Trump Hadapi Upaya Pemakzulan Meski Sepakat Gencatan Senjata dengan Iran

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini menghadapi upaya pemakzulan terbaru dari sejumlah petinggi Kongres, terutama dari fraksi Demokrat, menyusul ancaman dan perangnya terhadap Iran sejak 28 Februari 2026 lalu. Meskipun telah mengumumkan kesepakatan gencatan senjata sementara dengan Iran, tekanan politik terhadap Trump justru semakin meningkat.

Seruan Pemakzulan dari Anggota Kongres Demokrat

Salah satu tokoh yang vokal menyerukan pemakzulan Trump adalah Alexandria Ocasio-Cortez, politikus dari Partai Demokrat. Ia menegaskan bahwa pengumuman gencatan senjata sementara tidak mengubah posisi atau sikap Trump yang dianggap berbahaya.

"Presiden telah mengancam genosida terhadap rakyat Iran, dan terus menggunakan ancaman tersebut sebagai tekanan," kata Ocasio-Cortez melalui unggahan di platform X.

"Kita tidak bisa lagi mempertaruhkan dunia maupun kesejahteraan negara kita. Baik melalui kabinet maupun Kongres, Presiden harus dicopot dari jabatannya. Kita sedang bermain di ambang kehancuran."

Seruan ini bukan tanpa dasar. Puluhan legislator Demokrat sebelumnya telah menyerukan agar Trump diberhentikan dari jabatannya terkait ancamannya terhadap Iran yang dinilai mengancam stabilitas dunia.

Ancaman dan Ultimatum Trump Memicu Gelombang Protes

Unggahan Trump pada platform Truth Social yang isinya mengancam "sebuah peradaban Iran akan mati malam ini" memicu gelombang kritik dan seruan pemakzulan. Pernyataan tersebut disampaikan beberapa jam sebelum pengumuman gencatan senjata dua pekan dengan Iran, yang sebelumnya diwarnai oleh serangkaian ultimatum dan ancaman keras dari Trump ke Teheran.

Meski peluang Trump dicopot dari jabatannya kecil karena dominasi Partai Republik di Kongres, sejumlah anggota Demokrat dan beberapa republik minor memperlihatkan sikap kritis terhadap pernyataan tersebut.

Langkah Kongres dan Amandemen Ke-25

Menurut laporan CNN Indonesia dan CNBC Internasional, anggota DPR John Larson telah mengajukan pasal-pasal pemakzulan terhadap Trump. Ia menuduh sang presiden melakukan "perampasan berulang atas kewenangan perang Kongres serta tindakan pembunuhan, kejahatan perang, dan pembajakan."

Sementara itu, anggota DPR Ro Khanna mendorong penerapan Pasal 4 Amandemen ke-25, yang memungkinkan pengalihan kekuasaan secara paksa jika Wakil Presiden dan mayoritas kabinet menyatakan presiden tidak mampu menjalankan tugasnya.

"Jika Kongres Amerika Serikat masih memiliki integritas, setiap anggota DPR dan senator harus menyerukan pencopotan Trump hari ini berdasarkan Amandemen ke-25," ujar Khanna. "Ia mengancam kehancuran total sebuah peradaban."

Mantan Ketua DPR, Nancy Pelosi, juga mendukung pencopotan Trump dengan segala cara.

"Jika kabinet tidak bersedia menerapkan Amandemen ke-25 dan memulihkan kewarasan, Partai Republik harus kembali menggelar sidang Kongres untuk mengakhiri perang ini," ujar Pelosi.

Reaksi Gedung Putih dan Potensi Politik ke Depan

Gedung Putih mengecam keras upaya pemakzulan ini. Juru bicara Presiden Trump, Davis Ingle, menyebut langkah tersebut "memalukan" dan menuding Demokrat telah lama berusaha memakzulkan Trump tanpa alasan yang kuat.

Perlu diketahui, Trump sebelumnya telah dua kali dimakzulkan oleh DPR pada masa jabatan pertamanya, namun tidak pernah dinyatakan bersalah oleh Senat. Saat ini, upaya pemakzulan yang baru juga belum mendapatkan dukungan signifikan di Kongres.

Hanya 140 anggota Demokrat pada Desember 2025 yang mendukung langkah awal pemakzulan yang diajukan oleh anggota DPR Al Green. Sedangkan anggota DPR Maxine Waters menyatakan bahwa upaya pemakzulan kemungkinan baru akan dipertimbangkan serius jika Partai Demokrat kembali menguasai DPR.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, upaya pemakzulan terhadap Presiden Trump ini mencerminkan ketegangan politik yang semakin tajam di Amerika Serikat, terutama terkait kebijakan luar negeri yang kontroversial terhadap Iran. Meskipun gencatan senjata diumumkan, seruan pemakzulan tidak mereda karena ancaman yang pernah dilontarkan Trump dinilai telah melampaui batas diplomasi dan berpotensi memicu konflik yang lebih luas.

Situasi ini juga menandai sebuah paradoks dalam politik AS: di satu sisi ada kebutuhan untuk stabilitas dan perdamaian, namun di sisi lain terdapat tekanan politik yang kuat dari dalam negeri yang ingin mengoreksi arah kebijakan presiden. Jika Kongres tidak mampu menyatukan suara, potensi polarisasi dan ketidakpastian politik akan terus menghantui pemerintahan Trump hingga masa jabatan berakhir.

Ke depan, publik dan pengamat politik harus mencermati bagaimana dinamika ini berkembang, terutama menjelang pemilihan umum berikutnya dan bagaimana hubungan AS-Iran akan berlanjut setelah masa gencatan senjata. Keseimbangan antara diplomasi dan politik dalam negeri akan menjadi kunci utama dalam menentukan arah kebijakan luar negeri AS.

Untuk perkembangan terbaru dan detail menyeluruh mengenai isu ini, pembaca dapat mengakses laporan lengkap melalui sumber asli CNN Indonesia.