Trump Klaim Rezim Iran Terpecah, Siapa Pemimpin Sebenarnya di Teheran?

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa pemerintahan Iran terpecah belah di tengah ketegangan dan peperangan yang masih berlangsung antara kedua negara meskipun telah ada gencatan senjata yang rapuh. Pernyataan ini disampaikan saat Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata antara AS dan Iran pada Selasa (21/4).

Dalam pernyataannya melalui platform media sosial Truth Social, Trump menulis bahwa penghentian serangan sementara ini dilakukan atas permintaan Marsekal Lapangan Asim Munir dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, dengan alasan pemerintahan Iran yang sangat terpecah belah. Trump menegaskan bahwa gencatan akan berlangsung hingga para pemimpin dan perwakilan Iran mampu mengajukan proposal yang terpadu.

Kondisi Kepemimpinan Iran: Siapa yang Mengendalikan Teheran?

Pernyataan Trump tersebut memunculkan pertanyaan penting: benarkah rezim Iran terpecah dalam mengambil keputusan saat ini? serta siapa sebenarnya yang memimpin Iran di tengah krisis ini?

Mojtaba Khamenei, Pemimpin Tertinggi Baru Iran

Mojtaba Khamenei ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi Iran pada awal Maret 2026 setelah kematian ayahnya, Ali Khamenei, dalam serangan AS-Israel. Penunjukan Mojtaba menjadi tanda kuat bahwa faksi garis keras masih menguasai pusat kekuasaan Iran, yang mengindikasikan sikap keras terhadap negosiasi dengan AS dalam waktu dekat.

Meski belum muncul secara langsung di publik, Mojtaba aktif dalam pengambilan keputusan melalui konferensi audio bersama pejabat senior. Laporan menyebutkan ia masih menjalani perawatan akibat luka dari serangan sebelumnya, namun terus memantau dan menerima laporan perkembangan negosiasi.

Mohammad Ghalibaf: Ketua Parlemen yang Keras terhadap AS

Mohammad Ghalibaf menjabat sebagai ketua parlemen sejak 2020 dan dikenal sebagai tokoh militer serta politik yang berpengaruh. Ia pernah memimpin angkatan udara IRGC dan menjadi walikota Teheran selama lebih dari satu dekade.

Ghalibaf memimpin negosiasi awal dengan AS dan menunjukkan sikap tegas di hadapan publik, menegaskan kesiapan militer Iran. Namun, di dalam negeri, ia menghadapi kritik yang menuduhnya pengkhianat karena keterlibatannya dalam negosiasi.

"Kami tidak menerima negosiasi di bawah bayang-bayang ancaman, dan dalam dua minggu terakhir, kami telah bersiap untuk mengungkap kartu baru di medan pertempuran," ujar Ghalibaf.

Peran IRGC dalam Konflik dan Negosiasi

Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) memegang peranan penting dalam strategi militer Iran, khususnya dalam pengendalian wilayah udara dan penggunaan drone. IRGC telah melancarkan serangan balasan yang intensif sejak konflik meletus, termasuk penutupan Selat Hormuz yang strategis.

Beberapa sumber menyatakan bahwa pejabat yang bernegosiasi dengan AS lebih dekat hubungannya dengan IRGC dibanding kelompok politik lainnya. Penunjukan Mohammad Bagher Zolghadr, mantan komandan IRGC, sebagai sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, juga menandai dominasi IRGC dalam kepemimpinan strategis negara.

Namun, tindakan IRGC seperti serangan terhadap kapal tanker selama gencatan senjata menunjukkan adanya ketegangan antara militer dan tim diplomatik Iran.

Front Paydari: Kelompok Garis Keras yang Mempertahankan Revolusi

Front Paydari atau Front Keteguhan adalah kelompok garis keras yang berkomitmen mempertahankan prinsip revolusi Islam 1979. Mereka menggunakan negosiasi dengan AS untuk memperkuat posisi politik dalam pemerintahan dan basis pendukung mereka.

Meski kelompok ini mempertanyakan negosiasi, mereka tetap berperan penting dalam dinamika kekuasaan di Iran. Jika kesepakatan tercapai, mereka diperkirakan akan menyerang pemerintahan Presiden Masoud Pezeshkian dan Mohammad Bagher Ghalibaf terkait kesepakatan tersebut.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, klaim Trump tentang rezim Iran yang terpecah belah membuka perspektif penting mengenai kompleksitas kekuasaan di Teheran. Situasi ini tidak hanya soal konflik militer, tetapi juga persaingan internal antara faksi garis keras dan pragmatis. Perpecahan ini berpotensi memperlambat proses negosiasi damai yang bermakna, karena setiap kelompok memiliki agenda dan batas toleransi yang berbeda terhadap kompromi.

Dominasi IRGC dan Front Paydari menunjukkan bahwa Iran masih sangat bergantung pada kekuatan militer dan ideologi revolusioner dalam mengambil kebijakan. Meski demikian, kehadiran tokoh seperti Mohammad Ghalibaf yang mencoba membuka ruang diplomasi menandakan bahwa ada upaya untuk mencari jalan tengah, meski penuh risiko politik di dalam negeri.

Ke depan, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana dinamika internal ini akan memengaruhi kebijakan luar negeri Iran, terutama dalam menghadapi tekanan AS dan peluang negosiasi. Gencatan senjata yang rapuh ini bisa jadi momentum penting bagi para pemimpin Iran untuk menata ulang strategi mereka, baik di dalam maupun luar negeri. Oleh sebab itu, masyarakat internasional harus terus memantau perkembangan ini secara seksama.

Untuk informasi lebih detail, Anda dapat membaca berita lengkapnya di CNN Indonesia dan mengikuti update terkini dari berbagai sumber terpercaya.