Hoaks Catut Nama BPS: Waspada Link Palsu Pendaftaran Petugas Sensus 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menjadi sasaran hoaks yang beredar luas di media sosial. Salah satu yang paling ramai adalah klaim pendaftaran petugas sensus ekonomi 2026 yang mengatasnamakan BPS. Informasi tersebut menyebarkan tautan pendaftaran yang bila diklik, meminta data pribadi pengguna secara mencurigakan.

Hoaks Pendaftaran Petugas Sensus Ekonomi 2026

Cek Fakta Liputan6.com menemukan klaim link pendaftaran petugas sensus ekonomi nasional 2026 yang diklaim resmi dari BPS. Unggahan ini sudah beredar sejak 29 April 2026 melalui akun Facebook tertentu.

"BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) Melakukan Rekrutmen 190 Ribu Petugas Untuk Melakukan Sensus Ekonomi Nasional 2026
Yuk Daftar Sekarang Sebelum Kuota Penuh!🚀
INFO PENDAFTARAN KLIK DAFTAR DIBAWA👇
https://daftarsekrangjuga.viillin.com/"

Selain poster dan tombol daftar, akun tersebut mengarahkan pengguna untuk mengklik link yang berisi formulir digital yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor Telegram.

Namun, klaim ini tidak benar. BPS secara resmi telah menyatakan tautan tersebut adalah palsu dan bukan bagian dari proses rekrutmen resmi mereka.

Hoaks Klaim Rata-Rata Gaji Warga Indonesia Rp 78,6 Juta

Satu lagi hoaks yang mengatasnamakan BPS adalah klaim rata-rata gaji warga Indonesia mencapai Rp 78,6 juta. Klaim ini muncul pada 10 Februari 2026 dan menyertakan foto Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dengan latar belakang klaim gaji tinggi tersebut.

"BPS. Sebut : Rata Rata Gaji Rakyat indonesia Rp 78,6 juta Netizen: Itu Data Dari Mana??"

Faktanya, data resmi BPS tidak pernah menyebutkan angka sebesar itu sebagai rata-rata gaji di Indonesia. Informasi ini jelas menyesatkan dan tidak berdasar.

Hoaks Lowongan Kerja di BPS dengan Link Palsu

Selain hoaks pendaftaran sensus, beredar pula klaim link pendaftaran lowongan kerja BPS yang beredar sejak 5 Februari 2026. Unggahan ini menawarkan posisi seperti petugas pendataan lapangan dan pengolahan data, serta menyebutkan kualifikasi dan syarat pendaftaran.

"Lowongan Kerja BPS 2025/2026
Badan Pusat Statistik membuka rekrutmen mitra statistik untuk lulusan SMA/SMK semua jurusan Jangan lewatkan kesempatan emas ini
PENDAFTARAN SESUAI DOMISILI/DAERAH KALIAN👇
https://dafftarsekarngjuga.gillyii.com/"

Link tersebut mengarah ke formulir digital yang meminta data pribadi mirip dengan hoaks sebelumnya. BPS memastikan bahwa link tersebut tidak resmi dan tidak terkait dengan mereka.

Kenali Ciri-Ciri Hoaks dan Cara Melaporkan

Hoaks yang mengatasnamakan lembaga resmi seperti BPS berpotensi merugikan banyak pihak, terutama korban pencurian data pribadi. Berikut beberapa tips untuk mengenali hoaks serupa:

• Periksa alamat situs atau tautan, pastikan domain resmi BPS adalah bps.go.id.
• Waspadai tautan yang meminta data pribadi secara tidak wajar, seperti nomor Telegram atau informasi sensitif lain.
• Cek informasi melalui kanal resmi BPS dan media terpercaya.
• Jangan mudah tergiur dengan informasi lowongan yang belum terkonfirmasi.

Jika menemukan informasi mencurigakan, segera laporkan ke kanal Cek Fakta Liputan6.com atau langsung ke email [email protected]. Anda juga bisa menghubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670.

Apa Itu BPS dan Perannya?

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Indonesia. BPS berperan penting dalam menyediakan data statistik resmi yang menjadi acuan pemerintah dan masyarakat.

Karena itu, penggunaan nama BPS dalam hoaks sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kebingungan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap data resmi.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, maraknya hoaks yang mengatasnamakan BPS menunjukkan tantangan serius terkait literasi digital dan keamanan data di Indonesia. Hoaks pendaftaran petugas sensus atau lowongan kerja yang meminta data pribadi bukan hanya menimbulkan kebingungan, tetapi juga berpotensi membuka celah kejahatan siber seperti pencurian identitas dan penipuan.

Selain itu, klaim palsu tentang rata-rata gaji yang sangat tinggi dapat memicu misinformasi tentang kondisi ekonomi masyarakat, yang berimplikasi pada persepsi publik dan kebijakan sosial. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi lebih intensif tentang cara mengecek fakta dan mengenali sumber resmi.

Ke depan, masyarakat perlu lebih waspada dan aktif memverifikasi informasi terutama yang berhubungan dengan lembaga pemerintah. BPS dan lembaga terkait juga harus meningkatkan sosialisasi dan transparansi proses rekrutmen serta data statistik agar terhindar dari penyalahgunaan nama dan informasi.

Untuk informasi terpercaya terkait data dan rekrutmen BPS, selalu kunjungi situs resmi mereka di bps.go.id dan ikuti kanal resmi media sosial BPS.