PAN Usul RUU Pemilu Jadi Inisiatif Pemerintah, Ini Keuntungannya bagi Partai

Wakil Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, mengungkapkan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) saat ini masih terbatas dalam diskusi internal di fraksi-fraksi DPR. Saleh mengusulkan agar RUU tersebut menjadi inisiatif pemerintah sehingga pembahasan dapat segera dimulai dengan lebih efektif.

Usulan PAN Agar RUU Pemilu Jadi Inisiatif Pemerintah

Menurut Saleh, selama ini RUU Pemilu selalu diusulkan sebagai inisiatif pemerintah. "Kalau memang mau dibahas, untuk yang sekarang pun saya usul untuk diambil oleh pemerintah. Tinggal dibahas lagi di Baleg agar pembahasan bisa segera dimulai," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Dengan menjadi usulan pemerintah, Saleh menilai pembahasan RUU Pemilu bisa berjalan lebih lancar karena mengurangi pergelutan pikiran dan agenda antar partai politik yang kerap memicu dinamika di awal pembahasan. "Kalau didasarkan atas inisiatif pemerintah, pergelutan pikiran dan agenda parpol dapat dihindari di awal pembahasan. Kalaupun ada perbedaan, nanti akan diakumulasi pada saat pembahasaan DIM," jelasnya.

Kesulitan Pembahasan di Internal Partai

Saleh menegaskan bahwa saat ini belum ada pembahasan resmi RUU Pemilu di DPR karena keputusan di internal partai sangat kompleks. Setiap partai memiliki kepentingan yang berbeda terkait tahapan pemilu, mulai dari pembentukan penyelenggara hingga penghitungan serta penetapan hasil suara.

"RUU Pemilu itu sangat penting. Masing-masing partai punya kepentingan. Mulai dari tahapan pembentukan penyelenggara, sampai pada penghitungan dan penetapan hasil. Tidak mudah membicarakannya," tambahnya.

Lebih lanjut, Saleh berkomitmen bahwa pembahasan RUU Pemilu akan mengakomodir kepentingan semua pihak, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas, serta perguruan tinggi. "Semua harus dilibatkan. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ormas, perguruan tinggi, dan seluruh elemen yang terkait. Inilah yang dimaksud dengan meaningful participation. Tidak boleh ada yang tertinggal dan ditinggalkan," tuturnya.

DPR Khawatir RUU Pemilu Digugat Mahkamah Konstitusi

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengingatkan agar pembahasan RUU Pemilu tidak dilakukan secara terburu-buru. Ia meminta semua pihak untuk bersabar demi menghasilkan Undang-Undang Pemilu yang benar-benar matang dan mendekati sempurna.

"Sekali lagi, tolong kita bersabar semua. Kita ingin bikin Undang-Undang Pemilu yang benar-benar kemudian bisa, ya katakanlah engga semua tapi mendekati sempurna,"

Dasco juga menekankan bahwa UU Pemilu di Indonesia sudah berkali-kali digugat dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena itu, DPR berharap revisi yang dilakukan tidak menimbulkan gugatan baru yang berpotensi mengganggu stabilitas politik nasional.

"Kita kan sudah bolak-balik itu Undang-Undang Pemilu digugat, MK batalin, MK mutusin pilih ini, ini, kemudian MK putusin lagi yang lain. Jangan sampai nanti kita buru-buru atau cepat-cepat (bahas) Undang-Undang Pemilu, nanti ada lagi yang gugat,"

Konsekuensi dan Tantangan Pembahasan RUU Pemilu

Pembahasan RUU Pemilu menjadi sangat krusial karena berkaitan langsung dengan mekanisme demokrasi dan legitimasi hasil pemilu di Indonesia. Setiap partai politik memiliki kepentingan yang berbeda—mulai dari aturan penyelenggaraan hingga mekanisme penghitungan suara—sehingga menuntut proses diskusi yang komprehensif dan inklusif.

Mengacu pada usulan PAN, menjadikan RUU Pemilu inisiatif pemerintah dapat menjadi strategi efektif untuk mengurangi tarik-ulur kepentingan antar partai di DPR. Namun, tantangan besar tetap ada yakni memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi secara bermakna agar aturan yang dihasilkan dapat diterima secara luas.

Untuk menjaga legitimasi dan menghindari potensi gugatan di Mahkamah Konstitusi, DPR perlu memperhatikan aspek teknis dan normatif dalam RUU Pemilu. Hal ini sejalan dengan harapan Wakil Ketua DPR agar revisi undang-undang ini tidak tergesa-gesa dan benar-benar matang.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, inisiatif PAN mengusulkan agar RUU Pemilu menjadi usulan pemerintah merupakan langkah strategis yang menunjukkan kesadaran akan kompleksitas politik dalam pembahasan undang-undang krusial ini. Langkah ini dapat mengurangi gesekan politik antar partai dan mempercepat proses legislasi, yang selama ini sering terhambat oleh kepentingan partai masing-masing.

Namun, meski usaha ini menjanjikan, prosesnya tetap harus transparan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya elit politik, agar aturan yang dihasilkan benar-benar mewakili aspirasi rakyat dan mengurangi risiko sengketa hukum di masa depan. Dinamika politik yang tinggi dalam pembahasan RUU Pemilu merupakan cerminan betapa pentingnya undang-undang ini bagi masa depan demokrasi Indonesia.

Ke depan, yang perlu diwaspadai adalah potensi tekanan politik atau intervensi yang dapat mengaburkan tujuan utama pembaruan RUU Pemilu, yaitu menciptakan sistem pemilu yang adil dan kredibel. Publik dan media harus terus mengawal proses ini agar hasilnya tidak hanya menguntungkan partai tertentu, tetapi membawa manfaat bagi seluruh bangsa.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai perkembangan RUU Pemilu, kunjungi laman resmi Liputan6 melalui Liputan6.com dan pantau berita politik terbaru dari CNN Indonesia.