Dukung Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol 2 Periode, Burhanuddin Sebut Ini Terobosan Reformasi

Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik, menyatakan dukungan penuh terhadap usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membatasi masa jabatan Ketua Umum partai politik (parpol) maksimal dua periode. Usulan ini dinilai sebagai langkah penting dalam memperbaiki dinamika kepemimpinan dan praktik demokrasi yang selama ini belum optimal di internal partai.

Hambatan Regenerasi dan Demokrasi Internal Partai

Dalam diskusi bertajuk “Politik dan Kebebasan Akademik” yang digelar di FISIP UIN Jakarta pada Kamis (23/4/2026), Burhanuddin menyebut pembatasan masa jabatan ketua umum sebagai sebuah ide revolusioner dan terobosan penting untuk melakukan reformasi kepartaian di Indonesia.

"Oh itu ide yang revolusioner sebenarnya, bagian dari terobosan buat reformasi kepartaian kita," ujar Burhanuddin.

Meski partai politik merupakan institusi demokrasi, ia menilai banyak partai di Indonesia gagal untuk mengaplikasikan prinsip demokrasi pada struktur internal mereka sendiri. Hal ini tercermin dari sulitnya proses regenerasi kepemimpinan yang menyebabkan munculnya gerontokrasi — sistem kekuasaan yang didominasi oleh pemimpin lama.

Burhanuddin menjelaskan bahwa ketiadaan pembatasan masa jabatan ketua umum memungkinkan para pemimpin lama untuk terus menjabat secara berulang, sehingga menghambat sirkulasi kepemimpinan dan melemahkan semangat demokrasi di partai.

Paradoks Demokrasi dalam Partai Politik

Menurutnya, kondisi ini menciptakan paradoks yang unik, karena meskipun partai adalah institusi yang mengusung demokrasi, praktik internalnya kerap tidak mencerminkan nilai-nilai tersebut.

"Salah satunya terpilihnya ketua umum berkali-kali ya, padahal partai adalah institusi demokrasi tapi justru terjadi paradoks," tambah Burhanuddin.

Proses pemilihan yang seringkali berlangsung secara aklamasi dan tidak kompetitif turut memperburuk situasi. Akibatnya, kader-kader potensial yang seharusnya menjadi agen perubahan dalam partai menjadi tidak aktif atau bahkan memilih untuk meninggalkan partai.

Solusi untuk Demokrasi Internal dan Regenerasi Partai

Burhanuddin menilai bahwa usulan pembatasan masa jabatan ketua umum merupakan salah satu solusi kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ia menekankan pentingnya fungsi regenerasi dalam partai agar partai dapat berjalan dengan sehat dan demokratis.

• Mempercepat sirkulasi kepemimpinan sehingga kader-kader baru mendapatkan kesempatan memimpin.
• Mendorong demokratisasi internal dengan proses pemilihan yang transparan dan kompetitif.
• Mencegah dominasi gerontokrasi yang selama ini menghambat dinamika partai.
• Meningkatkan motivasi kader potensial untuk aktif dan berkontribusi dalam partai.

Burhanuddin mengingatkan bahwa tanpa pembatasan masa jabatan, suasana demokratis di internal partai sulit terbentuk secara sehat dan kader terbaik akan terus menghilang dari panggung politik partai.

"Dan ujungnya kader-kader terbaik banyak yang tidak aktif atau tidak begitu betah ya untuk aktif di dalam partai," pungkasnya.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, dukungan Burhanuddin terhadap pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik merupakan sinyal kuat bahwa reformasi internal parpol harus segera dilakukan agar demokrasi di Indonesia tidak hanya sebatas retorika. Pembatasan ini tidak hanya soal pergantian pemimpin, tetapi juga tentang membuka ruang bagi munculnya gagasan baru dan solusi segar dalam partai.

Jika tidak ada perubahan, risiko stagnasi dan gerontokrasi akan terus melemahkan kualitas partai dan menggerus kepercayaan publik terhadap sistem politik. Dengan pembatasan maksimal dua periode, diharapkan mekanisme regenerasi berjalan lebih dinamis dan kader potensial bisa mendapatkan kesempatan tampil tanpa takut tertutup oleh dominasi lama.

Ke depan, publik dan pengamat politik perlu mengawasi implementasi kebijakan ini, apakah benar akan membawa perubahan signifikan atau hanya menjadi wacana. Reformasi partai adalah fondasi penting untuk demokrasi yang sehat, sehingga langkah KPK ini layak diapresiasi dan didukung secara luas.

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat membaca berita asli di Suara.com dan mengikuti update terbaru dari berbagai media terpercaya.