Pemerintah Wajibkan Label Gizi untuk Makanan dan Minuman Siap Saji Cegah Penyakit

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia mengambil langkah strategis untuk mendorong pola konsumsi yang lebih sehat dengan mewajibkan pencantuman label gizi berupa Nutri Level pada makanan dan minuman siap saji. Kebijakan ini fokus terutama pada minuman berpemanis yang diproduksi usaha skala besar dan bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) secara berlebihan.

Aturan Label Gizi Nutri Level dan Tujuannya

Aturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/301/2026 yang diterbitkan pada 14 April 2026. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan upaya edukasi penting untuk mencegah berbagai penyakit tidak menular seperti obesitas, hipertensi, penyakit kardiovaskular, stroke, dan diabetes tipe 2 yang berkaitan erat dengan konsumsi GGL yang berlebihan.

Menurut Budi, empat penyakit utama yang menjadi beban terbesar pembiayaan BPJS Kesehatan berhubungan dengan konsumsi GGL yang tinggi. Contohnya, biaya untuk pengobatan gagal ginjal meningkat drastis lebih dari 400 persen, dari Rp 2,32 triliun pada 2019 menjadi Rp 13,38 triliun pada 2025.

Detail Penerapan dan Media Informasi Label Gizi

Kebijakan ini awalnya tidak mencakup usaha mikro, kecil, dan menengah seperti warung makan sederhana, namun berlaku bagi usaha skala besar yang menjual makanan dan minuman siap saji seperti boba, teh tarik, kopi susu aren, dan jus. Pencantuman label gizi dan pesan kesehatan berupa Nutri Level harus dilakukan pada berbagai media informasi, antara lain:

• Daftar menu fisik dan aplikasi elektronik komersial
• Kemasan eceran produk
• Brosur, spanduk, selebaran, dan leaflet

Nutri Level ini terdiri dari empat tingkatan yang membedakan kandungan gula, garam, dan lemak dalam produk:

• Level A (warna hijau tua) – kandungan GGL terendah
• Level B (warna hijau muda)
• Level C (warna kuning)
• Level D (warna merah) – kandungan GGL tertinggi

Label ini akan membantu konsumen memilih produk yang lebih sehat sesuai kebutuhan mereka. Penilaian Nutri Level didasarkan pada pernyataan mandiri pelaku usaha dengan hasil pengujian laboratorium pemerintah atau laboratorium terakreditasi.

Konteks Regulasi dan Peran Lintas Sektor

Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Kesehatan yang menuntut sinergi kebijakan lintas sektor dalam pencegahan penyakit. Kemenkes bertanggung jawab mengatur pangan siap saji, sedangkan pengawasan pangan olahan dan produk pabrikan berada di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kebijakan pencantuman label gizi ini adalah langkah progresif dan sangat strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko konsumsi berlebih gula, garam, dan lemak. Selain berpotensi menurunkan angka penyakit tidak menular yang semakin meningkat, kebijakan ini juga dapat mengurangi beban keuangan negara melalui pengurangan biaya pengobatan di BPJS.

Namun, tantangan terbesar adalah penerapan dan pengawasan yang konsisten, terutama pada usaha skala besar yang memiliki variasi produk luas. Kemampuan konsumen dalam memahami Nutri Level juga perlu didukung dengan edukasi berkelanjutan agar label tersebut tidak sekadar formalitas namun benar-benar mendorong perubahan perilaku konsumsi.

Kedepannya, pemerintah perlu mempertimbangkan perluasan penerapan label gizi ke usaha mikro dan kecil serta produk olahan yang diawasi BPOM, agar dampak kesehatan masyarakat lebih menyeluruh. Masyarakat dan pelaku usaha juga harus aktif mendukung perubahan ini demi menciptakan ekosistem pangan yang lebih sehat di Indonesia.

Untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat membaca sumber aslinya di Medcom.id.