APBN RI Paling Canggih di Asia: Purbaya Ungkap Data Fiskal Indonesia 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa APBN Indonesia tahun 2026 merupakan salah satu yang paling canggih di Asia. Dalam konferensi pers yang digelar pada 23 Februari 2026 di kantor pusat Kementerian Keuangan, Purbaya menjelaskan bahwa kondisi fiskal Indonesia tetap sangat kuat jika dibandingkan dengan banyak negara lain di kawasan Asia maupun dunia.

Menurut Purbaya, meskipun masih ada pandangan negatif terhadap kondisi fiskal Indonesia, defisit APBN yang terkendali dan ruang fiskal yang tetap terjaga menjadi bukti pengelolaan fiskal yang efektif. Ia berkata, "Fiskal bagus dibilang jelek, fiskal bagus defisitnya terkendali dibilang itu yang melemahkan nilai tukar. Padahal dibanding seluruh negara di Asia, di dunia, kita ini paling canggih loh."

Strategi Fiskal yang Berhasil Menopang Pertumbuhan Ekonomi

Purbaya menegaskan pemerintah tetap menjaga kesehatan APBN meskipun melakukan percepatan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Strategi fiskal yang diterapkan mampu menopang ekonomi tanpa membuat defisit melebar secara berlebihan.

Data kuartal I-2026 menunjukan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61% secara tahunan, yang menjadi sinyal positif bahwa strategi pemerintah mulai membuahkan hasil. Purbaya menambahkan, "Kalau saya bilang kita sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%, kan 5,61%. Kita harapkan ke depan makin cepat, kita akan jaga momentum pertumbuhan yang ada."

Ia juga menegaskan bahwa defisit APBN akan dijaga di bawah batas 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2025, defisit tercatat sebesar 2,8% dari PDB, lebih rendah dari batas maksimal yang diatur undang-undang.

Data Perbandingan Defisit Fiskal Indonesia dengan Negara Asia Lain

Berdasarkan data Trading Economics, defisit anggaran pemerintah Indonesia pada tahun 2025 adalah 2,92% terhadap PDB, lebih rendah dibandingkan beberapa negara besar di Asia seperti:

• China: 6,5% (2024)
• Filipina: 5,7% (2024)
• India: 4,8% (2024)
• Malaysia: 4,1% (2024)
• Korea Selatan: 3,9% (2024)
• Vietnam: 3,6% (2024)

Indonesia hanya sedikit lebih besar dibandingkan beberapa negara lain seperti Nepal, Hong Kong, Laos, Jepang, Kamboja, dan Thailand. Kondisi defisit yang relatif rendah ini memberikan ruang fiskal yang cukup bagi pemerintah untuk tetap menjaga kredibilitas fiskal dan menggunakan APBN sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi.

Namun, Purbaya mengingatkan bahwa disiplin fiskal Indonesia memiliki batas jelas yaitu maksimal 3% defisit terhadap PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kekhawatiran pasar lebih muncul jika defisit tersebut mendekati atau melewati batas tersebut.

Rasio Utang Pemerintah Indonesia Masih Aman

Selain defisit, kondisi fiskal juga dapat dilihat dari rasio utang pemerintah terhadap PDB. Rasio ini menunjukkan beban utang pemerintah dibandingkan kemampuan ekonomi dalam menghasilkan pendapatan.

Menurut data Trading Economics, rasio utang pemerintah Indonesia tercatat sebesar 38,8% terhadap PDB pada 2024. Angka ini jauh di bawah batas maksimal 60% yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, sehingga posisi utang pemerintah masih berada dalam koridor aman.

Jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya, posisi Indonesia relatif lebih sehat:

• Jepang: 237%
• Singapura: 173%
• China: 88,3%
• India: 81,92%
• Malaysia: 70,4%
• Filipina: 63,2%

Rasio utang yang rendah ini memberikan ruang fiskal yang cukup untuk pemerintah dalam menghadapi tekanan ekonomi global dan tetap mendorong pertumbuhan.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, klaim bahwa APBN Indonesia paling canggih di Asia memang memiliki dasar kuat jika dilihat dari data defisit dan rasio utang yang terkendali. Namun, penting untuk memahami bahwa keberhasilan fiskal bukan hanya soal angka defisit atau utang, tetapi juga kemampuan pemerintah dalam mengelola belanja negara secara efisien dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global.

Defisit yang terkendali di bawah 3% memberikan sinyal positif bagi investor dan pasar, tetapi pemerintah harus tetap waspada agar tidak terlalu agresif dalam mempercepat belanja yang dapat menimbulkan risiko fiskal jangka panjang. Strategi fiskal yang bijak dan transparan akan menjadi kunci agar APBN dapat terus menjadi instrumen efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Ke depan, patut dipantau bagaimana implementasi kebijakan fiskal ini dalam menghadapi dinamika ekonomi dunia, terutama potensi guncangan harga komoditas dan tekanan inflasi. Dukungan kebijakan moneter yang sinergis serta reformasi struktural juga sangat dibutuhkan agar momentum pertumbuhan yang sudah mulai terlihat ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan.

Untuk informasi lengkap dan data terbaru mengenai kondisi fiskal Indonesia, Anda dapat mengakses laporan resmi Kementerian Keuangan melalui sumber asli CNBC Indonesia atau berita ekonomi terpercaya lainnya.