Penanganan Banjir Jadi Prioritas Bupati HSU dalam RKPD 2026

Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Sahrujani, menegaskan bahwa penanganan banjir menjadi salah satu fokus utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Hal ini disampaikan dalam rapat yang digelar di Gedung KH. Idham Chalid, Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Selasa.

Dalam acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, Sahrujani membahas langkah konkret dan strategi penanganan banjir yang selama ini menjadi persoalan utama di wilayah HSU.

Penanganan Banjir yang Komprehensif dan Berkelanjutan

Bupati Sahrujani menjelaskan bahwa upaya penanganan banjir di HSU telah melalui koordinasi intensif, termasuk rapat bersama Gubernur Kalimantan Selatan sekitar dua bulan lalu. Dia menekankan pentingnya penanganan banjir yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi harus komprehensif dan berkelanjutan demi masa depan daerah.

"Penanganan banjir harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan demi masa depan daerah,"

Sahrujani menguraikan bahwa pemerintah kabupaten telah menganggarkan program penyudetan sungai sepanjang 10 kilometer melalui APBD murni tahun 2026. Namun, kebutuhan total penyudetan sungai di HSU mencapai 40 kilometer. Oleh karena itu, Bupati berharap agar pemerintah provinsi dapat memberikan dukungan agar sisa pekerjaan tersebut dapat segera terealisasi.

Dampak Positif Penanganan Banjir terhadap Ketahanan Pangan

Bupati juga menegaskan bahwa bila penanganan banjir dapat dilakukan secara efektif, maka sektor ketahanan pangan di HSU khususnya pertanian di lahan rawa akan semakin kuat. Hal ini sangat penting mengingat Kalimantan Selatan memiliki wilayah lahan rawa yang potensial untuk pengembangan pertanian, namun kerap terdampak oleh banjir tahunan.

• Pengurangan risiko kerusakan lahan pertanian akibat banjir
• Peningkatan produktivitas pertanian lahan rawa
• Stabilitas pasokan pangan lokal
• Meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat setempat

Dukungan Pemerintah Provinsi dan Kolaborasi Penanganan Banjir

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, memberikan apresiasi atas inisiatif dan langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten HSU. Ia juga menyadari keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah dalam menghadapi bencana banjir tahunan yang berulang.

"Kita akan laksanakan penanganan ini secara kolaboratif bersama balai sungai," tegas Muhidin.

Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk mendukung dan bekerja sama dengan kabupaten dalam upaya pengendalian banjir, termasuk melalui koordinasi dengan balai sungai yang bertugas mengelola sumber daya air di wilayah tersebut.

Menurut laporan resmi dari Antara Kalsel, kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian proyek penyudetan sungai sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan banjir di Hulu Sungai Utara.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, fokus Bupati Sahrujani pada penanganan banjir dalam RKPD 2026 adalah langkah strategis yang sangat krusial bagi keberlanjutan pembangunan di Hulu Sungai Utara. Banjir selama ini bukan hanya masalah musiman, melainkan hambatan serius bagi pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan lokal. Dengan adanya anggaran khusus dan dukungan provinsi, potensi untuk mengurangi dampak banjir menjadi lebih realistis.

Namun, tantangan terbesar tetap pada pelaksanaan di lapangan, terutama dalam hal koordinasi lintas sektor dan kesinambungan pendanaan. Jika penyudetan sungai sepanjang 40 kilometer dapat diselesaikan, maka bukan hanya risiko banjir yang berkurang, tetapi juga membuka peluang pengembangan pertanian lahan rawa yang sebelumnya kurang produktif. Ini akan berdampak positif pada ketahanan pangan regional dan kesejahteraan masyarakat.

Kedepannya, masyarakat dan pemangku kepentingan perlu terus mengawal progres program ini agar tidak terhambat oleh birokrasi atau kekurangan dana. Selain itu, inovasi pengelolaan air dan mitigasi banjir berbasis komunitas dapat menjadi pelengkap yang efektif. Stay tuned untuk perkembangan selanjutnya, karena keberhasilan penanganan banjir di HSU bisa menjadi model bagi daerah lain di Kalimantan Selatan dan Indonesia secara luas.