Rumah Jabatan Wawali Balikpapan Rp14,3 Miliar Dikritik, Akademisi Soroti Prioritas Anggaran

Pembangunan ulang Rumah Jabatan (Rumjab) Wakil Wali Kota Balikpapan dengan anggaran mencapai Rp14,3 miliar memicu kritik tajam dari akademisi dan masyarakat. Proyek ini dianggap mengabaikan kebutuhan mendesak warga, khususnya dalam penanganan banjir dan kesulitan sosial yang masih menjadi persoalan utama di Balikpapan.

Kritik Akademisi Soal Prioritas dan Empati Pejabat

Purwadi Purwoharsojo, akademisi dari Universitas Mulawarman (Unmul), secara tegas menyatakan bahwa proyek pembangunan Rumjab ini mencerminkan lemahnya empati pejabat publik terhadap kondisi warga, serta tidak sesuai dengan semangat efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah pusat maupun daerah.

"Apapun alasannya, ini adalah anggaran negara yang berasal dari APBD, uang rakyat Balikpapan. Komunikasi publik seperti ini harus diperbaiki. Pejabat harus bertanggung jawab atas setiap rupiah yang digunakan," tegas Purwadi, Kamis (23/4/2026).

Menurut Purwadi, pola pejabat yang kerap membongkar rumah jabatan setelah terpilih di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Timur, menunjukkan adanya kecenderungan gaya pemerintahan yang terkesan hedon dan boros, padahal dana daerah tengah dipangkas akibat berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat.

• Mobil dinas miliaran rupiah
• Renovasi kantor pemerintahan yang mahal
• Pembangunan rumah jabatan dengan anggaran besar

Hal-hal tersebut memperlihatkan tata kelola prioritas yang bermasalah dalam penggunaan APBD.

Usulan Prioritas Anggaran untuk Penanganan Banjir dan Kebutuhan Warga

Dalam situasi pemangkasan anggaran, Purwadi mengusulkan agar pemerintah daerah lebih mengedepankan penundaan atau pembangunan secara bertahap untuk proyek-proyek fisik seperti Rumjab. Ia menilai dana Rp14,3 miliar akan jauh lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk kebutuhan pokok masyarakat, seperti menyediakan rumah layak huni bagi warga kurang mampu dan menambah anggaran penanganan banjir yang masih menjadi masalah serius di Balikpapan.

"Problem banjir ini perlu penanganan serius. Harusnya itu yang diprioritaskan. Kan bisa dianggarkan bertahap selama masa jabatan lima tahun, tidak harus sekaligus. Masa tidak ada ruang diskusi dengan dinas terkait untuk efisiensi?" tambahnya.

Purwadi juga mengkritisi fungsi Badan Pengelola Aset Daerah yang dinilai kurang maksimal dalam pemeliharaan aset rumah jabatan. Kerusakan parah yang memaksa pembangunan ulang menandakan masalah dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset pemerintah daerah.

"Kalau sampai aset rusak berat, pertanyaannya apakah selama ini tidak ada anggaran pemeliharaan? Atau anggarannya ada tapi tidak dilaksanakan? Ini bisa menjadi temuan dan menunjukkan bahwa tata kelola aset kita memang bermasalah," pungkasnya.

Respons Wakil Wali Kota Balikpapan

Menanggapi kritik tersebut, Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak memiliki intervensi dalam penentuan anggaran maupun keputusan teknis pembangunan Rumjab. Menurut Bagus, keputusan membongkar total bangunan lama adalah hasil kajian mendalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU).

"Saat dilantik, tim teknis melakukan kajian kelayakan terhadap rumah jabatan tersebut. Hasilnya, ditemukan kerusakan struktural yang signifikan, seperti patahan, serta masalah kesehatan dan pencahayaan yang tidak memadai. Awalnya saya mengira hanya perlu renovasi ringan, namun rekomendasi teknis mengharuskan bangunan dibongkar total untuk dibangun kembali," ungkap Bagus, Rabu (22/4/2026).

Bagus juga menegaskan bahwa proses penganggaran sudah melewati mekanisme yang legal dan transparan, melalui pembahasan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TAPD, hingga DPRD Kota Balikpapan. Anggaran ini bukan usulan pribadi Wakil Wali Kota, melainkan berdasarkan kebutuhan fungsional dan estetika bangunan.

"Seluruh prosesnya dilakukan secara terbuka dan telah mendapat restu legislatif melalui fungsi anggaran. Pembangunan ini sepenuhnya mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian PU dan Kemendagri," katanya.

Lebih lanjut, Bagus mempersilakan pihak-pihak terkait untuk mengonfirmasi rincian teknis kepada Dinas PU dan alokasi dana kepada TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda).

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kontroversi pembangunan Rumah Jabatan Wakil Wali Kota Balikpapan ini mencerminkan dilema klasik dalam pengelolaan anggaran daerah, yaitu antara kebutuhan infrastruktur pemerintahan dan kebutuhan masyarakat yang lebih mendasar. Rp14,3 miliar adalah angka yang signifikan, terutama di tengah pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat yang memaksa daerah untuk lebih selektif dalam prioritas pengeluaran.

Yang menjadi sorotan utama adalah transparansi komunikasi publik yang harus diperbaiki. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami tentang alasan dan urgensi pengeluaran sebesar itu, apalagi ketika kebutuhan lain seperti penanganan banjir masih sangat mendesak. Gaya komunikasi yang terkesan lepas tangan dari pejabat dapat memperburuk kepercayaan publik.

Ke depan, pemerintah daerah perlu menyeimbangkan antara pemeliharaan aset pemerintahan dan kebutuhan rakyat secara lebih proporsional, serta membangun mekanisme konsultasi publik yang lebih terbuka. Pengawasan terhadap pengelolaan aset juga harus diperketat agar tidak terjadi pemborosan yang dapat menimbulkan kesan ketidakpedulian terhadap masalah sosial yang lebih prioritas. Situasi ini juga menjadi cerminan penting bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan APBD.

Proyek ini masih akan menjadi perbincangan dan pantauan publik ke depannya, terutama bagaimana dampak nyata dari pembangunan ini terhadap pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat Balikpapan. Untuk informasi lebih lengkap dan update terkini, masyarakat dapat mengakses langsung data pengadaan tersebut melalui situs resmi pemerintah seperti Ekspos Kaltim dan media nasional terpercaya.