu,"

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, sikap tegas Gubernur Pramono Anung ini menjadi sinyal kuat bagi seluruh aparatur pemerintah agar menjaga integritas dan transparansi dalam pelayanan publik. Penggunaan teknologi AI untuk memanipulasi bukti bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Selain itu, kasus ini juga membuka ruang diskusi lebih luas mengenai pengawasan penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik. Pemprov DKI harus memperkuat sistem kontrol internal dan mekanisme audit digital untuk mencegah praktik manipulasi serupa di masa depan.

Ke depan, publik perlu mengawasi perkembangan kasus ini dan menuntut transparansi penuh dari pemerintah terkait hasil investigasi serta upaya pencegahan. Langkah ini penting agar layanan publik di era digital tetap berjalan efektif dan akuntabel.

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat membaca sumber asli berita ini di CNN Indonesia.