Menilai Rapor Australia dalam Kebijakan Pelarangan Media Sosial bagi Anak

Pemerintah Indonesia telah resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) pada tanggal 28 Maret 2026. Peraturan ini membatasi akses ke delapan platform media sosial utama dengan tujuan mulia, yaitu melindungi anak dan remaja Indonesia dari berbagai potensi bahaya di dunia digital.

Referensi Kebijakan Australia dalam PP TUNAS

Dalam merancang kebijakan ini, Indonesia menjadikan Australia sebagai salah satu tolok ukur utama karena negara tersebut telah terlebih dahulu menerapkan kebijakan pelarangan serupa. Namun, pengalaman Australia dalam pelarangan media sosial bagi anak justru menimbulkan sejumlah tantangan dan pelajaran penting.

Pada awal April 2026, Menteri Komunikasi Australia, Anika Wells, mengakui bahwa peraturan pelarangan tersebut belum berhasil sepenuhnya dalam menjauhkan anak dan remaja dari risiko di dunia maya. Ini menjadi peringatan penting bagi Indonesia agar kebijakan serupa tidak hanya menjadi formalitas, tapi benar-benar efektif.

Efektivitas Pelarangan Media Sosial di Australia

Sejak peraturan diterapkan, lebih dari 4,7 juta akun yang diduga milik pengguna di bawah usia 16 tahun telah dihapus, dinonaktifkan, atau dibatasi. Meski demikian, data menunjukkan adanya ketidakberhasilan dalam menurunkan angka pengaduan terkait perundungan siber dan penyalahgunaan konten berbasis gambar di kalangan anak-anak dan remaja.

Regulator Australia melaporkan bahwa tidak ada penurunan yang signifikan dalam pengaduan pengguna di bawah 16 tahun sejak undang-undang tersebut berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pelarangan tidak serta merta menghilangkan risiko bahaya digital.

Catatan dari Aktivis Digital: Anak-anak Tetap Bisa Akses Platform

Samantha Floreani, seorang advokat hak digital dari Melbourne, menyoroti fakta penting bahwa 7 dari 10 anak-anak di Australia tetap dapat mengakses platform media sosial arus utama meskipun peraturan sudah ditegakkan. Ini memperlihatkan adanya celah dalam implementasi yang memungkinkan anak-anak tetap terpapar risiko.

• Tingginya jumlah akun anak di bawah umur yang tetap aktif
• Keterbatasan pengawasan dan verifikasi usia pengguna
• Penggunaan metode alternatif untuk mengakses media sosial

Menurut laporan SINDOnews, pengalaman Australia menjadi cermin penting agar Indonesia dapat memperbaiki strategi pelarangan dan pengawasan media sosial dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan efektif.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pengalaman Australia mengajarkan kita bahwa pendekatan pelarangan media sosial secara kaku tidak cukup untuk melindungi anak-anak dari risiko digital. Kebijakan yang hanya mengandalkan penghapusan akun atau blokir platform tanpa dibarengi dengan edukasi digital, penguatan kontrol parental, dan teknologi verifikasi usia yang ketat, cenderung hanya menciptakan celah baru bagi anak-anak untuk tetap mengakses konten berbahaya.

Indonesia harus belajar dari kegagalan ini dengan mengembangkan sistem pengawasan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif melalui kolaborasi antara pemerintah, penyedia platform, dan masyarakat. Selain itu, penting untuk mengedepankan literasi digital agar anak-anak dan orang tua dapat memahami risiko serta langkah perlindungan yang benar.

Kedepannya, pemerintah perlu memantau lebih ketat implementasi PP TUNAS dan mengevaluasi dampaknya secara berkala agar kebijakan benar-benar efektif dan tidak hanya menjadi aturan di atas kertas. Perkembangan teknologi yang pesat juga menuntut adaptasi kebijakan secara dinamis dan inovatif.

Untuk informasi lebih lanjut tentang perlindungan anak di ranah digital dan kebijakan terkait, Anda dapat merujuk ke laporan resmi pemerintah dan berbagai kajian dari lembaga hak digital terkemuka seperti SBS Australia.

Dengan mengambil pelajaran dari rapor Australia, Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan tata kelola media sosial yang lebih aman dan berkelanjutan untuk generasi masa depan.