Modus Kriminal Curangi BBM Bersubsidi dan Gas Melon Terungkap, Kerugian Rp 1,2 Triliun

Bareskrim Polri telah mengungkap berbagai modus operandi penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi atau gas melon yang terjadi di 33 provinsi di Indonesia. Potensi kerugian negara akibat praktik ilegal ini diperkirakan mencapai Rp 1,2 triliun, angka yang sangat signifikan bagi perekonomian nasional.

Modus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi dan Gas Melon

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Irhamni, menjelaskan secara rinci cara-cara para pelaku menjalankan aksinya. Pelaku membeli solar bersubsidi secara berulang kali di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Setelah itu, BBM tersebut ditampung atau ditimbun di pangkalan tertentu sebelum dijual kembali kepada konsumen, khususnya untuk kepentingan industri, dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga subsidi.

“Kemudian ditampung atau ditimbun di pangkalan kemudian dijual kembali kepada konsumen untuk kepentingan industri dengan harga yang lebih tinggi,” ujar Irhamni dalam konferensi pers di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Teknik Manipulasi dan Kolusi dengan Petugas SPBU

Selain menimbun BBM, pelaku juga menggunakan pelat nomor kendaraan palsu yang dipakai secara bergantian untuk mengganti barcode pada kendaraan. Teknik ini bertujuan untuk mengakali sistem pengawasan yang diterapkan Pertamina agar kuota BBM subsidi bisa diperoleh secara ilegal.

Lebih lanjut, pelaku bekerja sama dengan oknum petugas SPBU untuk mendapatkan kuota BBM subsidi. Kerja sama ini merupakan kunci keberhasilan praktik ilegal tersebut dan menjadi salah satu modus penyalahgunaan yang lazim terjadi di lapangan.

• Membeli BBM subsidi berulang di SPBU tertentu.
• Menimbun BBM di pangkalan untuk dijual kembali dengan harga non-subsidi.
• Menggunakan pelat nomor kendaraan palsu untuk mengelabui sistem barcode Pertamina.
• Kolaborasi dengan oknum petugas SPBU untuk mendapatkan kuota subsidi ilegal.

Potensi Kerugian Negara dan Dampaknya

Menurut data yang disampaikan, praktik ini menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 1,2 triliun. Jumlah ini sangat besar dan berdampak pada pengelolaan subsidi energi yang seharusnya tepat sasaran untuk masyarakat kurang mampu. Penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi juga merugikan industri, pelaku usaha resmi, dan mengancam kestabilan pasar energi nasional.

Menurut laporan Kompas.com, pihak kepolisian terus mengawasi dan menindak tegas jaringan kejahatan ini. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius memberantas penyalahgunaan subsidi energi.

Langkah Penegakan Hukum dan Pengawasan

Pihak kepolisian bersama Pertamina dan instansi terkait telah meningkatkan pengawasan di lapangan, termasuk penguatan sistem digital untuk memonitor distribusi BBM bersubsidi. Penindakan tegas berupa penangkapan dan penyidikan terhadap pelaku yang terlibat juga terus dilakukan untuk mencegah kerugian lebih besar.

Pengawasan terhadap SPBU dan pangkalan BBM menjadi fokus utama guna menutup celah praktik ilegal. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk ikut aktif melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi dan LPG agar subsidi tepat sasaran.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pengungkapan modus penyalahgunaan BBM bersubsidi dan gas melon ini menyoroti permasalahan klasik dalam pengelolaan subsidi energi di Indonesia. Meskipun pemerintah telah berupaya memperketat regulasi dan pengawasan, praktik ilegal yang melibatkan oknum internal dan pelaku luar tetap sulit diberantas sepenuhnya.

Kerugian negara sebesar Rp 1,2 triliun bukan hanya soal angka besar secara ekonomi, tetapi juga mencerminkan ketidakadilan sosial di mana subsidi yang seharusnya membantu masyarakat kurang mampu justru disalahgunakan oleh segelintir orang demi keuntungan pribadi. Ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan subsidi.

Ke depan, pembaruan sistem teknologi pengawasan serta penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten harus menjadi prioritas. Masyarakat juga perlu diberdayakan sebagai pengawas aktif untuk membantu mendeteksi penyalahgunaan. Jika tidak, praktik ini dapat terus berulang dan menghambat upaya pemerintah dalam menyejahterakan rakyat secara adil.

Simak perkembangan terbaru dan langkah penegakan hukum lebih lanjut agar subsidi energi benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat luas.