Pengukuhan Guru Besar FH Unsoed Bahas Celah Regulasi Laut dan Mandeknya Diversi Anak

Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (FH Unsoed) baru-baru ini mengangkat isu penting terkait problematika hukum laut dan mandeknya penerapan diversi dalam peradilan pidana anak. Dalam acara tersebut, pembahasan tertuju pada dampak ratifikasi perjanjian internasional tentang Biodiversitas di Laut Lepas (BBNJ) yang dinilai membuka celah regulasi di wilayah laut lepas dan sekaligus menyoroti rendahnya implementasi mekanisme diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Celah Regulasi Laut Lepas Akibat Ratifikasi BBNJ

Ratifikasi Konvensi BBNJ oleh Indonesia bertujuan untuk menjaga keanekaragaman hayati laut lepas secara global. Namun, dalam praktiknya, ratifikasi ini memunculkan sejumlah legal gap atau celah hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di wilayah laut lepas yang menjadi yurisdiksi internasional.

Guru Besar FH Unsoed menekankan perlunya sinergi regulasi nasional dan internasional agar ketentuan BBNJ dapat diimplementasikan secara efektif tanpa mengabaikan kepentingan kedaulatan negara dan keberlanjutan sumber daya laut.

Menurutnya, peraturan yang tumpang tindih dan belum adanya aturan teknis yang mengatur pelaksanaan BBNJ di Indonesia menjadi tantangan utama. Hal ini berdampak pada lemahnya pengawasan dan pengelolaan laut lepas, yang pada akhirnya dapat merugikan ekosistem laut dan hak-hak negara kepulauan.

Mandeknya Penerapan Diversi dalam Peradilan Pidana Anak

Selain isu hukum laut, pengukuhan ini juga mengangkat persoalan mandeknya penerapan diversi dalam hukum pidana anak di Indonesia. Diversi adalah alternatif penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum tanpa melalui proses peradilan formal, yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari stigma dan dampak negatif sistem peradilan pidana.

Meski telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Mahkamah Agung, realisasi diversi di lapangan masih sangat rendah dan belum menjadi mekanisme utama dalam penyelesaian perkara anak. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, minimnya fasilitas pendukung, serta keterbatasan sosialisasi tentang pentingnya diversi.

Guru Besar FH Unsoed menyoroti bahwa rendahnya penerapan diversi berpotensi meningkatkan angka anak yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana, sehingga berisiko merusak masa depan anak tersebut dan menambah beban sistem peradilan.

Upaya dan Rekomendasi untuk Perbaikan

Dalam pengukuhan ini, disampaikan beberapa rekomendasi agar kedua permasalahan tersebut dapat diatasi secara komprehensif:

• Percepatan penyusunan regulasi teknis yang mengatur implementasi BBNJ di tingkat nasional untuk menghilangkan celah hukum laut lepas.
• Peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum terkait mekanisme diversi sebagai solusi utama penyelesaian perkara anak.
• Peningkatan sosialisasi dan fasilitas pendukung diversi agar menjadi pilihan utama dalam sistem peradilan pidana anak.
• Penguatan sinergi antar lembaga pemerintah dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber daya laut dan perlindungan anak.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pengukuhan Guru Besar FH Unsoed ini bukan sekadar seremoni akademik, tetapi juga momentum penting untuk menyoroti dua isu krusial yang selama ini kurang mendapat perhatian serius. Celah hukum laut lepas akibat ratifikasi BBNJ bisa menimbulkan implikasi serius bagi kedaulatan dan perlindungan sumber daya laut Indonesia yang sangat strategis. Jika tidak segera ditindaklanjuti dengan regulasi yang jelas dan terpadu, Indonesia bisa kehilangan kontrol terhadap wilayah lautnya yang kaya sumber daya.

Sementara itu, mandeknya penerapan diversi menjadi alarm bahwa sistem peradilan pidana anak masih jauh dari ideal. Padahal, diversi adalah kunci untuk memberikan perlakuan yang lebih adil dan manusiawi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Solusi ini harus didorong menjadi pilihan utama agar anak-anak tidak terjebak dalam sistem yang justru bisa merugikan masa depan mereka.

Ke depan, masyarakat dan pemerintah perlu mengawal proses legislasi dan implementasi kebijakan ini dengan ketat. Perubahan regulasi dan budaya hukum yang mendukung perlindungan anak serta pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan harus menjadi prioritas untuk mewujudkan keadilan dan kedaulatan nasional.

Untuk informasi lengkap terkait pengukuhan dan isu hukum laut serta diversi anak, kunjungi sumber aslinya di Hukumonline dan simak perkembangan terbaru dari Kompas.