Perpanjang STNK Tanpa KTP Berlaku Nasional, Cuma Sepanjang 2026

Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kini bisa dilakukan tanpa melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik terdaftar. Kebijakan ini, yang digagas oleh Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri), berlaku secara nasional sepanjang tahun 2026. Namun, ada beberapa ketentuan penting yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas ini.

Perpanjangan STNK Tanpa KTP Berlaku Nasional Selama 2026

Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Brigjen Wibowo, mengungkapkan perpanjangan STNK tanpa KTP pemilik sudah bisa dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan ini bersifat sementara dan hanya berlaku hingga akhir tahun 2026. Setelah itu, seluruh kendaraan diwajibkan untuk melakukan balik nama pada tahun 2027.

"Berlaku nasional dan hanya di tahun 2026 saja, 2027 seluruh kendaraan wajib balik nama," ujar Wibowo saat dihubungi pada Selasa, 14 April 2026.

Dengan kebijakan ini, meskipun pemilik kendaraan lama sudah berpindah, masyarakat tetap bisa memperpanjang STNK tanpa harus melampirkan KTP pemilik lama. Namun, Korlantas memberikan arahan agar masyarakat segera melakukan proses balik nama kendaraan sebagai kewajiban pada tahun berikutnya.

Syarat dan Mekanisme Perpanjangan STNK Tanpa KTP

Dalam praktiknya, masyarakat yang ingin memperpanjang STNK tanpa KTP akan diminta mengisi formulir pernyataan yang menyatakan bahwa mereka adalah pemilik sah kendaraan tersebut. Selain itu, pemohon juga harus mengajukan permohonan untuk blokir kendaraan, dan berkomitmen melakukan balik nama paling lambat tahun 2027.

• Pengisian formulir pernyataan kepemilikan kendaraan
• Pengajuan permohonan blokir kendaraan
• Kesanggupan melakukan balik nama pada tahun 2027

Wibowo menambahkan, jika masyarakat belum mampu melakukan balik nama pada tahun 2026 karena alasan biaya, mereka masih diberikan kesempatan hingga tahun 2027. Hal ini terkait dengan kebijakan Bea Balik Nama Kedua (BBNB II) yang saat ini sudah gratis, sehingga diharapkan dapat mendorong proses balik nama kendaraan yang lebih cepat.

Dasar Hukum dan Batasan Kebijakan

Kebijakan ini tetap mengacu pada Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 61, yang mewajibkan setiap pengesahan STNK untuk menyertakan KTP pemilik kendaraan. Namun, Korlantas memberikan kelonggaran selama tahun 2026 sebagai masa transisi sebelum aturan tersebut diberlakukan secara penuh.

"Kami tidak ingin menabrak aturan yang ada. Jadi kami berikan kesempatan balik nama maksimal tahun depan," jelas Wibowo.

Dengan demikian, kebijakan ini merupakan solusi sementara yang memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan tanpa harus terburu-buru melengkapi dokumen KTP lama, terutama bagi kendaraan yang sudah berpindah tangan namun belum melakukan balik nama.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kebijakan ini adalah langkah strategis dari Korlantas Polri dalam merespons berbagai kendala administratif yang dihadapi masyarakat dalam proses perpanjangan STNK. Dengan memberlakukan perpanjangan tanpa KTP secara nasional selama 2026, pemerintah memberikan ruang bagi pemilik kendaraan untuk melakukan proses balik nama secara bertahap tanpa risiko denda atau penunggakan pajak.

Namun, kebijakan ini juga mengandung tantangan tersendiri. Jika masyarakat menunda melakukan balik nama kendaraan hingga tahun berikutnya, potensi masalah administratif dan kepemilikan kendaraan bisa muncul, termasuk risiko penipuan atau sengketa kepemilikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak berwenang untuk memantau pelaksanaan kebijakan ini dan mempercepat sosialisasi mengenai pentingnya balik nama kendaraan.

Ke depan, publik perlu mengawasi bagaimana implementasi kebijakan ini berjalan di lapangan, serta kesiapan sistem administrasi kepolisian dalam mengelola data kendaraan dan pemiliknya. Pembaruan data yang akurat akan berdampak positif bagi sistem perpajakan dan pengelolaan lalu lintas di Indonesia.

Untuk informasi lebih lengkap dan update terbaru, Anda dapat mengunjungi sumber berita asli di CNN Indonesia dan mengikuti perkembangan dari Korlantas Polri.